MUDIK SALAH TIDAK MUDIK SUSAH

Oleh: Muhammad Akmal Irfandi

Mahasiswa Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Ditengah pandemic Covid-19 seperti ini banyak sekali peraturan-peraturan yang harus dijalani oleh pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi masalah virus tersebut, karena virus ini bukan hanya virus biasa namun keberadaan virus ini sangat ditanggapi serius sehingga dapat menyebabkan penularan yang sangat cepat dan meluas.

Saat ini pemerintah menerapkan Social Distancing dan Physical Distancing dari kedua istilah tersebut merupakan suatu usaha untuk memutus mata rantai Covid-19 dengan berjaga jarak sejauh 1 meter dan menghindari keramaian, pada pandemic Covid-19 ini banyak peraturan yang berlaku salah satunya di sektor perekonomian yang berdampak kepada pelaku ekonomi, ada beberapa pelaku ekonomi yang harus menutup toko atau dagangan nya bahkan industri yang mau tidak mau harus merumahkan para pekerjanya.

Karena dirasa pelaku industri jatuh rugi yang sangat signifikan sebab penjualan yang sangat sedikit di beberapa sektor sedangkan pemerintah pun menutup beberapa sektor ekonomi untuk menghindari meluasnya penuralan virus Covid-19 sehingga banyak terjadi tingkat pengangguran yang cukup tinggi di kota besar. Banyak para pekerja yang bergantung hidup pada pekerjaan tersebut terutama dikota besar, jika mereka di rumahkan atau di PHK mereka tidak bisa berbuat apa-apa bahkan dikota besar harus membayar kontrakan atau kost-kostan dan apalagi mendekati hari raya yang tentunya hasil gaji tersebut untuk pulang ke kampung halaman.

Dengan keberadaan mereka dikota sangat tidak memungkinkan di tengah pandemic Covid-19, tidak mendapatkan gaji dan mereka harus makan, sebab itu mereka mendingan pulang kampong ketimbang mereka kesiksa dikota. Namun di tengah pandemic Covid-19 terutama dikota besar menjadi epicentrum virus Covid-19 tentu nya pemerintah melarang untuk mudik ke kampung halaman karena dapat menyebarkan virus secara luas karena takutnya pemudik yang dari kota besar membawa virus ke kampung halaman mereka.

Sampai kapan hal ini dapat teratasi?

Ya, tentunya kita sudah tidak asing dengan mendengar kata mudik yang setiap pada 1 tahun sekali untuk merakayakan nya bagi para pekerja dikota besar untuk pulang ke kampung halaman masing-masing, namun tidak belaku untuk mudik tahun 2020 sebab pada tahun ini terjadi dengan adanya penularan virus Covid-19 secara meluas di Indonesia. Pada kejadian ini pemerintah memberlakukan larangan mudik dan penutupan pada sektor ekonomi yang tentunya berdampak kepada para pelaku ekonomi.

Para pekerja banyak yang mengalami PHK dari beberapa perusahaan yang artinya tidak mendapatkan gaji atau upah. Hal tersebut kebanyakan terjadi dikota besar seperti DKI. Jakarta. Mereka yang berasal dari berbagai daerah menggantungkan hidupnya bekerja dijakarta untuk mendapatkan gaji yang sesuai, namun dengan adanya pemberhentian para pekerja meraka hanya bisa gigit jari di Jakarta sebab pemasukan tidak ada namun terdapat pengeluaran uang yang besar tidak lain dan tidak bukan urusan perut yang harus diisi untuk menyambung hidup serta tanggungan pembayaran kontrakan atau kost-kost an setiap bulan nya. Mereka memutuskan untuk mudik atau pulang kampung ke daerah asal yang memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan disana. Namun saat ini pemerintah memberlakukan peraturan larangan mudik secara ketat para pekerja yang terkena PHK dikota besar tidak memikirkan apa yang terjadi, padahal mereka pun bisa membawa virus Covid-19 yang dapat menularkan keluarga atau masyarakat sekitar yang ada di kampung halaman nya. Maka dari tadi pemerintah melarang untuk mudik agar tidak menyebar luas virus tersebut.

Namun jika para pekerja tersebut tidak mudik mereka akan sengsara uang yg dikeluarkan secara terus menerus dan membuat mereka susah dan jika mereka mudik maka akan membawa penyakit yang sangat serius dan nantinya berdampak pada keluarga serta masyarakat sekitar.

Kondisi seperti ini memang tidak bisa dipastikan akan berakhir sampai kapan dan akan berjalan normal kembali, sebab banyak yang terdampak akan hal ini. Adanya peraturan tersebut untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 dan diharapkan masyarakat Indonesia menaati peraturan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. (*)