Nasib Malang Guru Honorer

Jalan panjang dan berliku nampaknya masih harus dilalui oleh para guru honorer dalam memperjuangkan hak – haknya. Setumpuk persyaratan administrasi dan terkadang tidak masuk akal harus dipenuhi oleh mereka yang merindukan kehidupan yang lebih baik itu. Adapun keinginan untuk meningkatkan kompetensinya terpaksa harus mereka kubur dalam – dalam hanya karena terbentur dengan aturan yang ada. Akibatnya, peningkatan kompetensi serta perbaikan kesejahteraan guru yang merupakan syarat mutlak tercapainya pendidikan yang berkualitas pun hanya menjadi wacana yang entah kapan untuk direalisasikan.

Adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 / Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan guru honorer. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan para guru honorer yang tidak berkesempatan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang digelar di berbagai daerah pada tahun ini.

Gaji yang cukup menjanjikan pun akan diberikan kepada mereka yang terpilih menjadi tenaga PPPK tersebut. Namun, seleksi super ketat nampaknya akan tetap diberlakukan untuk menjaring tenaga pendidik yang “berkualitas”. Alih – alih mendapatkan angin segar, para guru honorer pun akan kembali gigit jari apabila mereka tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam seleksi tenaga PPPK.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh guru yang mengajukan diri sebagai tenaga PPPK adalah memiliki sertifikat pendidik. Kenyataan menunjukkan, tidak sedikit guru honorer yang saat ini mengabdi di sekolah – sekolah negeri belum memiliki sertifikat sebagai pendidik karena berbagai alasan.