Nasib Nelayan pada Era Korporasi

Oleh: Agustina Suhardi

(Pemerhati Masalah Sosial)

Puluhan nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Patimban (Subang) melakukan unjuk rasa pada hari Kamis, 16 Juli 2020. Mereka menuntut janji pemerintah berkaitan dengan kompensasi nelayan yang terdampak oleh pembangunan Pelabuhan Patimban.

Para nelayan merasa kesulitan melaut dan mencari ikan di sekitar bibir pantai akibat pembangunan pelabuhan internasional tersebut. Di samping itu, mereka menuntut transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran dana CSR dari perusahaan yang berwenang (http://mediatani.co/nelayan-berunjuk-rasa-tuntut-kompensasi-dampak-pembangunan-pelabuhan-patimban/).

Di sisi lain, sebagai jawaban dari tuntutan para nelayan, pemerintah pusat tengah melakukan pendataan kepada para nelayan untuk melakukan assessment (penilaian) dan menyiapkan 13 program mata pencarian sebagai konversi dari kesulitan nelayan akibat aktivitas pembangunan infrastruktur.

Program tersebut berupa paket-paket pelatihan yang direncanakan sebagai persiapan pekerjaan di Pelabuhan Patimban. Pelatihan yang ditawarkan diantaranya pelatihan forklift, pelatihan pengelasan, basic safety, kuliner enterpreneurship, urban farming, pengolahan produk olahan, budidaya lele, perakitan jaring rampus, food court, tenaga kerja bongkar muat, serta cleaning service (Detiknews, 16/07/20).

Ditambah lagi adanya bantuan Bioflok kepada 1000 pembudidaya air tawar dari pemerintah pusat (Pasundan Ekspres, 17/07/20). Untuk CSR sendiri bahwa pihak perusahaan kontraktor menyatakan telah menyalurkan bantuan untuk fasilitas-fasilitas umum, pembuatan seragam pembuatan tempat mencuci tangan, penyem protan disinfektan, perbaikan masjid/mushola serta membantu berbagai macam kegiatan di wilayah tersebut.

Ada kesedihan membaca berita tersebut. Nelayan tradisional merupakan salah satu kelompok profesi yang dianggap memiliki penghasilan yang minim. Kini, di negeri yang dijuluki sebagai negeri bahari, di salah satu bagian daerah Pantura, nasib nelayan tradisional yang puluhan tahun hidup dari anugrah laut sedang dipertaruhkan di tengah pembangunan infrastruktur yang begitu masif. Bisa jadi, di tahun-tahun ke depan, mereka akan berganti profesi sebagai pekerja di pelabuhan dengan posisi pekerjaan atau berwiraswasta dengan penghasilan tidak sebesar dengan pengelola pelabuhan Patimban.

Jadi, ada sebuah pertanyaan besar yang mesti dijawab. Siapa yang akan tetap diuntungkan dengan pembangunan infrastruktur, nelayan atau pengelola?
Indonesia bercita-cita menjadi poros maritim dunia melalui implementasi tol laut untuk melancarkan arus logistik.

Otomatis, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan pembenahan infrastruktur dengan menyiapkan pelabuhan besar sebagai jalur perdagangan internasional, di antaranya pelabuhan Patimban yang tengah dalam tahap pembangunan.

Pelabuhan Patimban sendiri dipersiapkan untuk untuk ekspor mobil dan berbagai produk otomatif dari Indonesia ke Asia, Afrika maupun Amerika (Detik Finance, 03/12/18).

Pelabuhan Patimban merupakan bagian dari kota baru Patimban seperti dilansir dari website resmi pemerintah dan berbagai situs berita lokal maupun nasional bahwa Patimban akan dibentuk menjadi kota baru yang dikembangkan oleh developer untuk menjadi kawasan superblok yang dilengkapi apartemen, mal UMKM, dan mal ekslusif yang berbatasan langsung dengan pelabuhan.
Untuk pelabuhan sendiri, secara total luas pelabuhan sekitar 654 hektar dengan rincian 300 hektar untuk terminal peti kemas dan terminal kendaraan, serta 354 hektar akan diperuntukkan back up area, berisi area pergudangan, perkantoran, pengelolaan, dan area bisnis. Proyek pembangunan dilakukan dalam tiga tahap. (Bisnis Bandung, 23/06/20).

Untuk pembukaan pengoperasian terbatas ditargetkan Oktober 2020. Pemerintah daerah dan provinsi akan mempermudah perijinan kepada pengelola Patimban dalam pengoperasian pelabuhan (Bisnis Bandung, 24/06/20)

Mimpi mega proyek tersebut mendorong pemerintah provinsi untuk membuka pintu investasi dengan konsep new high technology zone alias kota yang memiliki zona berteknologi tinggi untuk industri termasuk di Pelabuhan Patimban. Para investor inilah yang akan mengelola kota baru tersebut (Radar Cirebon, 27/06/20).

Termasuk investasi untuk akses masuk ke Pelabuhan Patimban sebesar Rp 7,1 triliun (Bisnis Ekonomi, 28/06/20).

Semua investasi menggunakan mekanisme KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha) dengan melibatkan badan usaha (investor) untuk menyediakan dan mengelola infrastruktur publik selama jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara pemerintah dengan investor. Mekanisme KPBU digunakan pada pembangunan pelabuhan Patimban.
Pembangunan pelabuhan internasional Patimban diperkirakan menelan investasi sebesar Rp 43 triliun dengan rincian 79% dari utang ke Jepang, 11% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya 10% dari badan usaha pengelola pelabuhan (https://www.gaikindo.or.id/pelabuhan-patimban-berpeluang-dikelola-oleh-astra-dan-mitsubishi/).

JICA (Japan International Cooperation Agency) sebagai perwakilan pemerintah Jepang yang terlibat dalam pembangunan pelabuhan Patimban. Kerja sama pembangunan bersifat goverment to goverment (G to G) antara pemerintah Jepang dengan Indonesia (Katadata, 10/01/17).

Skema yang disepakati Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dengan menjadikan operator Pelabuhan Patimban itu merupakan kombinasi perusahaan Indonesia dan Jepang. (Investor Daily Indonesia, 30/06/20).

Operator yang berasal dari swasta Indonesia dan Jepang dengan memberikan masa konsesi pengelolaan pelabuhan sekitar 20 tahun. (CNBC Indonesia, 24/06/19). JICA sendiri mematok suku bunga pinjaman sebesar 0,1% (flat) dengan masa pengembalian selama 40 tahun, termasuk masa tenggangnya berjarak 12 tahun (Detik Finance, 13/11/17).

Dapat dibayangkan dari mekanisme KPBU dengan hak pengelolaan pelabuhan oleh perusahaan asing dan swasta (badan usaha) dalam negeri semakin menunjukkan bagaimana nasib para nelayan Patimban yang hanya sebagai penikmat remah-remah kecil dari proses pembangunan tersebut. Inilah salah satu bahaya dari penerapan ekonomi kapitalis dimana korporasi (perusahaan-perusahaan besar) yang memiliki dana (kapital) berlimpah dapat menguasai (mengelola) kepemilikan umum yang menguasai hajat hidup banyak, termasuk laut, pantai, pelabuhan, bandara, jalan raya, dan sebagainya.

Akhirnya visi negara menjadi poros maritime dunia tetap tunduk pada aturan investor karena pembiayaan pelabuhan berasal dari mereka.

Padahal Rasulullah saw. bersabda bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga hal yaitu padang rumput, air, dan api padang rumput (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Berdasarkan hadis tersebut bahwa air termasuk diantaranya pantai, laut, sungai atau apapun yang berkaitan dengan kepentingan umum adalah milik masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Demikianlah konsep ekonomi Islam. Negara secara mandiri akan membangun dan mengelola kepemilikan umum tersebut dengan perolehan keuntungan dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Pembangunan infrastruktur berasal dari Baitul Mal termasuk dalam membangun infrastruktur pelabuhan untuk menunjang pembangunan maritim. Jelas, bahwa visi maritim Islam yang akan menjadikan tanah, laut, pelabuhan untuk kepentingan umat dan melepaskan diri dari ketertundukan pengaruh korporasi.

Sebagai sebuah renungan, cerita masyhur mengenai seorang Yahudi tua yang menuntut hak atas rumah dan tanahnya yang akan digusur oleh gubernur Mesir, Amr bin Ash. Sang Gubernur akan membeli dengan harga lima kali lipat, rumah dan tanah Yahudi tersebut untuk pembangunan infrastruktur masjid megah dan rumah gubernur.

Yahudi tersebut menolak dengan tawaran gubernur dan mengadukannya kepada Khalifah Umar bin Khattab r.a.
Sang Khalifah hanya memberinya sepotong tulang unta busuk dengan goretan huruf alif lurus dari atas ke bawah tulang yang dipalang di tengah-tengah tulang.

Khalifah menuliskannya menggunakan ujung pedang. Gubernur, Amr bin Ash menerima tulang tersebut langsung merasakan ketakutan dan langsung bersegera akan merobohkan masjid dan rumahnya meskipun telah mengeluarakan dana yang tidak sedikit.

Pesan Khalifah melalui tulang tersebut adalah “Siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah, jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, aku tebas batang lehermu.”

Singkat cerita, karena merasakan keadilan dan keberpihakan Islam pada wong cilik yang tercermin dari prilaku pemimpinya, akhirnya Yahudi tua tersebut menyatakan diri masuk Islam dan justru mewaqafkan rumah dan tanahnya untuk pembangunan masjid. Dari kisah ini dan visi pembangunan maritim dalam Islam semakin menunjukkan kepada siapa sebenarnya Islam itu berpihak. Wallahu’allam bishawab.