Pajak Menjadi Tulang Punggung Ekonomi, Kezaliman Nyata Terhadap Rakyat

Oleh Silmi Dhiyaulhaq, S.Pd.
Pemerhati Kebijakan Publik

Indonesia semakin mengukuhkan diri menjadi negara kapitalis. Hal ini terlihat dari kebijakan ekonomi yang diambil menjadikan pajak dan utang sebagai pos penerimaan negara yang utama dalam APBN. Pada 2019, penerimaan pajak tercatat sebesar 82,5 persen dari total pendapatan negara. Artinya, segala ongkos yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat, sangat bergantung pada penerimaan pajak.
Terkait hal ini, tak heran kini ada wacana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk di antaranya sembako dan sekolah. Rencana kebijakan ini bakal tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam draf revisi UU Nomor 6, pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) (cnnindonesia.com, 12/6/2021).

Mengutip draft RUU, sembako yang dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.
Dalam RUU KUP juga menghapus beberapa barang tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai pajak. Hasil tambang yang dimaksud tidak termasuk hasil tambang batu bara. Pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN. Di antaranya, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi. Lalu, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos (Kompas, 11/6/2021).

Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo angkat suara. Dia menilai rencana kebijakan tersebut bertentangan dengan sila ke-5 yaitu keadilan sosail bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, sektor sembako dan pendidikan sangat erat kaitannya dengan naik turunnya inflasi
(antaranews.com, 13/6/2021).

Pajak Membebani Rakyat
Dampak paling serius dari adanya PPN pendidikan adalah bakal bertambah mahalnya biaya pendidikan. Sebab, PPN jasa pendidikan yang dikenakan pada lembaga pendidikan pada akhirnya akan dibebankan kepada wali murid atau pemakai jasa. Ujungnya, biaya pendidikan akan makin mahal.
Mahalnya biaya pendidikan sebenarnya sudah menjadi problem klasik dunia pendidikan. Tak hanya bagi masyarakat pengguna jasa sekolah swasta, di beberapa sekolah negeri pun masih dipungut biaya tambahan yang tidak sedikit. Pendidikan tinggi paling merasakan problem tersebut.
Kondisi tersebut tak lepas dari minimnya peran negara, bahkan abai dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam menyediakan sekolah negeri berkualitas sesuai kebutuhan. Kekurangan tersebut akhirnya ditutupi oleh sejumlah sekolah (lembaga pendidikan) swasta, meski dengan risiko mahalnya biaya yang harus ditanggung masyarakat.

Demikianlah, hingga kini problem biaya pendidikan belum tuntas bahkan akan makin berat. Itu terjadi karena negara berlepas tangan dari tanggung jawabnya menyediakan lembaga pendidikan berkualitas sesuai kebutuhan, hingga masyarakat terpaksa menanggung biaya pendidikan mahal.
Kini, jika pemerintah menarik PPN pendidikan, akan makin beratlah penderitaan rakyat. Meski yang dipungut hanya lembaga pendidikan kelas atas (bersifat komersial), para pemakai jasa pendidikan itu tetap saja masyarakat yang menghendaki pendidikan lebih baik. Seharusnya mereka dibantu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dengan biaya semurah-murahnya, bahkan gratis. Kini, mereka justru akan dibebani dengan tambahan biaya.

Rencana penarikan pajak pendidikan juga tidak serta merta langsung memperbaiki kualitas pendidikan. Sebab, motivasi dasar penarikan pajak itu adalah menarik dana masyarakat. Terlebih, kondisi negara sedang terpuruk dan utang makin menumpuk.
Begitu pula dengan pajak sembako. Rencana pengenaan pajak terutama pada sektor sembako tentu akan sangat membebani rakyat. Sudahlah beban ekonomi saat ini berat, pemerintah mau menambah beban dengan wacana kebijakan tersebut. Tanpa PPN saja, harga sembako itu fluktuatif. Seringkali naik, tapi jika sudah naik, harganya sulit turun. Bagaimana jadinya bila sembako saja dipajaki? Harga melonjak, rakyat makin menjerit.

Terlihat sangat nyata, betapa kebijakan ini adalah bentuk kezaliman kepada rakyat. Rakyat yang tinggal di sebuah negeri agraris sekaligus maritim, kaya dengan sumber daya alam harus dicekik dan diperas dengan pajak yang tinggi dalam segala bidang oleh negara. Kemana larinya kekayaan alam yang melimpah ruah itu? Jika melihat kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah, tentu kita bisa berharap banyak pemasukan dari sektor ini. Namun nyatanya, pendapatan dari sektor ini tidak mampu menyumbang banyak.
Mengenai hal ini, telah kita ketahui bahwa berbagai kekayaan alam ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada postur APBN 2021 dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.743,6 T, pemerintah hanya mematok Rp. 298,2 T untuk penerimaan negara bukan pajak. Jauh dari target penerimaan dari sektor pajak yaitu Rp. 1.444,5 T. (kemenkeu.go.id). Mengapa? Karena BUMN yang mengelola kekayaan alam dan potensi strategis yang dibutuhkan oleh rakyat bukan milik negara dan rakyat Indonesia lagi.
Kini sudah tak terhitung jumlah BUMN yang harus diprivatisasi semenjak Indonesia menandatangani perjanjian utang dengan International Monetary Fund (IMF). IMF—lembaga dengan pemangku kepentingan terbesar negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang—telah berperan besar meningkatkan utang luar negeri dan domestik Indonesia dan banyak negara lain. Kucuran utang untuk negara-negara yang nyaris bangkrut selalu diiringi dengan resep-resep Structural Adjustment Program (SAP) IMF. Seperti pencabutan subsidi, privatisasi, perdagangan bebas dan pembatasan intervensi negara dalam ranah ekonomi.
Sejak saat itu pula, BUMN sebagai mesin uang negara dipaksa untuk privatisasi dengan dua cara yaitu strategic sales (penjualan langsung) dan go public (penjualan saham di Bursa Efek). Oleh karena kebijakan privatisasi itulah Indonesia kehilangan sumber pendapatan negara yang sangat potensial dari kekayaan alamnya.

Pajak dalam Pandangan Islam
Dalam artikel tulisan KH. Hafidz Abdurrahman dijelaskan mengenai pajak dalam Islam. Istilah pajak, dalam fikih Islam, dikenal dengan dharîbah. Al-‘Allamah Syaikh Rawwas Qal’ah Jie menyebutnya dengan, “Apa yang ditetapkan sebagai kewajiban atas harta maupun orang di luar kewajiban syara’.” [Mu’jam Lughat al-Fuqaha’, hal. 256]. Sedangkan al-‘Allamah Syaikh ‘Abdul Qadim Zallum, mendefinisikannya dengan, “harta yang diwajibkan Allah kepada kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos yang diwajibkan kepada mereka dalam kondisi ketika tidak ada harta di Baitul Mal kaum Muslim untuk membiayainya.” [al-Amwal fi Daulati al-Khilafah, hal. 129]
Dalam APBN Khilafah (APBN-K), sumber pendapat tetap negara yang menjadi hak kaum Muslim dan masuk ke Baitul Mal adalah: (1) Fai’ [Anfal, Ghanimah, Khumus]; (2) Jizyah; (3) Kharaj; (4) ‘Usyur; (5) Harta milik umum yang dilindungi negara; (6) Harta haram pejabat dan pegawai negara; (7) Khumus Rikaz dan tambang; (8) Harta orang yang tidak mempunyai ahli waris; (9) Harta orang murtad. Inilah pendapatan tetap negara, ada atau tidaknya kebutuhan.

Berbeda dengan pendapatan tidak tetap. Pendapatan ini bersifat instrumental dan insidental. Bersifat instrumental, karena Islam menetapkan kepada kaum Muslim fardhu kifayah untuk memikul kewajiban pembiayaan, ketika dana tidak ada di Baitul Mal. Karena itu, ini menjadi instrumen untuk memecahkan masalah yang dihadapi negara, yang dibebankan hanya kepada umat Islam. Disebut insidental, karena tidak diambil secara tetap, bergantung kebutuhan yang dibenarkan oleh syara’ untuk mengambilnya.

Syara’ telah menetapkan sejumlah kewajiban dan pos, yang ada atau tidak adanya harta di Baitul Mal tetap harus berjalan. Jika di Baitul Mal ada harta, maka dibiayai oleh Baitul Mal. Jika tidak ada, maka kewajiban tersebut berpindah ke pundak kaum Muslim. Sebab, jika tidak, maka akan menyebabkan terjadinya dharar bagi seluruh kaum Muslim. Dalam rangka menghilangkan dharar di saat Baitul Mal tidak ada dana inilah, maka khilafah boleh menggunakan instrumen pajak. Namun, hanya bersifat insidental, sampai kewajiban dan pos tersebut bisa dibiayai, atau Baitul Mal mempunyai dana untuk mengcovernya.

Inilah pos-pos pendapatan dan belanja dalam Baitulmal. Pendanaannya tidak hanya bertumpu dari pajak dan utang sehingga akan meringankan beban rakyat dan negara tidak bergantung kepada negara lain. Ditambah dengan karakter penguasa yang amanah, akan mampu menetapkan kebijakan yang adil dan pro rakyat. Masyarakat akan hidup sejahtera dan tidak akan terzalimi. Sungguh, semua ini akan bisa terwujud jika sistem pemerintahan negeri ini berlandaskan syariat, yaitu khilafah.

Wallahu’alam bishshawab.