Pandemi Belum Usai, Pembelajaran Tatap Muka Ditunda

Oleh: Elin Marlina

Adanya pengumuman pemerintah terkait pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi yang belum usai cukup menuai pro-kontra. Rencananya PTM sendiri akan dimulai secara terbatas pada bulan Juli 2021. Publik mempertanyakan bagaimana dengan potensi penularan kasus di sekolah? Memang, Covid-19 di Indonesia secara umum mulai menurun namun masih fluktuatif. Rasio positif Covid-19 masih pada kisaran 11-12 persen, angka yang masih jauh dibawah standar WHO yakni rasio positif minimal 5 persen.

Uji coba PTM pun telah dilangsungkan di beberapa tempat, SMA di Kabupaten Bogor salah satunya. Namun naas, dua siswa yang mengikuti uji coba tersebut positif virus corona. Dengan ditemukannya kasus positif, akhirnya proses uji coba PTM di kedua tempat siswa itu belajar dihentikan dan kembali melaksanakan kegiatan belajar secara daring. (okenews)

Sungguh disesalkan, akibat ketidaksiapan pelaksanaan uji coba PTM ini pada akhirnya tidak sedikit sekolah-sekolah yang menjadi klaster covid. Sementara itu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan sekolah tatap muka ditunda, khususnya di wilayah zona merah. “Sekolah tatap muka kita tunda dulu khususnya yang zona merah itu mah pasti tidak boleh,” kata Ridwan Kamil di Makodam III/Siliwangi di Jalan Aceh, Kota Bandung pada Selasa 15 Juni 2021.

Sebenarnya pemerintah menetapkan PTM hanya untuk daerah zona kuning dan hijau. Hanya saja untuk mendapatkan informasi akurat terhadap kategori zona covid di suatu tempat masih terkendala, diantaranya dikarenakan ada daerah-daerah yang tidak transparan. Mentri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, demi mendapatkan status zona hijau, tes Covid-19 malah dikurangi oleh sejumlah daerah. Mereka berharap jumlah kasus Covid-19 yang terdeteksi rendah sehingga status penyebaran virus Corona rendah. Padahal apa yang mereka lakukan itu bak menyimpan bom waktu. (solopos)

Kita tentunya sama-sama menyadari bahwa pembelajaran tatap muka tentu lebih efektif dibandingkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sekolah daring yang begitu lama menimbulkan banyak kesulitan bagi para siswa dan orang tua. Bosan dan jenuh mulai dikeluhkan para siswa dan orang tua pun menjadi pusing dibuatnya. Sementara itu para guru tak kalah repot untuk mencari jalan agar PJJ tetap efektif sehingga siswa dapat memahami pelajaran yang diberikan. Namun sekali lagi, walaupun PTM lebih efektif dibanding PJJ, keselamatan rakyat tidak boleh diabaikan dengan alasan apapun.

Agar rencana PTM berjalan lancar dan terhindar dari kasus penyebaran virus seperti pada uji coba beberapa waktu lalu, tentu diperlukan persiapan yang matang. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyiapkan berbagai infrastruktur dan protokol kesehatan di lingkungan sekolah sebelum dilangsungkan PTM. Ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan PTM.

Pertama, para siswa dan pengajar tidak melepas masker walaupun dalam proses pembelajaran.

Kedua, menyediakan wastafel yang mencukupi hingga alat thermo gun.

Ketiga, menyiapkan ruang ganti untuk warga sekolah yang naik kendaraan umum untuk berganti pakaian.

Keempat, memiliki ruang isolasi sementara untuk kondisi darurat, contohnya ada siswa yang suhunya di atas 37,3 derajat.

Kelima, orang tua harus diajak kerjasama dengan pihak sekolah untuk memastikan langsung pulang setelah jam sekolah berakhir. Serta melatih anak-anaknya menggunakan masker setidaknya selama 4 jam tanpa dilepas.

Keenam, pemerintah melakukan tes secara massif ke seluruh elemen masyarakat agar diketahui secara jelas status individu tersebut terinfeksi virus atau tidak. Apabila klasifikasi ini dijalankan, maka mudah bagi pemerintah untuk memetakan daerah yang dapat melaksanakan PTM dan mana yang masih harus PJJ.

Semua itu tentunya tak lepas dari peran pemerintah sebagai penjamin terselenggaranya pendidikan bagi masyarakat. Diperlukan koordinasi yang baik dari pemerintah pusat hingga daerah. Sama-sama bahu membahu mengerahkan upaya baik dari sisi pembiayaan maupun lainnya. Tidak boleh saling lempar tanggung-jawab karena akibatnya rakyat menjadi korban.

Maka sungguh wajar jika masyarakat masih meragukan kesungguhan pemerintah dalam mempersiapkan sekolah di tengah pandemi. Karena PJJ pun masih meninggalkan berbagai masalah yang belum jua dapat diselesaikan dengan tuntas.

Inilah kenyataan hidup dalam pengaturan kapitalisme. Kepemimpinan tidak maksimal dipandang sebagai amanah, yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Kekuasaan hanya dipandang sebagai ajang meraih kemanfaatan dunia sesuai arah pandang kapitalisme.

Berbeda dengan sistem Islam yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah. Setiap kebijakan didasarkan atas kepengurusan sebagai amanah dari Allah dan Rasul-Nya. Ketika wabah melanda segala daya upaya mesti dikerahkan. Keselamatan didahulukan agar kegiatan lain bisa dilanjutkan. Dari pusat hingga daerah wajib memiliki pemikiran yang sama, bahwa rakyat adalah tanggung jawabnya. Tidak boleh ada pemikiran khawatir daerah yang dipimpinnya kondisinya lebih buruk dari daerah yang lainnya, akhirnya tidak transparan memberikan keterangan. Pemahaman atas takdir Allah selalu siap menerima kondisi apapun sesuai ketentuan Allah. Penyelesaian berdasarkan akidah menjadi indah terjalin karena ditanggung bersama, jauh dari kepentingan duniawi.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan menenangkan, memudahkan tidak membingungkan. Daulah Islam akan ada di garda terdepan pada setiap keadaan. Dalam diri pemimpinnya tidak ada rasa ragu untuk mengambil kebijakan sesuai syariat. Tentu beda jauh dengan para pemimpin pada sistem demokrasi, masalah baru seringkali muncul dari setiap kebijakan yang mereka putuskan. Akibatnya, masyarakat makin dibikin bingung. Hanya Islam satu-satunya solusi mengatasi berbagai masalah kehidupan, termasuk pendidikan, didukung pemimpin yang menyadari akan tanggung-jawabnya.

Wallahu a’lam bi ash-shawwab.