Pandemi Belum Usai, tetapi Utang Semakin Bertambah Menggunung

Oleh Putriyana

Aktivis Sosial

Pandemi Covid-19 masih berlangsung, bahkan bulan Juli 2021 kemarin Indonesia menjadi juara dunia pengidap Covid terbanyak. Krisis ekonomi pun tak bisa terhindarkan lagi. Salah satu pemicu kirisis ekonomi itu adalah defisitnya APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Sumber utama APBN dari pajak pun tidak bisa diharapkan lagi saat pandemi ini. Sehingga pemerintah harus mencari cara lain untuk menopang APBN tersebut. Cara pemerintah   untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan  utang. Memang bukan fakta baru lagi pengambilan utang oleh pemerintah kepada bank dunia atau negara asing tersebut semakin lama semakin besar. Pembiayaan utang pada tahun 2020 mencapai Rp1.039,22 triliun, melonjak hingga 158,4 persen.

Dilansir dari laman website tempo.co tanggal 1 Agustus 2021, menurut rektor Universitas Paramadina, Didik Rachdini, ketika pemerintah terus menambal defisit APBN dengan utang dengan dalih menyelesaikan persoalan, maka akan jadi bumerang.  Karena  pemerintah di masa yang akan datang akan mendapat warisan beban utang dari pemerintah saat ini. Menurutnya semestinya APBN dijaga, krisis disembuhkan dari institusi yang tidak krisis. Kemudian beliau juga menyoroti alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang besar sejak tahun lalu, namun dampaknya kurang maksimal. Seharusnya ketika alokasi dana untuk perlindungan sosial yang sangat banyak, pemerintah seharusnya tidak perlu menghawatirkan ketika ada pemberlakukan lockdown dalam mengendalikan pandemi. Namun, pemerintah tidak bisa melakukan kebijakan tersebut. Akibatnya, penanganan Covid-19 pun dinilai abai, tidak berjalan baik dan tertinggal dibanding negara lain. Ini adalah  kegagalan yang serius dalam kebijakan penanganan pandemi. Orang sakit harus memikirkan ekonomi, padahal orang yang sakit seharusnya disembuhkan bukannya fokus pada urusan duit belaka.

BACA JUGA:  Pandemi Covid-19 Ciptakan Perubahan Sosial Pada Pelajar Indonesia

Karut marut kebijakan pemerintah  dengan sistem kapitalis seperti ini sudah sangat tampak kegagalannya, sehingga menyebabkan efek krisis ekonomi yang berkepanjangan. Penanganan pandemi yang cenderung kurang serius membuat dana APBN yang dihimpun dari utang pun menjadi kesia-siaan belaka. Selain itu penyerapan anggaran dalam penanganan Covid-19 di daerah yang jauh dari ibukota pun tampak sangat minim dan kurang memadai. Ditambah adanya kebocoran dana karena korupsi menjadikan roda ekonomi tidak berputar seperti yang semestinya, sementara utang kian bengkak.

Bak telaga di tengah gurun, Islam membawa angin segar di saat krisis seperti ini. Islam adalah bukan sekadar agama tapi juga sistem paripurna untuk menyelesaikan problematika kehidupan. Salah satunya adalah pendanaan APBN yang tidak berbasis pada utang.

Di dalam Islam, untuk pemasukan APBN atau sumber pendapatan tetap negara yang menjadi hak kaum Muslim dan masuk ke Baitulmal adalah: (1) Fai’ yaitu harta yang didapatkan negara dari orang-orang selain muslim dalam keadaan damai tanpa adanya peperangan); (2) Jizyah yaitu pajak yang diberikan oleh penduduk selain muslim kepada negara ; (3) Kharaj yaitu iuran yang diberikan kepada negara atas hasil pertanian atau hasil bumi pada tanah yang dimiliki non muslim; (4) ‘Usyur yaitu pungutan yang diambil dari barang yang diperdagangkan melintasi negara (ekspor dan impor); (5) Harta milik umum yang dilindungi negara; (6) Harta haram yang dimiliki pejabat dan pegawai negara; (7) Khumus Rikaz dan tambang; (8) Harta dari  orang yang tidak mempunyai ahli waris; dan (9) Harta dari orang murtad. Inilah pendapatan tetap negara, ada atau tidaknya kebutuhan.

Syarak telah menetapkan sejumlah kewajiban dan pos, yang ada atau tidak adanya harta di Baitulmal tetap harus berjalan. Jika di Baitulmal ada harta, maka dibiayai oleh Baitulmal. Jika tidak ada, maka kewajiban tersebut berpindah ke pundak kaum Muslim. Sebab, jika tidak, maka akan menyebabkan terjadinya dharar (bahaya) bagi seluruh kaum Muslim. Dalam rangka menghilangkan dharar di saat Baitulmal tidak ada dana inilah, maka khilafah boleh menggunakan instrumen pajak (dharibah). Namun, hanya bersifat insidental, sampai kewajiban dan pos tersebut bisa dibiayai, atau Baitulmal mempunyai dana untuk mengcovernya.

BACA JUGA:  HIV/AIDS Meningkat, Bukti Liberalisme Kian Menjerat

Betapa sistem Islam terbukti tahan akan goncangan krisis ekonomi, sebagaimana bentangan sejarah di masa keemasan penerapan syariat Islam yang menyeluruh di masa lalu. Selama 13 abad mampu mengurusi urusan rakyat dan mampu menguasai 2/3 dunia.

Maka sangat memungkinkan krisis ini akan cepat berakhir dengan adanya penerapan Islam di muka bumi ini dengan bingkai khilafah. Tanpa bertumpu pada mekanisme utang sebagaimana yang lazim terjadi di sistem pemerintahan berbasis kapitalisme.

Wallah aalam bi ash shawwab.