Pandemi dan Kondisi Politik Indonesia

Oleh : Faridz Nurul Mubaroq

Mahasiswa Fisip Uin Sunan Gunung Djati

Covid-19 menjadi pandemi internasional bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Sebagai masyarakat tidak aneh lagi ketika setiap harinya seluruh media cetak dan televisi selalu menyuguhkan berita tentang kasus Covid-19 tersebut.

Setiap negara memiliki strategi masing-masing untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Termasuk Indonesia yang sudah menerapkan protokol kesehatan, dari mulai memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan, dan bekerja di rumah (WFH).
Tak hanya itu, untuk menanggulangi penyebaran wabah virus Corona, pemerintah Indonesia juga bekerja keras mengantisipasi akan meledaknya angka penyebaran virus tersebut dengan cara mendatangkan vaksin yang saat ini kelayakannya sedang di proses oleh BPOM.

Tantangan besar kali ini yang menghadang bangsa kita dari persebaran Covid-19. Pemerintah Indonesia terlihat agak kebingungan menghadapi efek keberlanjutan dari virus ini. Bahkan narasi yang dibangun masing-masing pejabat negara saling bertolak belakang satu sama lainnya.

Disamping itu keterbukaan informasi dan data yang dikeluarkan oleh pemerintah masih banyak dipertanyakan kebenarannya, misalnya karena ada ketidak sesuaian antara data pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belum lagi sangat minimnya alat rapid test yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang menjadikan Indonesia termasuk negara dengan skala rendah dan rangking persentase negara-negara dunia untuk tes virus corona.

Selain itu, kondisi politik kita tak lama sebelum pandemi Covid-19 dapat dikatakan mengalami turning point bagi demokrasi. Ini sebenarnya hanya kelanjutan dari situasi yang secara umum tengah terjadi. Kondisi ini tercermin dari upaya pemerintah menelurkan berbagai kebijakan kontroversial, yang kemudian ramai disoroti dan dikritisi oleh masyarakat.

Ketiga kebijakan itu adalah (1) Revisi UU KPK atau di kalangan pegiat demokrasi dikenal sebagai UU pelemahan KPK; (2) UU KUHP, yang membuka peluang intervensi kepentingan negara dalam ranah privat; dan (3) RUU Cipta Kerja/Omnibus Law, yang dalam banyak aspeknya lebih memberikan keuntungan kepada kaum pebisnis besar atau investor ketimbang pekerja/buruh.

Dua yang pertama telah memicu ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk kembali ke jalan. Meski kemudian berhasil diredam oleh aparat, sebagian dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Apa yang diperjuangkan pun akhirnya menjadi sia-sia karena baik pemerintah maupun legislatif tetap dengan pendiriannya untuk menetapkan Undang-Undang tersebut.

Ini juga menjadi salah satu indikasi kuat adanya pelemahan peran mahasiswa sebagai kalangan muda-kritis yang biasanya selalu diharapkan menjadi agen perubahan dan penyampai aspirasi yang mewakili masyarakat.

Sementara itu, RUU yang terakhir telah memicu perlawanan terutama dari kalangan buruh. Kehadiran ketiga UU/RUU kontroversial itu pada banyak aspeknya jelas tidak aspiratif. Ketiganya tampak jelas lebih mengakomodir kepentingan para oligarki.

Ketiga kebijakan itu juga sarat dengan upaya melakukan sentralisasi kekuasaan dan intervensi negara, sehingga ruang publik (bahkan privat) maupun kewenangan pemerintahan daerah menjadi tereduksi. Tidak itu saja, upaya-upaya pemberantasan korupsi menjadi dalam pengawasan ketat pemerintah. Padahal pengawasan ketat semacam itu adalah sebuah bencana untuk pelaksanaan pencegahan dan penindakan korupsi berskala masif.

Terbukti KPK mengalami pelambatan dalam soal operasi tangkap tangan (OTT). Di atas itu semua, tidak saja para koruptor yang merasa lebih nyaman dalam melakukan aksinya, tetapi juga para oligarki menjadi semakin sulit dibendung. RUU Omnibus Law jelas akan lebih menguntungkan pengusaha asing, pemerintah, dan pengusaha lokal yang dalam bekerjanya saling berkelindan dan tak tersentuh (untouchable), yang akhirnya berpotensi terus memproduksi oligarki baru di tanah air.

Kemudian dengan adanya pemilu yang diselenggarakan pada 9 desember kemarin menjadi sebuah pukulan besar bagi kondisi kesehatan masyarakat indonesia, karena dengan adanya pemilu telah memperbanyak ruang atau telah menjadi cluster baru bagi penyebaran virus corona.

Di Banten, satuan tugas penanganan Covid-19 menyebut Cluster pilkada terjadi di empat wilayah yang melaksanakan pesta demokrasi, yaitu Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, Cilegon, dan Pandeglang. Kemudian di Purbalingga, Jawa Tengah, pasangan calon, tim sukses, hingga petugas pemilu terpapar virus corona.

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia menyebut salah satu penyebab terciptanya cluster pilkada yaitu akibat lemahnya penelusuran kontak yang dilakukan di tengah perhelatan pesta demokrasi yang memicu kerumunan massa.

Namun pemerintah berkata lain dengan kasus-kasus yang terjadi pada pilkada tersebut, seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengklaim pelaksanaan pilkada serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, pada 9 Desember 2020 lalu berjalan lancar. Mahfud mengatakan penyelenggaraan pilkada di masa pandemi tidak memunculkan Cluster baru Covid-19.

Dengan demikian, kondisi terakhir menjelang pandemi COVID-19 pada dasarnya hanya merupakan kelanjutan dari nuansa post-democracy yang merupakan sebuah kemunduran bagi kehidupan demokrasi kita, dan menjadi celah pemerintah untuk merealisasikan kepentingan-kepentingannya.(*)