Pariwisata Lesu Pendapatan Daerah Terganggu

Oleh Arini Faaiza

Pegiat Literasi AMK

Hari raya Idul Fitri disambut dengan penuh suka cita oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali umat Islam di negeri ini. Biasanya menjelang lebaran masyarakat akan memadati pasar, mall dan pusat perbelanjaan lainnya untuk berbelanja berbagai kebutuhan hari raya. Terminal, stasiun, dan bandara pun mulai ramai oleh para pemudik yang hendak pulang ke kampung halamannya. Namun, dua tahun belakangan ini suasana lebaran sungguh sangat berbeda, pandemi covid-19 yang tak kunjung berakhir, memaksa pemerintah menerapkan aturan larangan mudik pada libur lebaran tahun ini. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran virus corona yang mungkin dibawa oleh para pemudik ke kampung halaman mereka.

Selain bersilaturahmi dengan sanak saudara, libur lebaran juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berwisata. Akan tetapi dengan adanya larangan mudik dan penyekatan kendaraan dari luar daerah, banyak warga yang memilih menghabiskan masa liburan di rumah bersama keluarga. Akibatnya sejumlah pengelola kawasan wisata mengeluhkan penurunan omzet mereka yang sangat signifikan. Salah satunya adalah pengelola destinasi wisata Ciwidey, Kabupaten Bandung. Mereka mengeluhkan penurunan jumlah wisatawan sekitar 70 persen pada libur lebaran kali ini, pasalnya wisatawan yang berkunjung ke Ciwidey selama ini didominasi oleh masyarakat yang berasal dari luar kota, terutama wisatawan asal Jakarta.  (Bisnis.com,14/05/2021)

Memang tak bisa dipungkiri, kian meluasnya penyebaran virus corona semakin mempersulit kehidupan masyarakat. Berbagai sektor kehidupan turut merasakan imbas dari pandemi tak terkecuali industri pariwisata. Di Kota Bandung, penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota kembang mengakibatkan sejumlah hotel dan restoran terpaksa mengurangi karyawan bahkan gulung tikar. Dilansir dari travel.okezone.com, 20/03/2021, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung menyatakan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) anjlok selama pandemi. PAD Kota Bandung yang diperoleh dari pariwisata turun secara drastis, dari Rp 780 miliar menjadi hanya sekitar Rp 391 miliar.

Penurunan jumlah wisatawan pada masa pandemi merupakan hal yang wajar, berkurangnya pendapatan selama pandemi menyebabkan warga lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok dari pada berwisata. Disamping itu, untuk menghindari terpapar virus corona sebagian besar masyarakat memilih untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menghindari kerumunan, sesuai dengan himbauan pemerintah.

Pariwisata merupakan salah satu industri yang menyumbang pendapatan besar bagi sebagian daerah di negeri ini. Maka tidak mengherankan lesunya kunjungan wisata sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karenanya saat pemerintah tengah mengenjot kembali sektor pariwisata dengan dalih memulihkan perekonomian. Mengembalikan geliat perekonomian memang menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, namun perlu diingat hal yang lebih utama adalah melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat.

Sejatinya pariwisata bukan satu-satunya sumber pendapatan negara, sebab pemasukan yang diperoleh dari industri pariwisata tidaklah seberapa apabila dibandingkan dengan pendapatan dari sektor pengelolaan sumber daya alam. Akan tetapi apa hendak dikata, saat ini pengelolaan sumber daya alam negeri ini sebagian besar dikuasai oleh korporasi asing, yang berarti keuntungan berlimpah hasil dari mengeruk kekayaan ibu pertiwi menjadi milik mereka. Alhasil pemerintah pun sibuk mencari sumber pemasukan dari sektor lain sebagai pendapatan negara.

Padahal jika saja seluruh sumber daya alam tersebut dikelola oleh negara, dapat dipastikan rakyat negeri ini dapat menikmati kesejahteraan, pemerintah pusat dan daerah pun tak harus mengeluhkan anjloknya pendapatan akibat pariwisata yang mati suri. Sehingga pemerintah bisa lebih fokus pada penyelesaian pandemi.

Demikianlah ketika sistem kapitalisme yang menjadi asas kehidupan. Kapitalisme memandang segala sesuatu hanya dari aspek materi, dan tak jarang mengabaikan aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, termasuk dalam kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan perekonomian. Dalam sistem ini segala aspek digejot demi meningkatkan pendapatan daerah, termasuk sektor pariwisata.

Berbeda dengan Islam. Pariwisata di dalam Islam bukan sumber utama pendapatan negara, namun sebagai sarana dakwah. Sumber pendapatan negara dalam Islam diambil dari pengelolaan sumber daya alam oleh negara, fai, zakat, dan pos-pos lain yang ditetapkan oleh Syara’. Sehingga ketika wabah melanda dan berdampak pada kolapsnya industri pariwisata, pendapatan daerah bahkan devisa negara pun tetap aman.

Sedangkan dalam hal penanganan wabah, Rasulullah Saw. dan para pemimpin Islam terdahulu telah mencontohkan bagaimana seharusnya negara menangani pandemi. Dimulai dengan mengkarantina daerah yang terkena wabah, memisahkan penduduk yang sehat dari yang sakit, dan mengobati mereka yang terjangkit hingga benar-benar sembuh. Sedangkan daerah lain yang tidak terkena wabah masih tetap bisa beraktivitas seperti biasa, roda perekonomian pun tetap berputar, sehingga daerah yang tak terjangkiti wabah dapat membantu daerah yang terkena wabah.

Jika apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. diterapkan di negeri ini sejak awal mula wabah terdeteksi, maka pandemi tak akan meluas ke seluruh penjuru tanah air seperti saat ini.  Kebijakan pemerintah yang tidak tegas dengan aturan-aturan yang membingungkan masyarakat, seperti buka tutup tempat wisata dan larangan mudik hanya pada tanggal tertentu, telah terbukti tidak efektif mengurangi laju penularan virus corona.

Kebijakan demi kebijakan yang bersumber dari aturan kapitalis telah terbukti gagal menciptakan kesejahteraan dan perlindungan bagi umat. Maka, perlu adanya kesadaran dari setiap umat muslim bahwa hanya dengan penerapan syariat Islam secara total dan menyeluruhlah segala permasalahan negeri ini, baik penanganan wabah maupun pemulihan ekonomi dapat segera teratasi secara tuntas.

Wallahu a’lam bi ash shawab.