Pejabat Memperkaya Diri Saat Rakyat Makin Terjepit, Buah Sistem Sekuler Kapitalisme

Penulis: Anja Sri Wahyuni

Hati rakyat mana yang tak teriris di tengah himpitan ekonomi yang mendera apalagi dimasa pandemi, namun tidak untuk pejabat negeri ini? Mereka justru disibukkan dengan urusan menghitung-hitung harta selama periode jabatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diterima. Hasilnya cukup signifikan, sebanyak 70 persen penyelenggara negara memiliki harta yang kian berlimpah.

Selain di lembaga legislatif, harta para pejabat di eksekutif dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah naungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama pandemi Covid-19 juga bertambah.

Angka tersebut diketahui berdasarkan hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada lembaga antirasuah tersebut.

Mirisnya, pertambahan harta kekayaan pejabat ditengah keterpurukan yang dihadapi rakyat, dinilai masih wajar. Hal tersebut sesuai pernyataan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat webinar melalui akun You Tube KPK RI.
(Merdeka.com, 9/9/2021).

Adapun kenaikan harta kekayaan pada sejumlah kategori. Paling terbanyak pada di atas Rp1 miliar yaitu kategori menteri sebesar 58 persen, DPR/MPR 45 persen, gubernur/wakil 30 persen, DPRD Provinsi 23 persen, 18 persen bupati walikota, dan terkecil DPRD Kota/kabupaten yang hanya 11 persen.

Sayangnya, penilaian pertambahan harta kekayaan pejabat negara dianggap bukan dosa, dan belum tentu korup. Hal tersebut dinyatakan oleh Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK.

Walaupun dianggap cukup wajar, namun KPK sendiri menyebut bakal terus mengawasi harta para pejabat. Terlebih bagi yang mendapat dana hibah tak wajar.

Kenaikan harta kekayaan pejabat negeri ini yang cukup fantastik sangat bertolak belakang dari keadaan rakyat yang terus dirundung suasana pandemi. Sungguh sangat sedih jika harus dicermati.(merdeka.com, 9/9/2021).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, sebanyak 70,3 persen harta kekayaan para pejabat negara naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19.

Terungkapnya kenaikan harta kekayaan pejabat negara, dinyatakan Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, bahwa pihaknya telah melakukan analisis terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN) pada periode 2019-2020.

Katanya lagi, kenaikan paling banyak terlihat pada harta kekayaan pejabat di instansi kementerian dan DPR yang angkanya mencapai lebih dari Rp1 miliar. Sedangkan di tingkat legislatif dan eksekutif daerah, penambahannya masih di bawah Rp1 miliar.

BACA JUGA:  MANUSIA DAN PARADIGMA BUDAYA

Walaupun sebagian besar tercatat mengalami kenaikan, namun kabarnya KPK juga mencatat penurunan harta kekayaan pada 22,9 persen pejabat di hampir semua instansi. Dan penurunan dikabarkan paling banyak terlihat pada kekayaan pejabat legislatif daerah tingkat kabupaten kota.

“Kita pikir pertambahannya masih wajar. Tapi ada 22,9 persen yang justru menurun. Kita pikir ini yang pengusaha yang bisnisnya surut atau bagaimana,” kata dia.

Dan lagi, Pahala masih menganggap kenaikan harta kekayaan pejabat masih wajar dan tak menunjukkan seorang pejabat itu koruptor. Karena bisa jadi hal tersebut karena ada apresiasi nilai aset.

Selain itu, menurutnya, ada sebab lain yang menyebabkan harta kekayaan seorang pejabat naik, yaitu penambahan aset, penjualan aset, pelunasan pinjaman, hingga harta yang baru dilaporkan.

Walaupun begitu, pihaknya dianggap harus tetap mewaspadai kenaikan harta kekayaan karena hibah. Karena menurutnya, bila seorang pejabat secara rutin menerima hibah, maka harta kekayaannya patut dipertanyakan.(cnn.indonesia, Selasa, 7/9/2021).

Ketimpangan yang menyebabkan harta pejabat negara naik drastis, namun tidak dengan rakyatnya? Dinyatakan satu keluarga ditemukan tewas akibat tertimpa tumpukan puluhan plastik berisi baju baru siap edar. Satu keluarga tersebut terdiri atas ibu, ayah, dan anak yang masih berusia 6 tahun disebuah rumah yang menjadi gudang penyimpanan pakaian.

Rumah yang jadi gudang penyimpanan pakaian tersebut terletak di Jalan Ratu Zaleha, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tiga orang yang tewas itu adalah Achmad Saubari (41), istrinya Sela Pujita (33) dan anaknya Siti Khadijah (6).

Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Alfian Tri Permadi mengatakan, bahwa ketiganya merupakan satu keluarga yang ditugaskan pemilik salah satu penjual baju menjaga gudang itu. Yang akhirnya ditemukan tewas pada Jumat (10/9) malam.
“Untuk kejadian, ditemukan kemarin, tanggal 10 September ditemukan, di gudang industri tekstil yang siap edar,” ujar Alfian saat dihubungi, Sabtu (11/9).
“Memang ditemukan disitu, karena yang bersangkutan penjaga gudang tersebut,” lanjut Alfian.
Alfian mengatakan, sebelum ditemukan tewas, anak pemilik toko tekstil sudah menghubungi Saubari. Namun dua hari tak kunjung ada respon.

Polisi lalu mengevakuasi jasad ketiganya yang dianggap kejadian tersebut murni kecelakaan.(kumparan.com, 11/9/2021).

Seharusnya peristiwa yang menimpa satu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu dan anak tersebut tidak terjadi disaat pejabat negeri ini sibuk dengan urusan harta kekayaan.

BACA JUGA:  WFB Demi Pemulihan Ekonomi Rakyat, Dusta Belaka

Bagaimana mungkin pejabat masih bergelimang harta sementara rakyatnya masih ada yang kekurangan tempat berteduh. Dimana hati nurani mereka?

Satu keluarga tersebut hanyalah segelintir dari data yang terakumulasi, bisa jadi jauh lebih banyak mengalami hal serupa atau bahkan lebih parah.

Begitulah hidup di era sekuler kapitalisme. Asas manfaat yang lahir dari sistem tersebut seolah menafikan peran agama yang seharusnya selalu ada dalam setiap urusan kehidupan.

Amanah jabatan hanya berlandaskan kemanfaatan belaka. Sehingga penguasa mengabaikan urusan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Jabatan di sistem sekuler pun hanya bertujuan mengumpulkan pundi-pundi rupiah serta kekayaan.

Padahal Rasulullah sudah mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah. Dan tidaklah pantas dalam pandangan Islam memperkaya diri, keluarga, maupun golongan dengan jabatan tersebut.

Pejabat seperti ini bukan hanya oknum karena fenomena sejenis terjadi pada banyak orang di berbagai level jabatan.

Inilah potret buram dari pemberlakuan dari sistem demokrasi yang digadang menjamin keadilan dan melahirkan aparatur serta pejabat yang mewakili rakyat.
Hal tersebut menjadi bukti bahwa sistem demokrasi hanya membuka lebar pintu bagi pejabat dan segelintir elit memperkaya diri. Sedangkan rakyat tertutup akses sekedar memenuhi kebutuhan dasarnya.

Apalagi di masa pandemi, dimana rakyat banyak mengalami kesusahan. Seharusnya pejabat malu mempertontonkan kekayaannya ditengah kemiskinan yang banyak melanda rakyat.

Karenanya didalam Islam meminta suatu jabatan adalah perbuatan yang dilarang agama. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw.
Abu Sa’id ‘Abdurrahman bin Samurah berkata, Rasulullah Saw berkata padaku,

عَبْدَ الرَّحْمَنِ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

“Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan karena sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan ditolong untuk menjalankannya. Namun, jika engkau diberi kekuasaan karena memintanya, engkau akan dibebani dalam menjalankan kekuasaan tersebut.” (HR. Muttafaqunalaih)

Karenanya orang yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan dalam memimpin maka dilarang memimpin. Karena dia akan mengurusi orang banyak sehingga kegagalannya dapat berdampak buruk terhadap orang lain secara luas.

Jabatan nantinya juga harus dipertanggungjawabkan seseorang pada hari kiamat yang dapat menjadi penyesalan jika tidak dilakukan dengan amanah.

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda, dari Abu Zar ra, katany: “saya berkata: “Ya Rasulullah, tidaklah Tuan suka menggunakan saya untuk mengangkat saya sebagai seorang petugas negara.”
Lalu Rasulullah Saw menepuk bahu Abu Zar dengan tangannya, lalu bersabda:
“Hai Abu Zar, sesungguhnya pada hari kiamat engkau adalah seorang yang lemah dan sesungguhnya jabatan pemerintahan itu adalah sebagai amanat dan sebenarnya jabatan sedemikian itu adalah merupakan kerendahan serta penyesalan pada hari kiamat bagi orang orang yang tidak dapat menunaikan amanatnya, kecuali seseorang yang mengambil amanat tersebut dengan hak sebagaimana mestinya dan menunaikan apa yang dibebankan atas dirinya perihal amanat yang dipikulkan tadi.(HR. Muslim)

BACA JUGA:  Budaya Membaca Menghasilkan Generasi Unggul

Namun saat ini banyak orang yang terpesona dengan jabatan. Yang akhirnya banyak yang berujung terali besi maupun sanksi lain karena lalainya dalam menunaikan amanah. Belum lagi sanksi di akhirat. Walaupun hukum yang diterapkan di sistem demokrasi kerap tajam kebawah dan tumpul keatas.

Maka tidak semestinya para pejabat berbagga atas kenaikan harta kekayaan yang didapatnya. Sementara banyak rakyat yang mengalami kesusahan.

Semakin banyak manusia yang mencintai dunia, gambaran kiamat semakin dekat. Sehingga dapat menjauhkan manusia kepada Allah Yang Maha Pemberi kepada manusia dan seluruh makhluknya.

Rasulullah Saw bersabda,”Hari kiamat semakin dekat. Dan tidaklah manusia kecuali semakin tamak pada dunia dan kepada Allah semakin jauh.”(HR. Hakim)

Hanyalah dengan sistem Islam kemuliaan pejabat negara akan tampak. Dan tidak cenderung tamak dengan harta dunia yang tidak akan ada habisnya jika selalu mengejarnya. Karenanya pejabat didalam sistem Islam akan memprioritaskan amanah daripada menumpuk harta kekayaan.Karena rasa takwa sehingga menghilangkan rasa kecintaan terhadap dunia. Demi meraih ridho Allah semata.

Maka tak heran mengapa sistem Islam dapat bertahan sekian lama. Jika bukan lewat tangan kafir penjajah maupun antek-anteknya mungkin sistem Islam masih bisa terus diterapkan.

Hanya saja hal tersebut sudah menjadi ketentuan Allah. “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”(TQS. Ar Rad: 11)

Sesungguhnya hanya dengan persatuan umat Islam dapat mengembalikan sistem Islam yang telah sirna. Sehingga dapat mengembalikan jati diri muslim sebagai umat yang terbaik yang dilahirkan dimuka bumi. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara pejabat dan rakyat biasa.

Wallahu a’lam bish shawab.