Pemanfaatan Lahan Sesuai Syariah

Oleh : Dra. Irianti Aminatun

Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan telah melumpuhkan perekonomian rakyat. Berbagai upaya pemulihan ekonomi menjadi fokus dari sejumlah fihak. Mengingat ekonomi menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Di Rancaekek misalnya, Camat Rancaekek bekerja sama dengan Anggota DPR Kabupaten Bandung dari Fraksi Parta Demokrat Yayat Sudayat berencana memanfaatkan lahan kosong di sekitar Gedung Serbaguna Kelurahan Rancaekek Kencana untuk digunakan sebagai tempat pengembangan usaha kuliner. (PORTAL BANDUNG TIMUR).

Demikian pun di wilayah lain, pemanfaatan lahan kosong ini sering dilakukan masyarakat untuk bercocok tanam atau kegiatan ekonomi lainnya.

Namun tak jarang pemanfaatan lahan ini juga sering menimbulkan perselisihan di tengah masyarakat akibat tidak jelasnya mekanisme penggunaannya.

Oleh karena itu ada baiknya sebelum mengambil keputusan untuk memanfaatkan lahan kosong seyogyanya faham dulu bagaimana mekanisme pemanfaatan lahan kosong tersebut agar tidak menimbulkan masalah dibelakang hari dan hasilnya berkah.

Islam sebagai agama yang sempurna memiliki seperangkat aturan terkait dengan pemanfaatan lahan kosong. Tujuan utama pengaturan tanah dalam Islam adalah mendorong agar tanah yang ada dioptimalkan produktivitasnya secara berkelanjutan.

Di dalam hukum Islam, terdapat banyak regulasi yang berkaitan dengan upaya memproduktifkan lahan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, syariat Islam mendorong masyarakat untuk menghidupkan tanah-tanah mati untuk pertanian. Nabi saw bersabda, “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR Tirmidzi).

Hadits ini mendorong masyarakat mengelola lahan-lahan yang tidak produktif. Pada hadits yang diriwayatkan Imam an-Nasai . Nabi saw bersabda, “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka ia akan memperoleh pahala darinya dan apa yang dimakan binatang (burung atau binatang liar) dari tanaman itu, maka menjadi sedekah baginya” (HR an-Nasai).

Secara implisit hadits ini juga mendorong masyarakat untuk melakukan penghijauan, yang tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, ekologi tetapi juga aspek spiritual.

Kedua, Islam melarang tanah pertanian ditelantarkan lebih dari tiga tahun tanpa digarap. Jika ditelantarkan lebih dari tiga tahun, maka tanah tersebut akan disita oleh negara dan diberikan kepada mereka yang mau menggarapnya.

Khalifah Umar ra. berkata, “orang yang membiarkan tanahnya selama tiga tahun dan tidak mengelolanya, lalu datang orang lain dan mengelolanya maka orang itu berhak atasnya.”

Ketiga, Negara tidak boleh melakukan pengkaplingan tanah yang menjadi milik umum kepada pihak tertentu. Misal tanah yang mengandung barang tambang yang melimpah seperti emas, tembaga, batubara, sumber dan saluran air, jalan umum. Rakyat juga tidak boleh menghidupkan tanah-tanah tersebut. Tanah-tanah tersebut masuk dalam kepemilikan umum sehingga tidak boleh dikuasai individu tertentu.

Keempat, Penguasa dianjurkan untuk memberikan tanah (iqtha’) kepada rakyat mereka, terutama yang kurang sejahtera. Praktik iqtha’ telah dilakukan sejak masa Rasulullah saw dan para Khalifah setelah beliau. Meski demikian pemberian tanah ini hanya diberikan kepada mereka yang dianggap mampu mengelolanya. Jika nantinya dia tidak mampu mengelola maka tanah akan ditarik kembali.

Kelima, selain memberikan tanah, Kepala negara juga membantu memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengelola tanah pertanian tersebut. Misal memberikan pupuk, bibit, irigasi dan sarana pertanian lainnya.

Keenam, Negara melarang kegiatan sewa menyewa lahan pertanian. Pemilik tanah hanya diberi pilihan, apakah menggarap tanahnya, atau menyerahkan kepemilikannya kepada pihak lain untuk digarap. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengambil keuntungan atas tanah mereka tanpa melakukan usaha yang tanpa resiko.

Ketujuh, pemilik tanah wajib membayar zakat pertanian jika ia menghasilkan tanama yang wajib dikeluarkan zakat.

Kedelapan, negara juga memiliki hak untuk menetapkan tanah tertentu sebagai tanah yang diproteksi, sehingga tidak boleh dimiliki atau digarap oleh siapapun.

Dalam konteks hari ini, negara dapat menetapkan kawasan hutan yang bertujuan untuk menyerap air ke tanah sehingga banjir dapat diminimalkan dan karbon dapat diserap lebih banyak. Hal itu dapat mengurangi efek pemanasan akibat gas rumah kaca, yang disebabkan oleh tingginya penggunaan energi fosil dan deforestasi.

Kesembilan, negara berkewajiban melindungi hak setiap warga terhadap tanah mereka. Di dalam Islam, dilarang keras mengambil ataupun memanfaatkan tanah orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya.

Nabi saw. bersabda, “Tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak” (HR Muslim).

Demikianlah syariat Islam mengatur tentang pemanfaatan lahan secara rinci serta tanggung jawab yang harus dipikul negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

Dengan menerapkan aturan Islam di bidang pertanahan persengketaan bisa diminimalisir, rakyat tercukupi kebutuhan ekonominya, hasilnya berkah dan mendapat ridha Allah swt.