Pembangunan Meningkat, Rakyat yang Terkena Dampak

Oleh : Putriyana

Aktivis Pemerhati Sosial

Cuaca Bandung kian tak menentu. Pagi dan siang hari panas benderang namun saat malam hujan besar mendera. Kita tahu, bahwa hujan adalah salah satu anugerah dari Allah Swt. karena merupakan berkah, tapi terkadang menjadi nestapa bagi beberapa daerah. Contohnya di daerah Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan sekitarnya kerap terjadi banjir apabila turun hujan akibat adanya pengurugan lahan yg dilakukan oleh pengusaha.

Dikutip dari laman balebandung.com, menurut anggota DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana, terjadinya banjir di wilayahnya akibat pembangunan dan pengurugan lahan yang dilakukan oleh PT. Podomoro dengan cara mengalih fungsikan lahan-lahan warga yang sebelumnya merupakan daerah resapan air menjadi area perumahan, mall dan apartemen sehingga daerah tersebut jumlahnya tidak banyak sehingga mengakibatkan luapan air ke perkampungan masyarakat  disekitaran proyek.

Alih fungsi lahan menjadi pemukiman seperti yang dilakukan PT. Podomoro tanpa memperhatikan dampak lingkungan ternyata menimbulkan dampak yang luas dan ternyata pengembangan itu belum mendapatkan izin sepenuhnya pemerintah Kabupaten Bandung tapi masih terus dilakukan. Sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat di sekitarnya.

Beginilah jika negara menganut ekonomi kapitalis. Sebuah sistem ekonomi yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil-kecilnya. Sehingga tidak memperhatikan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitarnya. Adapun ketika hujan datang lingkungan sekitar akan banjir, dan ketika kemarau akan krisis air. Para pengusaha korporasi seperti Podomoro lebih berfokus pada keuntungan yang akan mereka peroleh dibanding memprioritaskan keselamatan warga sekitar.

Sekarang dampak banjir tersebut bukan fokus penguasa tetapi perhatian mereka tertuju pada pembangunan infrastrukur tanpa memprioritaskan keselamatan rakyatnya. Rusaknya lingkungan tak menjadi fokus masalah yang harus segera dituntaskan. Fakta tersebut terus disuguhkan kepada rakyat tanpa ada solusi riil dari negara selain bertindak saat terjadi bencana bukan upaya antisipasi pra bencana. Mirisnya, upaya ini pun bisa dibilang bersifat parsial dan tidak optimal. Meminta masyarakat taat aturan, tidak menebang hutan, membuang sampah sembarangn, dilarang membangun di area rawan, dll. Sementara aturan ini tidak berlaku untuk korporat berkantong tebal.

BACA JUGA:  Menjadi Akademisi dan Praktisi Sebagai Bentuk Implementasi Teori dengan UMKM Produsen Tas di Kota Subang

Ketika pemerintah benar-benar fokus mengurus masalah dampak banjir tersebut, tentu akan melakukan berbagai cara seperti membangun bendungan, menentukan daerah yang sering terkena dampak banjir dan tidak membolehkan pengusaha korporasi membangun pemukiman di sekitar area tersebut. Kemudian membangun sungai buatan, kanal, saluran drainase untuk mengurangi penumpukan volume air dan mengalirkan aliran air, dan juga membangun sumur-sumur resapan di daerah tertentu.

Sungguh malang kondisi masyarakat di negeri ini. Tak tampak keseriusan penguasanya mengakhiri derita rakyat akibat banjir. Inilah mengapa begitu penting memperhatikan siapa penguasa yang dipilih untuk mengurusi rakyatnya. Bukan sekadar memilih penguasa saja tetapi juga memilih sistem yang akan diterapkan oleh penguasa yang terpilih.

Selama penguasanya bukan orang yang bertakwa dan amanah, lalu sistem negaranya bukan Islam, rakyat akan terus mendapatkan kebijakan yang tak manusiawi yang mengabaikan keselamatan mereka. Terlebih lagi paham yang diadopsi menjadikan keuntungan lebih berharga di atas segalanya, yang lain bahkan tidak menjadi prioritas.

Kebijakan mendasar dalam Islam terkait dengan pembangunan tidak dilepaskan dari sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem ekonomi Islam dijalankan secara utuh dan murni dan berjalan dengan benar.