Pembangunan Meningkat, Rakyat yang Terkena Dampak

Oleh : Putriyana

Aktivis Pemerhati Sosial

Cuaca Bandung kian tak menentu. Pagi dan siang hari panas benderang namun saat malam hujan besar mendera. Kita tahu, bahwa hujan adalah salah satu anugerah dari Allah Swt. karena merupakan berkah, tapi terkadang menjadi nestapa bagi beberapa daerah. Contohnya di daerah Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan sekitarnya kerap terjadi banjir apabila turun hujan akibat adanya pengurugan lahan yg dilakukan oleh pengusaha.

Dikutip dari laman balebandung.com, menurut anggota DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana, terjadinya banjir di wilayahnya akibat pembangunan dan pengurugan lahan yang dilakukan oleh PT. Podomoro dengan cara mengalih fungsikan lahan-lahan warga yang sebelumnya merupakan daerah resapan air menjadi area perumahan, mall dan apartemen sehingga daerah tersebut jumlahnya tidak banyak sehingga mengakibatkan luapan air ke perkampungan masyarakat  disekitaran proyek.

Alih fungsi lahan menjadi pemukiman seperti yang dilakukan PT. Podomoro tanpa memperhatikan dampak lingkungan ternyata menimbulkan dampak yang luas dan ternyata pengembangan itu belum mendapatkan izin sepenuhnya pemerintah Kabupaten Bandung tapi masih terus dilakukan. Sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat di sekitarnya.

Beginilah jika negara menganut ekonomi kapitalis. Sebuah sistem ekonomi yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil-kecilnya. Sehingga tidak memperhatikan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitarnya. Adapun ketika hujan datang lingkungan sekitar akan banjir, dan ketika kemarau akan krisis air. Para pengusaha korporasi seperti Podomoro lebih berfokus pada keuntungan yang akan mereka peroleh dibanding memprioritaskan keselamatan warga sekitar.

Sekarang dampak banjir tersebut bukan fokus penguasa tetapi perhatian mereka tertuju pada pembangunan infrastrukur tanpa memprioritaskan keselamatan rakyatnya. Rusaknya lingkungan tak menjadi fokus masalah yang harus segera dituntaskan. Fakta tersebut terus disuguhkan kepada rakyat tanpa ada solusi riil dari negara selain bertindak saat terjadi bencana bukan upaya antisipasi pra bencana. Mirisnya, upaya ini pun bisa dibilang bersifat parsial dan tidak optimal. Meminta masyarakat taat aturan, tidak menebang hutan, membuang sampah sembarangn, dilarang membangun di area rawan, dll. Sementara aturan ini tidak berlaku untuk korporat berkantong tebal.

BACA JUGA:  Kuliah Daring Berpeluang bagi Mahasiswa untuk Berbisnis

Ketika pemerintah benar-benar fokus mengurus masalah dampak banjir tersebut, tentu akan melakukan berbagai cara seperti membangun bendungan, menentukan daerah yang sering terkena dampak banjir dan tidak membolehkan pengusaha korporasi membangun pemukiman di sekitar area tersebut. Kemudian membangun sungai buatan, kanal, saluran drainase untuk mengurangi penumpukan volume air dan mengalirkan aliran air, dan juga membangun sumur-sumur resapan di daerah tertentu.

Sungguh malang kondisi masyarakat di negeri ini. Tak tampak keseriusan penguasanya mengakhiri derita rakyat akibat banjir. Inilah mengapa begitu penting memperhatikan siapa penguasa yang dipilih untuk mengurusi rakyatnya. Bukan sekadar memilih penguasa saja tetapi juga memilih sistem yang akan diterapkan oleh penguasa yang terpilih.

Selama penguasanya bukan orang yang bertakwa dan amanah, lalu sistem negaranya bukan Islam, rakyat akan terus mendapatkan kebijakan yang tak manusiawi yang mengabaikan keselamatan mereka. Terlebih lagi paham yang diadopsi menjadikan keuntungan lebih berharga di atas segalanya, yang lain bahkan tidak menjadi prioritas.

Kebijakan mendasar dalam Islam terkait dengan pembangunan tidak dilepaskan dari sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem ekonomi Islam dijalankan secara utuh dan murni dan berjalan dengan benar.

Ketika Rasulullah Saw membangun Madinah al-Munawarah sebagai pusat pemerintahan Negara Islam, terdapat empat unsur pokok dalam tata ruang dan pembangunan kota. Pertama, adalah masjid jami’ yaitu Masjid Nabawi. Kedua, adalah kediaman Rasulullah Saw. Ketiga, adalah pasar. Keempat, adalah pemukiman.

Dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah, al-Mawardi,

“Qadhi Hisbah yang mengepalai Dar al-Hisbah (bagian perhitungan) berhak untuk melarang orang yang mendirikan bangunan di jalan yang digunakan lalu lintas, sekaligus bisa menginstruksikan kepada mereka untuk menghancurkan bangunan yang mereka dirikan. Sekalipun bangunan tersebut adalah Masjid. Karena kepentingan jalan adalah untuk perjalanan bukan untuk bangunan. Qadhi Hisbah juga berhak untuk melarang siapa pun meletakkan barang-barang dagangan dan bahan-bahan/alat bangunan di jalan-jalan dan pasar, jika barang dan bahan tersebut bisa memudaratkan orang. Dalam hal ini, Qadhi Hisbah berhak untuk melakukan ijtihad dalam menentukan mana yang mudarat dan mana yang tidak. Karena ini merupakan ijtihad dalam masalah konvensi (kepantasan umum), bukan masalah syar’i.” (Al- Mawardi, al-Ahkam as-Suthaniyyah, hlm 430-431)

BACA JUGA:  Pemberdayaan Perempuan Jadi Solusi atau Masalah Lagi?

Sementara itu, kawasan yang menjadi resapan air dengan berbagai tanaman dan pohon tidak boleh menjadi pemukiman yang dapat merusak fungsinya. Di sini, Qadhi Hisbah dan Dar al-Hisbah bisa melakukan tindakan paksa jika penggunaan lahan-lahan milik umum bisa membahayakan kepentingan publik.

Bangunan rumah bahkan masjid atau fasilitas umum lainnya bisa dirobohkan untuk menjaga agar lahan tersebut tetap dipertahankan sebagaimana fungsi dan peruntukannya.

Dapat kita ketahui, tertatanya tata ruang dan berbagai lahan dalam Islam menunjukkan betapa modernnya peradaban Islam pada saat itu. Memang pantas,  jika Islam pernah menjadi negara super power yang mempunyai kekuatan, kewibawaan sehingga dikagumi dan di segani negeri-negeri di dunia. Negara musuh saja menaruh perhatian dan memperhitungkannya.

Kini, ketika negeri Islam dalam dominasi selain sistem islam, maka tata ruang dan kotanya tidak akan sesuai syariat dan cenderung buruk, sehingga mengakibatkan rusaknya lingkungan dan bencana bagi rakyat. Sungguh miris.

Wallahu`a’lam bi ash shawwab