Pemerataan Pembangunan Wilayah dalam Pandangan Islam

Oleh : Ruri R
Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah

Pembangunan di wilayah-wilayah yang membawa suatu perubahan merupakan pencapaian yang diraih pemerintah setempat dalam memajukan daerah-daerahnya yang selama ini tertinggal di berbagai bidang. Dalam pembangunan tersebut butuh proses untuk merealisasikan program-program yang sudah terencana dengan matang.

Meski tentu tidaklah mudah merealisasikan program-program pembangunan tersebut, selain harus memiliki keahlian di bidangnya pun biaya yang sangat besar yang dibutuhkan untuk pembangunan-pembangunan sehingga tercapai perubahan besar di wilayah tersebut. Selain itu harus ada kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak-pihak tertentu supaya pembangunan terlaksana dengan baik.

Dikutip dari Iaman Fixindonesia.com, tanggal 18 Desember 2020, “Jalan yang dilalui tak bisa semulus yang dibayangkan. Juga untuk merealisasikan program pembangunan tersebut tak semudah membalikkan telapak tangan.” Sebuah pepatah yang dialami oleh Bupati Dadang dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung. Berbagai program dan strategi dirancang dan direalisasikan dalam pembangunan seperti dimulai dari pembangunan infrastruktur, termasuk sumber dayanya.

Selama 10 tahun memimpin Kabupaten Bandung, bupati yang bernama lengkap H Dadang M. Naser telah melaksanakan pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, termasuk bidang lain yang manfaatnya sekarang telah dirasakan oleh warga Kabupaten Bandung.

Adapun dampak dari berbagai pembangunan tersebut menjadikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung meningkat cukup signifikan. Sebelumnya, IPM Kabupaten Bandung pada tahun 2019 mencapai 72,41 poin. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 71,75 poin. Selain itu, angka pengangguran di Kabupaten Bandung yang sebelumnya mencapai 10,6 persen turun menjadi 5,48 persen di tahun 2019.

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini pun Kabupaten Bandung juga mendapatkan penghargaan atas pencapaian yang diraih seperti dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penghargaan lain yang didapat yaitu di bidang pangan bahwa Kabupaten Bandung merupakan juara pangan dan penopang kekuatan pangan di Jabar. Penghargaan untuk prestasi di bidang religi dan penghargaan-penghargaan untuk prestasi-preatasi di bidang lainnya.

Pencapaian yang diraih Pemerintah Kabupaten Bandung selama ini tidak terlepas dari kontribusi dan sinergisitas yang dibangun antara Pemkab Bandung dengan berbagai pihak seperti seluruh lapisan masyarakat, akademisi, dan para pengusaha. Pencapaian yang diraih saat pandemi dapat dijadikan motivasi dan inspirasi bagi seluruh masyarakat, prestasi hanyalah bonus dari upaya dan karya nyata yang ditujukan jajarannya bersama seluruh pihak terkait.

Namum pencapaian yang diraih saat ini tidaklah menjadi sebuah keberhasilan yang gemilang dan menyeluruh, kenyataannya masih banyak daerah yang miskin. Ditambah lagi saat pandemi, angka kemiskinan di Kabupaten Bandung meningkat selama dua bulan terakhir ini. Akibat dari pengaruh banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan pendapatan juga pengurangan pendapatan, hal ini menimbulkan adanya masyarakat miskin baru (misbar).

Tiga perempat jumlah penduduk jika dihitung dari jumlah penduduk hampir 70 persen menjadi miskin baru di Kabupaten Bandung. Yang sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) warga miskin Kabupaten Bandung tahun lalu hanya 5,94 persen. Meskipun IPM tinggi tapi tidak sebanding dengan data real per individu bahwa masih banyak masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan.

Kemajuan suatu wilayah tidaklah cukup hanya dengan pembangunan-pembangunan semata. Selama sistemnya masih menerapkan aturan manusia yaitu sekuler-kapitalisme maka pembangunan dirasakan hanya untuk kelompok tertentu saja yang memiliki modal besar. Keuntungan-keuntungan yang memihak para pemodal dengan mengedepankan kepentingan mereka sungguh jauh dengan ketimpangan kesejahteraan rakyat. Sebagian rakyat hanya bisa merasakan kemajuan yang tidak setimpal dengan para pemodal.

Aturan manusia yang membuat rakyat menderita apalagi di tengah pandemi saat ini, dibutuhkan rakyat perhatian dari pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Seharusnya pemerintah mementingkan kebutuhan mendasar (primer) rakyat ketimbang memikirkan pembangunan-pembangunan daerah. Inilah buah hasil adopsi sistem yang diemban saat ini, sistem kufur yang menyengsarakan rakyat. Sehingga pemerataan dan kesejahteraan tidak mungkin didapat apabila diatur oleh aturan manusia.

Aturan yang sempurna dan menyeluruh hanyalah ada dalam aturan Islam, aturan yang datang dari Allah Swt. adalah untuk kemaslahatan umat dan mampu menyejahterakan kehidupan, sehingga umat hidup dengan kebahagiaan dan kenyamanan. Ini hanya akan terwujud di bawah naungan Daulah Khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah.

Islam mengatur dalam hal pembangunan wilayah yang jelas akan memajukan kehidupan rakyat secara merata. Dasar kebijakan khilafah dalam pembangunan tidak bisa lepas dari sistem ekonomi yang diterapkan, melalui penerapan sistem ekonomi Islam yang secara utuh dan murni, khilafah akan mempunyai sumber kekayaan yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan negara. Termasuk memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyatnya, baik kebutuhan pribadi maupun kelompok, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan.

Selain ditunjuk pihak-pihak yang ahli di bidangnya dalam pembangunan, Khalifah akan menyediakan dana untuk pembangunan tersebut yang berasal dari baitul mal atau kas negara, tanpa memungut dana dari masyarakat. Dengan kekayaan milik umum yang dikuasai dan dikelola oleh negara ditambah kekayaan milik negara, bukan berasal dari utang sebagaimana yang saat ini terjadi di alam sekuler-kapitalisme.

Apabila baitul mal tidak ada karena sudah terpakai, maka negara mendorong partisipasi publik untuk berinfak. Jika belum cukup maka kaum muslim, laki-laki dan mampu dikenakan pajak khusus untuk membiayai proyek ini hingga terpenuhi. Dan apabila kondisi yang sangat mendesak, maka negara bisa mengajukan fasilitas kredit baik kepada negara maupun perusahaan asing, tanpa bunga dan syarat yang bisa menjerat negara. Negara akan membayarnya dengan uang tunai setelah dana infak dan pajak tersebut terkumpul.

Khalifah juga akan mengawasi pelaksanaan pembangunan ke seluruh penjuru daerah-daerah supaya tidak ada penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan akan berjalan dengan baik. Maka itu, hasil pemerataan pembangunan akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Wallahu a’lam bi ash-shawwab.