Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Pandemi, Tepatkah?

universitas surakarta

Oleh : Ardy Firman Ramadhani  dan Anisa Fitri 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta

Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak menimbulkan perdebatan. Hal ini dikarenakan Indonesia sedang berada di tengah-tengah pandemi global Covid-19 yang secara tidak langsung membatasi ruang gerak massa.

Dalam hal ini, kegiatan yang mengharuskan berkumpulnya orang banyak tidak bisa dilaksanakan sebagaimana Covid-19 ini tidak ada. Hal ini membuat banyak pihak menilai bahwa penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah ini ditunggangi oleh kepentingan politik. Rencana penyelenggaraan pilkada ini mendapatkan kritik dari sejumlah pihak karena dianggap terlalu beresiko.

Tahapan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah ini sudah dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 lalu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020. Dalam Perppu ini diatur bahwa pemungutan suara Pilkada 2020 yang semula dilaksanakan pada bulan September diubah dna ditunda menjadi bulan Desember.

Pilkada ini akan dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota secara serentak.

Di satu sisi, beberapa pihak beranggapan bahwa penyelenggaraan Pilkada di tengah-tengah pandemi ini adalah keputusan yang tepat. Tak lain adalah huubungannya dengan kualitas calon yang akan berperang dalam pemilihan umum.

Isu soal wabah virus bukan hal yang bisa diprediksi sama sekali. Tidak seperti resesi ekonomi atau SARA yang sering dibawa untuk menggiring atensi publik soal Pilkada, masalah virus adalah gelombang yang hadirnya tidak bisa diraba kapan mulai dan kapan akan selesai.

Isu soal wabah virus ini bisa menjadi isu yang diangkat untuk menguji gagasan calon (baik calon petahana maupun non-petahana) untuk memberikan pemikiran terbaiknya dalam mengatasi Covid-19.

Karena Covid-19 membawa dampak yang sangat signifikan di nyaris semua sektor. Menghambat laju ekonomi, pendidikan, bahkan sosial. Banyak ideal-ideal pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan yang bergeser akibat adanya wabah ini.

Dengan mengajukan topik ini sebagai isu strategis bagi pada calon pimpinan kepala daerah, diharapkan bisa menjadi poin penilaian yang pentin untuk masyarakat dalam menggunakan hak suaranya.

Selain itu, saat pandemi Covid-19, beberapa segmen masyarakat merasa kecewa dengan keputusan maupun peraturan yang diciptakan oleh pemimpinnya. Pelaksanaan Pilkada di tengah-tengah pandemi menurut menimbulkan pemahaman-pemahaman baru oleh calon kepala daerah dalam membuat suatu kebijakan untuk daerahnya.

Mengingat bahwa kebijakan dalam mengatasi Covid-19 ini adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang otoritasnya diberikan kepada daerah masing-masing oleh pemerintah pusat.

Maka pemerintah daerah sangat memiliki andil dalam penangan virus Covid-19, yang indikasinya bisa dilihat dari seberapa tanggap mereka memutuskan sesuatu untuk menghentikan—atau setidaknya memperlambat percepatan penularan virus.

Dari sini, masyarakat bisa menilai; pemimpin apa yang sebetulnya mereka butuhkan dan sesuai untuk memimpin daerah mereka sendiri? Atau, apakah pemimpin yang sekarang menjabat (petahana) cocok untuk kembali sekali lagi memimpin daerah karena ketangkasan dan kecerdasannya dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat?

Di satu sisi, adanya pandemi ini membuat kapasitas fiskal sejumlah daerah berkurang. Turunnya kemampuan keuangan dicerminkan melalui APBD yang akibatnya, kebutuhan Pilkada 2020 di sejumlah daerah pun tidak bisa dihindari penambahannya.

Tambahan kebutuhan anggaran ini terutama untuk kelengkapan alat perlengkapan kesehatan sebagai bagian dari protokol kesehatan untuk petugas di tempat pemungutan suara. Sebetulnya, ada anggaran tambahan untuk pelaksanaan Pilkada ini dan semuanya sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR.

Akan tetapi, dari total anggaran untuk KPU Rp 4,7 triliun, Bawaslu Rp 478,9 triliun, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebesar Rp 39 miliar, pencairan anggaran pertama baru ditujukan ke KPU dan Bawaslu dengan total Rp 1,02 triliun.

Realisasi pencairan anggaran selanjutnya direncanakan akan dilakukan di bulan Juni 2020 namun anggaran tersebut belum juga dicairan. Dampaknya signifikan, salah satunya adalah aktivitas bimbingan teknis di sejumlah daerah harus dilaksanakan dengan perlengkapan seadanya. Para petugas membawa perlengkapan kesehatan tersebut masing-masing.

Kelompok petahana mungkin diuntungkan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah -tengah pandemi ini, namun hal ini juga rawan dipolitisasi—kaitannya dengan penyaluran bantuan untuk masyarakat.

Selain itu, petahana mesti mengambil cuti di luar tanggungan selama masa kampanye. Namun, dengan kontenstasi pilkada, kepala daerah membagi fokus antara perhatian pada pemilihan warga akibat Covid-19 dan keharusan untuk meraup suara agar kembali menang di pemilihan.

Lantas, apakah tepat penyelanggaraan Pilkada 2020 di tengah-tengah pandemi global semacam ini?

Dari sekian banyak hal yang positif dengan tetap dilaksanakannya Pilkada 2020, ada hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan sehingga sebaiknya pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu. Salah satu hal yang harus menjadi fokus adalah keselamatan publik.

Persiapan pelaksanaan Pilkada antara lain adalah pengecekan dukungan perseorangan dan verifikasi daftar pemilik, yaitu prosedurnya harus dilakukan dari pintu ke pintu. Hal tersebut bisa memperbesar resiko penularan Covid-19. Apabila pengambilan data adalah melalui RT/RW setempat, akurasi dan kemutakhiran data tidak bisa dipastikan.

Sementara, dalam pemilihan umum, data calon pemilih adalah satu aspek yang penting. Hal ini bahkan bisa berpengaruh pada jumlah suara yang akan didapatkan oleh calon kepala daerah. Rawan potensi dicurangi apabila akumulasi data untuk pemilih ini tidak dilakukan dengan cara yang tepat.

Terbatasnya alat pelindung kesehatan untuk petugas berbahaya untuk kelangsungan keselamatan pelaksanaan Pilkada. Pelaksananaan pilkada itu bukan semata-mata bisa menyelenggarakan, melainkan juga butuh aturan yang pasti, tegas, dan terukur.

Sementara kesiapan petugas pelaksana masih belum bisa dipastikan—dinilai dari sini bahwa sebetulnya Pilkada 2020 masih ragu untuk dilaksanakan tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran baik dari segi penyelenggaraan pemilu maupun kesehatan.

Maka lebih baik untuk kembali memikirkan kembali pelaksanaan Pilkada 2020 dengan dampak-dampak yang bisa ditumbulkannya, karena hal ini bukan semata-mata sandraan politik, namun juga berhubungan dengan nyawa masyarakat yang harusnya menjadi pertimbangan utama bagi para pengambil kebijakan dalam memutuskan segala sesuatunya. Pilkada 2020 barangkali penting untuk mempertahankan rantai ideal sistem pemerintahan, namun keselamatan dan aspek-aspek lain bukanlah hal naif untuk dipikirkan secara maksimal. (*)