Penyelewengan Dana Bansos Lukai Hati Warga

Oleh Lilis Suryani

Pandemi virus corona masih terus berlangsung dan adaptasi kebiasaan barupun sudah diterapkan untuk mencegah resesi ekonomi. Namun, ancaman terpaparnya virus masih amat tinggi. Tak heran, masyarakat masih merasa was – was untuk melakukan aktifitas di luar rumah. Hal ini berdampak pada lesunya laju ekonomi.

Untuk membantu pemulihan ekonomi warga, pemerintah daerah Jawa Barat menggelontorkan dana dari APBD yang dibagikan secara bertahap kepada warga yang berhak menerimanya. Namun sayang, dana bansos covid inipun tidak lepas dari aktifitas penyelewengan.

Sebagaimana dikutip prfmnews.id dari ANTARA, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Saptono Erlangga mengatakan, rata-rata modus yang terjadi dalam penyelewengan bansos itu yakni pemotongan atau penggelapan dana bansos. Misalnya, dari dana Rp600 ribu yang menjadi hak masyarakat itu dipotong oleh pihak-pihak tertentu.

“Ini masih dalam penyelidikan kita belum bisa menyebutkan motifnya,” kata dia, di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (28/7/2020

Menurut Erlangga dari 13 kasus itu, tujuh di antaranya ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat. Sedangkan sisanya, ditangani oleh jajaran polres setempat.

“Jadi yang tujuh perkara yang ditangani Ditreskrimsus itu penyelewengan dana bansos laporannya, tapi semuanya statusnya masih dalam penyelidikan,” jelasnya.

Lebih lanjut Erlangga menjelaskan, tujuh kasus yang ditangani Ditreskrimsus itu berasal dari Sukabumi, Majalengka, Subang, Garut, Bogor Indramayu, dan Cianjur.

Sedangkan enam kasus yang ditangani oleh jajaran polres itu berada di Karawang, Tasik, dan Indramayu. Di Kabupaten Indramayu, menurutnya ada empat kasus penyelewengan dana bansos.

Sungguh amat disayangkan, alih-alih menyalurkan dana bantuan sosial secara benar, yang terjadi justru dana tersebut diselewengkan. Hal ini tentu saja sangat menyakiti hati rakyat, padahal rakyat sudah cukup menderita katena kegagapan pemerintah tangani covid-19.

Sistem demokrasi kapitalis yang diadopsi negeri ini telah cacat sejak dilahir. Penyakit bawaan berupa korupsi yang sistemik tidak pernah bisa diobati. Kecuali dengan mengganti sistem secara keseluruhan.

Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna, ketika diterapkan menjadi landasan sebuah negara terbukti mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya baik saat terjadi wabah maupun dalam kondisi normal. Solusi islam bukanlah sesuatu yang menarik sebatas dalam tataran konsep semata. Perjalanan panjang sejarah kaum muslim membuktikan bahwa solusi tersebut benar-benar dapat direalisasikan.

Dan, mekanisme dalam konsep islam akan mampu mengatasi berbagai bentuk penyimpangan dan penyelewengan dana. Para pejabat dalam sistem Islam akan selalu mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingannya. Khalifah akan selalu mengontrol kinerja para pejabat dalam menjalankan amanahnya. Apa yang dilakukan dan diputuskan dalam bentuk kebijakan harus merujuk pada hukum syariah dan untuk kepentingan rakyat semata.
Dengan demikian, apapun kondisinya pemerintahan islam akan selalu menjaga pemenuhan kebutuhan rakyat tanpa dirongrong oleh kepentingan-kepentingan para pejabat.

Wallohua’lam bishowab.