Peran Anggota Dewan Dalam Memperjuangkan Kepentingan Rakyat

Oleh : Ridho Budiman Utama

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat

Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan secara serentak pada bulan April mendatang sudah selayaknya kita jadikan momentum untuk meraih kepercayaan rakyat dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka selama lima tahun ke depan. Hajatan lima tahunan yang menyedot anggaran hingga triliunan rupiah tersebut sudah semestinya mampu melahirkan para wakil rakyat yang benar – benar memiliki misi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal tersebut dikarenakan keberhasilan pembangunan di tanah air pada hakikatnya merupakan hasil kerja bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini fungsi pengawasan (controlling) serta persetujuan terkait anggaran (budgeting) yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPR) akan sangat menentukan terlaksananya program – program yang dicanangkan oleh lembaga eksekutif.

Dalam menjalankan perannya sebagai penyambung lidah rakyat, setiap wakil rakyat diharapkan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakilinya secara lugas. Wakil rakyat semestinya peka terhadap berbagai kebutuhan ataupun kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat terutama yang menjadi konstituennya. Lebih jauh lagi, aspirasi yang disuarakannya itu mampu diwujudkan dalam berbagai program yang direalisasikan oleh lembaga eksekutif. Tidak hanya itu, wakil rakyat juga semestinya bersuara lantang manakala terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif yang cenderung bertentangan dengan kepentingan rakyat. Sebagai pihak yang diberikan mandat oleh rakyat, tidak sepatutnya wakil rakyat hanya diam dan duduk manis menyaksikan masyarakat hidup dalam kesusahan.

Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, para wakil rakyat di tingkat pusat maupun daerah dapat mendorong lembaga eksekutif untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada perbaikan taraf hidup masyarakat. Mendorong lahirnya para wirausahawan baru melalui pemberian bantuan modal serta pelatihan usaha dapat dilakukan oleh para anggota dewan sesuai dengan daerah pemilihannya. Demikian halnya dengan pembangunan kawasan industri, wakil rakyat di tingkat daerah hendaknya mampu memaksimalkan perannya dalam melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat mendorong para pengusaha agar mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengisi lowongan yang ada. Pesatnya perkembangan industri di suatu daerah sudah semestinya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, bukan sebaliknya.

Hal lain yang juga perlu diperjuangkan oleh para wakil rakyat adalah terjangkaunya harga – harga kebutuhan pokok. Tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat merupakan salah satu persoalan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kenaikan harga barang pokok (secara signifikan) yang tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat membuat daya beli mereka semakin menurun. Tidak hanya itu, kenaikan tarif listrik serta Bahan Bakar Minyak (BBM) diluar kewajaran juga pada akhirnya mengakibatkan ekonomi masyarakat kian terpuruk. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran para wakil rakyat dalam rangka melakukan koreksi terhadap kebijakan lembaga eksekutif sangatlah diharapkan.

Demikian halnya dalam bidang kesehatan, seorang wakil rakyat yang benar – benar mewakili kepentingan rakyat hendaknya mampu mendorong lembaga eksekutif untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau. Jaminan kesehatan bagi masyarakat sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Kondisi kesehatan masyarakat tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas mereka saat menjalankan aktivitasnya. Oleh karenanya, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas menjadi sebuah keniscayaan. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan akibat besarnya tunggakan BPJS kepada pihak rumah sakit sudah selayaknya dijadikan pelajaran oleh para wakil rakyat terpilih untuk mengawasi kinerja lembaga eksekutif agar bekerja lebih baik lagi.

Selain ekonomi dan kesehatan, pengawasan kinerja eksekutif di bidang pendidikan juga menjadi bagian penting dari kiprah anggota dewan di tengah masyarakat. Keberpihakan anggaran demi terwujudnya kemudahan akses terhadap pendidikan yang berkualitas perlu terus disuarakan oleh para wakil rakyat. Kita tentu tidak ingin putra – putri terbaik bangsa ini harus layu sebelum berkembang hanya karena ketidakmampuan orangtua untuk menyekolahkan anak – anak mereka. Ketertinggalan bangsa Indonesia dari negara – negara lainnya sejatinya hanya dapat dikejar dengan senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya. Adapun hadirnya lembaga – lembaga pendidikan yang berkualitas dengan “harga” yang relatif terjangkau hanya dapat terwujud apabila pemerintah dan DPR daerah benar – benar mempunyai political will yang kuat serta kesamaan visi dalam melayani kepentingan rakyat.

Adapun pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga hanya akan terwujud apabila para wakil rakyat yang duduk di gedung dewan tersebut memiliki kepekaan yang tinggi terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat.

embangunan jalan tol di berbagai daerah yang nyatanya kurang begitu memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat sebagaimana kita saksikan hari ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila mayoritas wakil rakyat di tingkat pusat benar – benar memahami kebutuhan rakyat yang diwakilinya. Perbaikan akses jalan penghubung antar daerah jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat dibandingkan dengan membangun jalan umum berbayar yang hanya dapat dinikmati kalangan tertentu dan terbukti lebih menguntungkan para pengusaha.

Apa yang dipaparkan oleh penulis di atas hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak tugas yang harus ditunaikan oleh para wakil rakyat. Masih banyak amanah lainnya yang wajib dilaksanakan dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Untuk itu dedikasi dan pengorbanan para wakil rakyat dalam menunaikan kewajibannya akan sangat menentukan wajah bangsa Indonesia di masa yang akan datang. (*)