Perlindungan Nelayan dan Ironi Negeri Maritim

Oleh : Eman Suherman

Warga Subang Tinggal di Pantura

Melimpahnya kekayaan perikanan di wilayah perairan Indonesia merupakan salah satu potensi dasar yang harus kita kelola dengan sebaik – baiknya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai produsen ikan tangkap terbesar kedua di dunia dengan jumlah produksi lebih dari 5 juta ton setiap tahunnya, Indonesia seharusnya mampu berperan sebagai pelaku utama di sektor perikanan. Sayangnya, sekalipun memiliki potensi kekayaan perikanan dan kelautan  nomor 1 di Asean, Indonesia justru harus mengakui keunggulan Thailand yang saat ini menajdi pusat perdagangan perikanan di ASEAN. Negara kecil itu bahkan menjadi penentu harga ikan tuna di pasaran.

Indonesia sendiri pada dasarnya memiliki dua potensi di bidang perikanan, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah tangkapan ikan di perairan Indonesia mencapai 7,6 juta ton atau setara dengan Rp. 158 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 6,54 juta ton atau sekitar Rp. 121 triliun. Khusus untuk ikan tuna, KKP sendiri menhklaim memiliki stok 2 sampai 3 juta ton per tahun nya. Adapun untuk perikanan budidaya, luas lahan yang dimiliki mencapai 12 juta ha. Namun, dari luas tersebut baru sekitar 117 ribu ha yang benar – benar dimanfaatkan.

Jika kita telusuri lebih jauh, besarnya kekayaan laut Indonesia nyatanya belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan para nelayan di tanah air. Beragam tantangan dan rintangan harus dihadapi oleh  mereka yang bekerja mempertaruhkan nyawa di tengah ganasnya ombak lautan tersebut. Mulai dari pencurian ikan oleh kapal asing (illegal fishing), keterbatasan modal, sampai dengan peraturan pemerintah yang (dirasa) tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu keterbatasan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan hasil tangkapan atau produksi budi daya pun menjadi hambatan bagi para nelayan untuk memperoleh kehidupan secaya layak.

Pada dasarnya, ada lima persoalan besar yang dihadapi oleh para nelayan di tanah air. Pertama, sulitnya mendapatkan asset bagi para nelayan. Pasca pelarangan penggunaan cantrang oleh pemerintah, para nelayan tidak mampu berbuat banyak untuk mendapatkan tangkapan ikan dalam jumlah yang besar. Sementara pemerintah sendiri belum mampu memberikan solusi yang lebih baik tentang peralatan tangkap yang diperbolehkan digunakan oleh para nelayan dengan jumlah tangkapan setara dengan jumlah saat mereka masih menggunakan cantrang. Kondisi ini diperparah dengan sulitnya memperoleh kapal dengan skala 5 – 10 GT mengingat kapal – kapal yang saat ini digunakan oleh para nelayan merupakan kapal konvensional dengan ukuran yang relatif kecil.

Kedua, tempat penyimpanan ikan yang masih konvensional mengakibatkan hasil tangkapan tidak mampu bertahan lama dan cepat membusuk. Tempat penyimpanan ikan berupa alat pembeku atau freezer masih sangat langka di daerah – daerah sentra perikanan tangkap. Kondisi seperti ini tentunya akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan laut tersebut. Kerugian dalam jumlah besar mengintai setiap saat akibat ketiadaan tempat untuk menyimpan hasil tangkapan dalam keadaan aman.

Ketiga, minimnya peralatan teknologi yang dimiliki untuk keperluan aktivitas menangkap ikan menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi oleh para nelayan. Peralatan untuk mengetahui cuaca ataupun potensi terjadinya badai maupun gelombang tinggi saat hendak berlayar mengakibatkan resiko kehilangan nyawa di tengah lautan semakin tinggi. Sebagian besar nelayan masih mengandalkan insting mereka dalam beraktivitas di atas perahu mereka. Selain itu minimnya akses informasi terkait harga, jumlah dan jenis ikan yang dibutuhkan di pasaran juga menjadi kendala bagi sebagian nelayan untuk memasarkan hasil tangkapan mereka.

Keempat, tingkat pendidikan sebagian nelayan yang tergolong rendah. Tidak maksimalnya jumlah tangkapan serta rendahnya kesadaran untuk menjaga keberlangsungan ekosistem bawah laut antara lain disebabkan oleh tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kurangnya pengetahuan akan kondisi perairan serta ekosistem yang hidup di dalamnya tak jarang mengakibatkan kekayaan perairan Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Tidak hanya itu, kondisi semacam ini juga tak jarang dimanfaatkan oleh para nelayan dari negara lain untuk mencuri ikan di perairan Indonesia. Begitu pun sebaliknya, tidak sedikit dari para nelayan kita yang terpaksa berurusan dengan aparat penegak hukum negara lain karena dugaan pelanggaran perbatasan saat hendak menangkap ikan.

Kelima, keterbatasan modal. Minimnya modal yang dimiliki juga menjadi hambatan bagi sebagian besar nelayan untuk menjalankan mata pencahariannya. Bagi nelayan kecil, biaya operasional sekitar 5 – 20 juta untuk sekali jalan tergolong besar. Akibatnya, dalam banyak kasus banyak nelayan yang terpaksa mengandangkan kapal milik mereka dan memutuskan untuk mencari pekerjaan lain.

Berbagai persoalan tersebut hendaknya benar – benar menjadi perhatian pengambil kebijakan di berbagai level. Memberikan edukasi ataupun pendampingan bagi para nelayan seyogyanya menjadi salah satu prioritas dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di samping itu memberikan dukungan berupa infrastruktur penunjang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil tangkapan ikan dan memperbaiki taraf hidup para nelayan.  Adapun kemudahan akses permodalan menjadi kunci penting dalam menjaga keberlangsungan usaha para nelayan.

Selain hal – hal di atas, KKP secara kelembagaan dituntut untuk terus berbenah. Di Indonesia, seorang menteri KKP harus mengelola perikanan tangkap seluruh perairan Indonesia yang luasnya mencapai 5.8 juta km2 dan terbagi ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Beberapa bidang garapannya antara lain menghitung stok ikan, mengurus perizinan tangkap, serta hal – hal lainnya. Padahal setiap WPP memiliki karakteristik yang tidak sama sehingga perlu diberlakukan kebijakan khusus. Oleh karenanya, ada baiknya apabila wewenang Menteri KKP didelegasikan kepada badan-badan otoritas perikanan untuk setiap WPP sehingga kinerja KKP lebih maksimal. (*)