Pertanian Sumber Ketahanan Pangan Yang Tak Dapat Dukungan

Oleh Putriyana

Pegiat Literasi

Didaerah Baleendah Kabupaten Bandung, terdapat ratusan hektare sawah terancam puso (tidak memberikan hasil atau gagal panen). Hal ini diakibatkan dari perbaikan saluran irigasi Ciherang. Sebelum terjadi perbaikan, irigasi lancar dan  area pesawahan ini tidak pernah kekurangan air. (www.ayobandung.com)

Karena adanya kejadian tersebut Dasep Kurnia selaku Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung meminta peran aktif dari pemerintah atas kerugian besar yang dialami petani sebagai pihak yang terdampak gagal panen. Tapi sampai saat ini pemerintah tidak memberikan bantuan secara optimal. Ia berharap para petani segera mendapatkannya agar tidak ada  lagi kerugian yang diakibatkan oleh perbaikan irigasi tersebut.

Siapapun memahami bahwa Indonesia adalah negara dengan lahan subur nan luas. Memiliki kemampuan untuk memproduksi padi secara besar. Ditambah faktor agro klimatologi yang mendukung hingga SDM ahli sudah tidak diragukan lagi. Namun sayangnya ketika petani mengalami gagal panen, pemerintah justru membuka kran impor untuk menutupi cadangan pangan yang kurang.

Sudah menjadi rahasia umum, di zaman kapitalis saat ini para petani seperti sengaja dimiskinkan secara  sistemik. Hal ini diungkapkan oleh Rahman Sabon Nama selaku ketua umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI), ia menilai kebijakan liberal di sektor pangan seperti gula dan padi, selama periode rezim ini terlihat jelas pro terhadap pengimpor. Karena Indonesia menjadi negara terbesar didunia dalam mengimpor beras, dan menurutnya pemerintah lalai dalam perlindungan konsumen dan petani dalam negeri.

Namun di sisi  lain justru pemerintah seolah menampakan keberpihakannya pada para mafia pangan yang tumbuh subur  di tengah pedagang pangan. Impor yang menjadi pilihan untuk memenuhi pasokan pangan negara nyatanya sangat berdampak negatif bagi petani. Dengan harga pupuk yang meroket, sementara harga beras  tengah merosot tajam, hal ini membuat para petani menjerit tapi tidak bisa berbuat apa-apa.

BACA JUGA:  Pungli Tak Terkendali, Islam Beri Solusi

Permasalahan ini dapat melemahkan sektor pertanian dalam negeri dan mematikan sumber ekonomi petani. Padahal negeri ini memiliki potensi kekayaan lahan yang sumber dan musimnya sangat mendukung ketahanan pangan tanpa tergantung pada impor.

Dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan pertanian, maka ketahanan dan kedaulatan pangan akan bisa terwujud. Sayangnya potensi ini terkalahkan dengan hasrat masifnya impor pangan. Terlebih lagi, hal tersebut diperkuat dengan lahirnya Perpres No 58 Tahun 2020 yang mengatur penyederhanaan  impor kebutuhan pangan pokok, cadangan pangan pemerintah dan bahan baku.