Pertumbuhan Penduduk dan Paradigma Dalam Perencanaan Pemukiman di Indonesia

Tabel 1. Luas Lahan Sawah (Hektare) di Pulau Jawa Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Oleh : Fauzia Rahman Hamid

(Mahasiswa Fakultas Geografi, UMS)

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk ke 4 terbanyak di dunia, berdasarkan Internasional data dari prb.org pada tahun 2019 Indonesia tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 268,4 Juta jiwa, hal ini merupakan angka yang cukup fantastis bagi kriteria jumlah penduduk suatu negara. Tidak mudah bagi pemerintah Indonesia berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia setiap tahunnya, dilansir dari Internasional data prb.org angka laju pertumbuhan penduduk di Indonesia tercatat sebanyak 1,2 % setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2035 mendatang Indonesia diproyeksikan memiliki jumlah penduduk sebanyak 309,8 Juta jiwa dan ditahun 2050 mendatang Indonesia juga diproyeksikan akan memiliki jumlah penduduk sebanyak 330,9 Juta jiwa.

Hal itu menandakan jika pertumbuhan penduduk Indonesia masih tergolong tinggi, berbagai kebijakan pemerintah seperti Program KB saja tidak efektif dan dinilai gagal dalam mengatasi laju pertumbuhan penduduk pasca era orde baru.

Banyaknya permasalahan kependudukan diantaranya seperti sex bebas, pernikahan usia muda/dibawah umur, serta faktor budaya menjadi persoalan yang serius bagi pemerintah dan bagi masyarakat secara tidak langsung, tanpa kita sadari bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahunnya membuat masyarakat untuk melakukan pembukaan lahan sebagai pembangunan pemukiman baru untuk kebutuhan tempat tinggal, hal itu juga membuat luas lahan yang pada awalnya difungsikan untuk sektor pertanian dan perkebunan perlahan mulai berkurang setiap tahunnya, hal ini tanpa disadari oleh banyak masyarakat bahwa ketersedian pangan bagi masyarakat semakin lama semakin berkurang, padahal kebutuhan bahan pokok seperti beras setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga hal itu akan mengakibatkan defisit ketersediaan bahan pokok beras untuk mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia, tentu hal tersebut dapat menimbulkan problematikan klasik lainnya seperti kelaparan, kekurangan gizi dan kemiskinan yang tidak akan terselesaikan hingga mengakibatkan sulitnya mayoritas masyarakat Indonesia untuk memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul akibat kekurangan pangan. Pemerintah dalam hal ini tidak bisa melakukan impor kebutuhan pokok secara terus menerus, karena jika ketergantungan akan impor semakin besar maka hal itu akan mengakibatkan berkurangnya cadangan devisa negara.

Dilansir dari cnnindonesia.com, pada tahun 2018 Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional serta Badan Informasi Geospasial dalam melakukan perhitungan luas lahan pertanian, hasilnya pada tahun 2018 Indonesia memiliki luas lahan pertanian sebanyak 7,1 Juta hektare, angka ini turun dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 7,75 Juta hektare, hal itu disebabkan oleh banyaknya alih fungsi lahan seperti pembangunan properti, industri serta infrastruktur. Alih fungsi lahan terjadi karena banyaknya penduduk diIndonesia setiap tahun mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan naiknya kebutuhan akan permintaan bagi para penduduk baru terhadap ketersediaan lahan untuk dibangun perumahan.

Berdasarkan data BPS terkait luas lahan sawah dikawasan Pulau Jawa mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki tren penurunan, terutama di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, sehingga sangat mungkin jika luas lahan pertanian sawah semakin berkurang cukup signifikan setiap tahunnya.

Sehingga secara keseluruhan di Pulau Jawa sendiri luas lahan pertanian sawah semakin berkurang akibat alih fungsi lahan tersebut. Terjadinya alih fungsi lahan akibat bertambahnya penduduk telah dipaparkan oleh beberapa para peneliti sebelumnya.

Pertumbuhan penduduk yang demikian pesat kemudian diikuti dengan perkembangan tempat bermukim yang juga demikian pesat untuk memenuhi pertumbuhan penduduk (Aulia, 2005). Peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan semakin tingginya jumlah permintaan lahan permukiman (Widiastuti, 2012).

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, kebutuhan akan perumahan, penyediaan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru (Aeny, 2014), (diambil dari Jurnal Potensi Permukiman Padat sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Hunian Vertikal di Kota Magelang, karya Danarko, A. I., & Prakoso, B. S. E. Tahun 2018).

Pembangunan berbasis berkelanjutan dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi segala permasalahan terkhusus bidang kependudukan di Indonesia, tentnya hal ini juga harus dibarengi dengan perbaikan kualitas SDM agar pembangunan berkelanjutan tepat sasaran dan efektif dengan menggalakan sosialisasi serta kampanye sustainable development.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi alih fungsi lahan akibat bertambahnya penduduk di Indonesia setiap tahun maka model pembangunan kawasan pemukiman atau perumahan tidak lagi secara horzontal, namun seharusnya model pembangunan yang dilakukan adalah secara vertikal, hal ini apabila pola pikir masyarakat tidak dirubah serta peran pemerintah juga tidak benar- benar menggalakan program ini maka keterbatasan lahan khususnya untuk pertanian sebagai penopang ketersediaan pangan bagi masyarakat akan semakin berkurang setiap tahunnya.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan merubah pola pikir pada masyarakat agar menempati hunian vertikal tersebut, dan pemerintah juga harus menyediakan berbagai fasilitas yang murah bagi golongan masyarakat kelas menengah kebawah agar mereka juga dapat menikmati fasilitas tersebut khususnya dikawasan pedesaan yang dapat berpotensi terjadi alih fungsi lahan akibat dampak pertumbuhan dan pembangunan areal perkotaan yang sangat cepat.

Tentu hal ini tidak akan berjalan dengan efektif jika pemerintah benar-benar serius dalam mengatasi hal tersebut agar ketersediaan lahan bagi lahan pertanian tidak terus berkurang serta dapat mengalami pertambahan. Model pembangunan rumah vertikal ini juga diharapkan sebagai salah satu upaya untuk mendorong kesadaran masyarakat negara berkembang seperti di Indonesia ini dapat memiliki pola pikir yang lebih maju dan kesadaran akan keterbatasan lahan.

Di satu sisi pertumbuahan penduduk harus ditekan namun disisi lain pemerintah juga perlu menyiapkan solusi dan kebijakan dalam hal ini sebagai salah satu “opsi kedua” apabila memang dalam jangka waktu yang panjang pertumbuhan penduduk tetap mengalami peningkatan, bahkan pada saat adanya pandemi wabah Covid-19 pada saat ini justru banyak dilaporkan kasus meningkatnya ibu hamil yang cukup signifkan diberbagai wilayah di Indonesia, hal ini akan menimbulkan fenomena ledakan penduduk baru di Indonesia dalam kurun waktu 9 bulan berikutnya tepatnya pada tahun 2021 mendatang atau setelah waktu masa kandungan dari ibu hamil.

Saat ini pembangunan model perumahan vertikal sudah diterapkan diberbagai daerah di Indonesia, namun jika dibandingkan hunian rumah horiontal daengan jumlah hunian rumah vertikal tentu jumlah hunian rumah horizontal sangatlah banyak sakali, dan hal itu menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di Indonesia menjadi sangat tinggi, apabila kepadatan penduduk tinggi maka dapat menimbulkan berbagai macam masalah seperti pemukiman kumuh dan kualitas lingkungan buruk yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit.

Pemerintah dalam hal ini dapat memproritaskan pembangunan pemukiman vertikal dikawasan Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa inilah kontribusi lahan pertanian seperti sawah, menyumbang cukup besar sebagai penopang ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia.

Di Pulau Jawa inilah yang juga saat ini memiliki jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan dipulau-pulau lainnya hal diakibatkan oleh belum meratanya pembangunan yang mengakibatkan semuanya terpusat hanya di Kawasan Pulau Jawa.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa, diluar Pulau Jawa juga harus diperhatikan juga jangan hanya terpusat atau berfokus di Pulau Jawa saja, utamanya daerah-daerah luar pulau jawa yang berpotensi memiliki kepadatan penduduk tinggi dimasa yang akan datang seperti pulau jawa dengan melakukan analisa proyeksi kependudukan dan jumlah arus migrasi penduduk dimasa yang akan datang sehingga dapat diketahui perkiraan tingkat kepadatan penduduknya sehingga pemerintah telah memiliki perencanaan dan persiapan menghadapi pertumbuhan penduduk yang tinggi di masa depan, pemerintah harus konsisten dalam menangani masalah ini sehingga jangan sampai kebijakan tersebut menjadi tidak efektif dan gagal, karena jika pemerintah tidak serius dan berkomitemen dalam mengatasi hal ini maka permasalahan seperti permukiman kumuh hingga sanitasi buruk akan melanda kawasan tersebut seperti kondisi saerah-daerah padat penduduk dikota-kota besar di Pulau Jawa saat ini. (*)