Peta Pendidikan di Sistem Sekuler

Oleh: Kusmiyati

Pendidikan itu tidak bisa sambil Gojek/bencanda ,meminjam istilah Cak Imin untuk menggambarkan buruknya pengelolaan pendidikan di bawah Nadiem Makarim.

Bahkan dia langsung mengusulkan Syaiful Huda dari Ketua Komisi X untuk menjadi Menteri Pendidikan, menggantikan Nadiem Makarim.

Bukan hanya Ketua Umum DPP PKB Cak Imin saja yang menginginkan pendiri dan mantan CEO Gojek ini lengser.
Lantas, apakah jika Menteri diganti, permasalahan pendidikan di negeri ini selesai?

Terdapat beberapa point’ yang menjadi dasar dalam pembentukan peta jalan (road map) pendidikan nasional 2020-2035.
– Perbandingan atau tolak ukur terkait penerapan sistem pendidikan. Pemerintah akan melakukan benchmarking kepada institusi pendidikan baik negeri maupun swasta dalam hal pengelolaan.

-Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada peserta didik. Kriteria SDM yang ingin dibangun yakni berkarakter, berakhlak mulia dan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia serta Pancasila.

– Mendorong reformasi pendidikan yang tidak hanya dapat dilakukan oleh Kemendikbud, namun juga harus mendapat dukungan dari kementerian lain, masyarakat, pemerintah daerah dan pihak swasta.

Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang telah dirancang Nadiem ini menuai kritikan dari berbagai kalangan. Apalagi instrument yang akan digunakan adalah Merdeka Belajar, yang membebaskan para pendidik untuk berkreasi dalam mengajar. Padahal kita tahu kualitas guru di negeri ini tidak merata dan sangat rendah.(m.jppn.com 13/1/2021)

Munculnya pendidikan vokasi, link and match dengan industri, tak bisa dilepaskan dari paradigma sistem ekonomi negara kita yang bercorak kapitalistik. Sehingga dunia pendidikan pun dipersembahkan untuk menjadi sekrup-sekrup hegemoni konglomerasi multinasional.

Kompetensi lulusannya haruslah sesuai dengan keinginan korporasi. Yaitu terampil sebagai buruh dan berupah kecil. Sehingga program SMK siap pakai seolah menjadi jalan kesejahteraan. Padahal, mereka hanya akan dieksploitasi tenaganya dan dibayar murah sebatas UMK.

Begitu pun Perguruan Tinggi yang seharusnya menjebolkan para pemikir yang dapat membangun bangsa. Nyatanya mereka pun diperlakukan sama, hanya sebatas faktor produksi. Maka tak heran jika tercipta program Kampus Merdeka yang menjadi andalan Pak Menteri Nadiem. Yaitu program yang membebaskan mahasiswa untuk magang selama 3 semester di luar program studinya untuk masuk ke dunia usaha dan Industri (dudi).

Dengan begitu, konsep link and match antara perguruan tinggi dan dudi diharapkan terwujud. Karena lulusan perguruan tinggi diharapkan dapat berkontribusi terhadap dudi dan pertumbuhan ekonomi.

Inilah paradigma ekonomi kapitalisme, kolaborasi yang harmonis antara dunia pendidikan dan industri dimaknai sebagai keberhasilan suatu institusi pendidikan.

Selain itu, sistem ekonomi yang diterapkan negeri ini telah menjadikan negara lepas tangan dalam urusan publik, termasuk pendidikan. Sistem pendidikan pun di bawah bayang-bayang konglomerasi. Maka dari itu, perubahan sistem pendidikan tak mungkin bisa dilakukan jika sistem ekonominya masih bercorak kapitalisme.

Sungguh, kurikulum di Indonesia yang berubah-ubah tak akan mampu membawa perubahan fundamental, selama corak sistem ekonominya masih kapitalistik.

Dan keberadaan sistem ekonomi kapitalistik ini telah dijaga oleh sejumlah undang-undang. Maka untuk mengubah sistem ekonominya pun haruslah mengubah sistem politik negeri ini yang berasaskan demokrasi sekuler.

Adapun sistem pemerintahan yang terbukti efektif dan mampu memimpin dunia selama 13 abad adalah sistem pemerintahan Islam Khilafah. Khilafahlah yang akan menjadikan sistem pendidikan sepenuhnya diurusi oleh negara. Sehingga orientasinya bukan lagi untuk menjadi faktor produksi, yang memperkuat keberadaan konglomerasi di tanah air.

Pendidikan adalah pilar kebangkitan Islam, karena dari sana akan terlahir generasi cemerlang yang bangkit pemikirannya. Lalu dengan segenap ketakwaannya, mereka siap berkontribusi secara maksimal dalam membangun peradaban.

Begitu pun dalil-dalil syariat yang menjelaskan keutamaan ilmu, telah menjadikan pendidikan sebagai tempat mendulang pahala yang berlimpah. Dalam kitab Nidzom Al-Islam, yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani telah digambarkan secara umum kebijakan pendidikan Islam, yaitu

Pertama, kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islam.

Kedua, strategi pendidikan adalah membentuk pola pikir dan pola sikap Islam.

Ketiga, tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian Islam serta membekalinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan.

Keempat, Ilmu-ilmu terapan (seperti matematika) harus dipisahkan dengan ilmu-ilmu tsaqafah. Ilmu-ilmu terapan diajarkan menurut kebutuhan dan tidak terkait dengan jenjang pendidikan tertentu.

Di tingkat Perguruan tinggi, ilmu-ilmu tsaqafah boleh diajarkan secara utuh seperti halnya ilmu pengetahuan yang lain, dengan syarat tidak mengakibatkan adanya penyimpangan dari strategi dan tujuan pendidikan.

Kelima, tsaqafah (ilmu-ilmu) Islam harus diajarkan di semua tingkat pendidikan.

Keenam, negara menyediakan perpustakaan, laboratorium dan sarana ilmu pengetahuan lainnya, di samping gedung-gedung sekolah dan universitas.

Demikianlah sistem pendidikan di bawah kepengurusan Khilafah. Akan melahirkan generasi cemerlang pembangun peradaban.
Wallahualambishawab