PNS Fiktif Terima Gaji, Musibah Tatanan Ketenagakerjaan

Oleh: Wity
(Revowriter dan Aktivis Muslimah Purwakarta)

Ada saja yang mengejutkan dari negeri ini. Seolah tak pernah bosan membuat rakyat geleng-geleng kepala. Semakin menambah rasa tak percaya pada para pengemban amanah rakyat. Bagaimana tidak, belum lama ini terungkap sebuah temuan mengejutkan. Hampir 100 ribu PNS misterius masih mendapatkan gaji dan dana pensiun hingga 2015.

Berdasarkan hasil Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yang dilakukan pada September-Desember 2015, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan sebanyak 97.000 PNS tidak terekam datanya karena beberapa sebab, diantaranya mengalami kesulitan akses melakukan pendaftaran ulang, status mutasi, status meninggal, status berhenti, atau sejenisnya, yang tidak dilaporkan oleh instansi kepada BKN. (kompas.com, 26/05/2021)

Data tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh BKN sejak 2015 dengan mengeluarkan Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 2-1/99 tentang Tindak Lanjut e-PUPNS tanggal 5 Januari 2016. Hasilnya per Mei 2021, kini tinggal 7.272 PNS yang terdata belum mengikuti PUPNS 2015.

Database Ambyar, Rugikan Uang Negara

Lagi-lagi masalah database. Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, negeri ini masih saja bermasalah dengan database. Publik masih ingat betul, bagaimana karut-marutnya penyaluran dana bansos Covid-19 akibat lambatnya pemutakhiran data.

Kini, negara kembali merugi karena menggaji puluhan ribu PNS yang tak jelas rimbanya. Membayar SDM yang tidak memberikan kontribusi kerja jelas merupakan kerugian. Terlebih, gaji yang diberikan berasal dari uang rakyat. Bukankah ini berarti telah terjadi perampokan terhadap uang rakyat?

Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyebut, penemuan data PNS fiktif tersebut sebagai musibah dalam penataan kepegawaian di tanah air. Ia mengatakan, bahwa dengan asumsi satu orang PNS berpangkat III/A menerima gaji (pokok) Rp2 juta per bulan. Maka potensi kerugian negara hampir Rp2,5 triliun per tahun. (metropolitan.id, 26/05/2021)

Jika ini telah berlangsung puluhan tahun, bukankah jumlahnya sangat fantastis? Sungguh miris, terlebih ini terjadi ketika APBN mengalami krisis akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung teratasi.

Dugaan Kolusi dengan Birokrasi

Tidak masuk akal bila puluhan ribu data fiktif itu dibiarkan bertahun-tahun. Hal ini tentu memunculkan dugaan adanya kolusi dengan birokrasi.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus pun menduga terjadi kolusi yang menerima gaji dan iuran pensiun. Menurutnya, tak menutup kemungkinan terjadi persekongkolan sejumlah pihak dalam kasus tersebut. (nasional.sindonews.com, 26/05/2021)

Kasus ini tentu memalukan dan menunjukkan manajemen kepegawaian negara begitu lemah dan amburadul, apalagi perkara tersebut sudah mencuat sejak 2014. Maka, sudah seharusnya pemerintah pusat mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pejabat yang memanfaatkan anggaran kesejahteraan PNS untuk kepentingan pribadi maupun instansi.

Tak cukup sampai di situ, negeri ini tampaknya membutuhkan perombakan secara total dalam seluruh tatanan pemerintahan. Lemahnya sistem pemutakhiran data adalah kelalaian berulang. Jika tak pernah ada evaluasi dan koreksi, bukankah ada yang salah dengan sistem birokrasi di negeri ini?

Kapitalisme-Sekuler Sumber Masalah

Adanya dugaan kolusi, lemahnya sistem pemutakhiran data, dan ruwetnya birokrasi pada hakikatnya hanyalah masalah cabang. Masalah utamanya adalah karena saat ini kita hidup di tengah-tengah sistem Kapitalisme-Sekuler. Sistem ini menjauhkan kehidupan manusia dari aturan agama. Urusan agama hanya cukup di tempat ibadah saja. Selebihnya, agama tak perlu dibawa-bawa.

Semakin jauh dari agama, semakin jauh pula kesadaran bahwa apa yang diperbuatnya di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Alhasil, mereka tak peduli apakah harta yang didapatkan halal atau haram, hak orang lain atau bukan.

Saat menduduki suatu jabatan pun ia gunakan jabatan itu untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tak peduli jika itu uang negara yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Tak hanya itu, sistem sanksi yang lemah dan tidak tegas pun menjadikan kesalahan serupa terjadi berulang-ulang.

Mekanisme Kepegawaian dalam Sistem Islam

Sebagai sebuah ideologi, Islam pun memiliki mekanisme kepegawaian. Dalam Islam, seluruh pegawai yang bekerja pada sistem pemerintahan diatur sepenuhnya di bawah hukum-hukum ijarah (kontrak kerja). Mereka mendapatkan perlakuan adil sejalan dengan hukum syariat, baik sebagai pegawai maupun sebagai rakyat.

Sebagai pegawai, mereka bertugas melayani urusan-urusan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi mereka di masing-masing departemen, jawatan, dan unit. Mereka tidak dibebani dan dituntut melakukan tugas-tugas di luar tugas yang telah diakadkan dalam akad ijarah. Dalam posisi mereka sebagai rakyat, pemerintah akan melayani dan memperlakukan mereka secara adil, sehingga apa yang menjadi hak mereka terpenuhi secara sempurna.

Dalam Islam, seluruh pegawai pemerintahan bekerja tidak sekadar karena mendapatkan gaji. Lebih dari itu, mereka bekerja melayani urusan rakyat karena dorongan keimanan, bagian dari ibadah pada Allah Swt..

Mereka memahami dengan benar sabda Nabi saw.,

“Siapa saja yang berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa saja yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan salah satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan di Hari Kiamat.” (HR Bukhari dan Muslim)

Karena itu, para pegawai dalam sistem pemerintahan Islam akan selalu berusaha memberikan kemudalan dalam pelayanan urusan rakyat, tidak berbelit-belit dalam birokrasi.

Mereka pun menyadari bahwa nafkah terbaik adalah nafkah yang diperoleh dari hasil usaha sendiri. Karena itu, tak pernah terpikirkan sedikit pun untuk mengambil hak orang lain. Para pegawai dalam pemerintahan Islam sadar betul bahwa Allah SWT adalah sebaik-baik pengawas.

Pemerintah pun tak akan segan memecat pejabat yang melanggar aturan atau menyusahkan urusan rakyat. Dengan demikian, sangat kecil kemungkian terjadi kasus perampokan uang negara karena pegawai fiktif atau semacamnya. Musibah tatanan ketenagakerjaan pun dapat dihindari.(*)