Politik dan Generasi Milkenial

Oleh : Aeni N. Fiqhiah
Mahasiswi Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat dimana wujudnya adalah proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik juga diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan, baik secara konstitusional maupun non-konstitusional.

Mengapa politik harus ada? karena dilihat dari tujuan politik pada umumnya yaitu untuk mengupayakan agar kekuasaan dimasyarakat dan pemerintahan dapat diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, juga untuk menerapkan demokrasi secara keseluruhan.

Tujuan politik di Indonesia, yaitu untuk melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali dan menjaga pelaksanaan kewajiban-kewajiban dengan melaksanakan pemerintahan untuk mengatur keamanan, mensejahtrakan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, memastikan terlaksanya sistem pendidikan demi memajukan bangsa dan negara, menjaga keamanan dan perdamaian, serta kehidupan sosial yang seimbang, baik dalam negeri maupun diluar negeri. Tapi, apakah tujuan-tujuan tersebut sudah terpenuhi? Apakah rakyat Indonesia sudah sejahtera? Apakah negara Indonesia sudah damai? Dan apakah hak-hak warga negara sudah terpenuhi?

73 tahun Indonesia merdeka, tapi rakyatnya sendiri belum menikmati suasana kehidupan yang adil dan makmur sejahtera. Buktinya, sebagian besar rakyat Indonesia mengeluh akan beratnya beban hidup mereka, dimulai dari harga bahan pokok atau kebutuhan pokok meningkat menjadi mahal, biaya pendidikan seringkali tidak terjangkau, pelayanan kesehatan yang kurang baik, celakanya penghasilan masyarakat tidak lantas meningkat dan termasuk hukum di Indonesia sendiri bisa dibeli.

Bersamaan dengan fakta tersebut, kita sedang dijajah oleh arus globalisasi. Politik tidak berhasil melindungi harkat kehidupan bangsa ini. Semata-mata hanya tertuju untuk mencari dan mempermainkan kekuasaan demi kepentingan diri sendiri dan golongan tertentu. Kemiskinan, keterbelakangan, keterpurukan, dan beban hutang pun menjadi masalah bangsa ini karena keterpaksaan pilihan kkita pada ideology neoliberalisme dalam praktek kehidupan ekonomi.

Arti kemerdekaan yang diproklamasikan adalah kemerdekaan untuk semua orang, bukan hanya untuk segelintir orang saja, bukan untuk satu atau dua partai saja. Lagi-lagi koruptor membanjiri pelosok negeri, mereka para koruptor adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang mencederai amanah rakyat. Tapi mengapa korupsi masih digemari? Alasannya adalah karena system pemerintahan yang berkaitan, hukum yang kurang tegas, banyaknya aparat penegak hukum yang korupsi dan mental pemimpin yang buruk.

Orang menjadi tidak surut melakukan korupsi karena penegakan hukum tidak berjalan seperti apa yang telah dikatakan awal bahwa hukum di Indonesia bisa dibeli. Sanksi yang ringan itulah yang mendorong orang-orang yang berjiwa koruptor tidak takut, karena hukuman yang ringan dan divonis bebas, sehingga mereka masih menikmati kemewahan dari hasil korupsinya, yang lebih konyol yaitu banyaknya narapidana koruptor yang siang hari hanya berada di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan, namun menjelang petang mereka pindah ke rumah mewahnya. Mereka cenderung menyembunyikan sesuatu yang sudah nampak transparan. Orang yang mempunyai modal sekarang dipenjara saja, penjaranya bisa disulap menjadi kamar super mewah. Jelas masyakat marah akan hal itu, sudah masuk penjarapun masih bisa “nyuap”.

Politik di Indonesia semakin hari semakin panas, kini banyak partai politik yang saling menyalahkan satu partai ke partai lain berdasarkan ide-ide yang tidak rasional, dan demi meraih tahta yang diinginkan mereka.

2018-2019 adalah tahun politik, partai politik seharusnya menggaet generasi milenial, menggaet anak muda karena, dalam pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019, generasi milenial merupakan pemilih potensial yang berpotensi sebagai agen perubahan. Generasi milenial, cenderung tidak mudah percaya pada elite politik, terutama yang terjerat korupsi dan mempermainkan isu negative di media sosial. Kedua, generasi milenial cenderung lebih rasional, menyukai perubahan dan anti kemapannan. Mereka akan menyalurkan hak politik kepada partai yang menyentuh kepentingan dan aspirasi mereka sebagai generasi muda. Dalam diri kaum muda memiliki kemampuan mengakses beragam media guna memperoleh informasi.

Persoalannya adalah, apakah partai politik konsisten memberikan pendidikan politik kepada mereka? Jawabannya adalah belum. Generasi milenial bukanlah pemilih instan seperti apa yang partai politik pikirkan selama ini. Banyaknya tindakan pembodohan partai hanya merugikan bangsa ini jelas generasi milenial sudah menyadarinya.

Mereka adalah pengawal perubahan. Generasi milenial diharapkan mampu membawa dinamika politik yang sehat dan dinamis, tahun 2019 merupakan momentum politik yang membutuhkan peran generasi milenial yang cakap media, tanggap, kreatif dan advokatif.(*)