Potensi Disorientasi Pemindahan Ibukota

Oleh: Enny Sri Hartati

Direktur Eksekutif Indef

Polemik paling krusial terkait dengan pemindahan ibukota sebenarnya bukan terletak pada setuju atau tidak setuju terhadap rencana tersebut. Wacana kebutuhan pemindahan ibukota memang memiliki rasionalitas yang memadai. Selain menjadi ibukota, Jakarta memang telah menjadi sentral seluruh kegiatan, mulai politik, pemerintahan, budaya, apalagi ekonomi.

Kesempurnaan fasilitas yang dimiliki Jakarta, menjadi daya tarik luar biasa. Dampaknya adalah kompleksitas beban, mulai dari persoalan kemacetan, banjir dan persoalan sosial akibat derasnya urbanisasi. Berbagai persoalan ini harus segera dicarikan solusinya.

Rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur, bisa jadi dapat mengurangi salah satu beban Jakarta. Namun, urgensi pemindahan ibukota tentu tidak hanya menyelesaikan persoalan Jakarta. Pasalnya, jika yang harus diselesaikan hanya persoalan Jakarta, tentu solusi yang lebih efisien tidak mesti pindah di luar Pulau Jawa. Mungkin cukup hanya bergeser ke wilayah sekitar Jakarta, seperti era Presiden Soeharto menyiapkan Jonggol sebagai alternatif ibukota baru.

BACA JUGA:  Pemanfaatan Lingkungan sebagai Wahana Belajar

Seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, tujuan pemindahan ibukota tidak hanya menyelesaikan persoalan Jakarta atau beban Pulau Jawa tetapi untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia sentris. Artinya, pemerataan pembangunan tanpa kesenjangan yang kian melebar antarpulau dalam bingkai NKRI dan menggeser dominasi kue pembangunan di Pulau Jawa yang mencapai 58%, sementara Sumatra 22%, Sulawesi-Papua 9%, Kalimantan 8% serta Bali dan Nusa Tenggara 3%.

Perpindahan ibukota mungkin mendorong pergeseran pergerakan kegiatan ekonomi ke Kalimantan Timur. Pada prinsipnya terdapat adagium ilmu ekonomi di mana supply create demand. Ketika terdapat daya tarik ekonomi, hal itu akan mendorong berbagai permintaan (kegiatan) ekonomi untuk tumbuh. Status sebagai ibukota baru memang lebih dari cukup sebagai instrumen daya tarik ekonomi (growth pool).

BACA JUGA:  Apersepsi dalam Pembelajaran Daring, Sangat Penting!

Namun, hal itu harus dicukupi dengan daya dukung wilayah Kalimantan Timur agar mampu menampung dan merealisasikan minat dan potensi investasi. Utamanya daya dukung terhadap investasi sehingga mampu melakukan hilirisasi industri. Hanya melalui pengolahan berbagai potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan, nilai tambah dan peningkatan produktivitas dinikmati masyarakat Kalimantan Timur, serta meluas ke provinsi sekitarnya, bahkan seluruh wilayah Indonesia bagian timur.

Artinya, hal paling awal dan mendasar yang harus disiapkan justru memoles berbagai ketertinggalan infrastruktur dasar Kalimantan Timur. Ketersediaan infrastruktur energi, sistem logistik, dan kawasan industri yang efisien menjadi syarat mutlak. Termasuk juga kesiapan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) setempat. Pasalnya, kesenjangan hanya bisa terkikis jika terjadi peningkatan produktivitas dan nilai tambah.

BACA JUGA:  Manajemen Bencana untuk Indonesia, Perlu atau Tidak?

Masalahnya, tanpa dukungan energi yang efisien, hilirisasi berbagai potensi komoditas tambang dan berbagai hasil hutan, hal itu hanya ilusi. Infrastruktur logistik diperlukan sebagai mediasi konektivitas kegiatan ekonomi (kawasan industri) agar terintegrasi dengan jalur rantai pasok. Efisiensi konektivitas dan rantai pasok inilah yang dengan sendirinya akan memancing dan menjadi daya tarik investasi.