PPDB yang Masih Galau

PPDB yang Masih Galau
0 Komentar

Oleh: Rita

( Ibu Rumah tangga)

Menyambut datangnya tahun ajaran baru 2021/2022, kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih saja terjadi, beberapa daerah masih saja mengalami kekacauan, misalnya di Sumetra Utara salah satu faktor yang menyebabkan PPDB 2021 kacau lantaran keberadaan website yang sulit diakses dan error’. Termasuk di Banten, banyak calon siswa yang tidak bisa mengakses situs PPDB untuk SMA sederajat. Bahkan di ibukota negara yaitu Jakarta sempat mengalami hal yang sama.

Pendidikan di Indonesia bisa dikatakan belum bergerak dari masa pubernya, masa puber yang identik dengan kegalauan, mulai dari konsep hingga tataran praktis, jarang bahkan tak terdengar kabar menyenangkan dari dunia pendidikan. Sebagai contoh, terkait masalah PPDB penerimaan yang dilakukan secara online setelah beberapa tahun penerapan nya, masih saja mengalami permasalahan, yang anehnya bahkan di area teknis yang sesungguhnya hal ini bisa diantisipasi dengan sebaik-baiknya, sering sekali mengalami kekacauan yang tidak jarang membuat emak – emak harus turun tangan bahkan ada yang berujung pengaduan ke ombudsman. Belum lagi kebijakan zonasi , yang sempat membuat sekolah negeri kosong . Bahkan kini ada orang tua yang saat ini berpikir dua kali dalam memanfaatkan kesempatan zonasi, walaupun itu sekolah bagus, dikarenakan bagaimana pun kondisi peserta didik, mulai dari yang memiliki kemampuan yang sangat kurang sampai yang sangat pintar memiliki kesempatan yang sama dan cukup mengganggu atmosfer “unggulan” atau prestasi sekolah tersebut , memang ini menguntungkan sekolah swasta terutama yang bagus.

Dalam era pendidikan sekarang yang didominasi paham kapitalisme, yang cenderung melihat untung rugi tapi bukan untung yang akan menyejahterakan rakyatnya. Hal ini juga berdampak pada kebijakan yang di ambil termasuk dunia pendidikan. Maka negara akan sangat senang ketika banyak sekolah swasta, karena dianggap mengurangi beban mereka, padahal pendidikan adalah salah satu aspek primer masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.

Baca Juga:Kolaborasi untuk PublikasiMenyoal Problematika Sampah dan Anggaran di Luar Nalar

Ketika ada sekolah swasta mampu memiliki sarana dan prasarana yang bagus, mengapa negara yang kekayaannya jauh lebih besar. Tidak mampu menyelenggarakan hal yang sama, tata kelola pendidikan yang belum maksimal, dapat dilihat dalam pelaksanaannya. Negeri ini terbiasa hanya buat aturan hanya memutuskan ya atau tidak, namun eksekusinya sering melibatkan pihak swasta, maka wajar saja ketidak mampuan dalam menganalisa dan mengambil keputusan, sangat kental pada pemerintahan yang tidak terbiasa secara serius terhadap amanah yang diembannya.

0 Komentar