Praktek Jual Dedet Bikin Gereget

Oleh : Umniyatul Ummah
Ibu Rumah Tangga, Pegiat Dakwah

Jual dedet dalam bahasa sunda diartikan menjual barang sambil setengah memaksa. Padahal kondisi tempat maupun barang tersebut bisa jadi sudah penuh tidak memungkinkan untuk diisi lagi. Namun inilah yang terjadi di dunia pendidikan kita akhir-akhir ini, selalu saja ada oknum yang memanfaatkan situasi maupun kedudukannya.

Seperti yang terjadi di Korwil Dinas Pendidikan Ciparay Kabupaten Bandung dimana belum lama ini terdapat praktek jual dedet yang dilakukan oleh salah satu oknum penilik di korwil tersebut.

Praktek setengah memaksa ini membuat para Kepala Sekolah (KS) SD di Korwil Ciparay mengeluh. Kali ini barang yang dijual berupa matras dan buku penghubung. Belum lagi mereka harus mengutak-atik uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sementara belum ada koordinasi untuk memasukan barang dengan korwil. Akan tetapi para KS ini tidak berani mengadukan oknum penilik yang jual dedet ini karena oknum berinisial AB ini termasuk orang yang mempunyai pengaruh.

Hampir semua KS SD yang ada di Ciparay merasa gerah dengan ulah AB dan mereka berharap Disdik menegurnya karena kejadian ini bukan sekali dua kali oknum menyebar berita fitnah untuk merongrong kebijakan korwil. Dejurnal.com, Minggu (17/1/2021).

Lagi-lagi dunia pendidikan tercoreng karena ulah oknum tak bertanggung jawab. Semestinya di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih terus mengintai setiap nyawa manusia, hal itu tak perlu terjadi. Rakyat sudah dibuat sulit dari berbagai sisi, dari pemenuhan kebutuhan hidup hingga kesehatan dan pendidikan.

Hal ini menandakan bahwa dunia pendidikan kita nampak sedang bermasalah. Dari visi, misi, kurikulum, tujuan, metode pembelajaran, hingga pada evaluasi pendidikan. Tidak hanya dalam tataran konsep, dalam hal teknis pun demikian. Buruknya politik anggaran untuk pendidikan tak jarang membuat gap antara pusat dan daerah selalu dalam kondisi memprihatinkan. Baik soal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, sampai tersedianya tenaga pendidik yang berkualitas.

BACA JUGA:  Menyoal PPG Dalam Jabatan

Tak dapat dipungkiri, selama bangsa ini masih mengemban sistem pendidikan sekuler, yang didukung negara yang juga menganut sistem kapitalisme sekuler, negeri ini akan tetap dalam kondisi bermasalah. Sebab sistem sekuler tegak di atas akidah memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga aturan yang ada jauh dari sisi agama. Padahal agama adalah pondasi bagi setiap manusia, yang akan menuntun setiap langkah mengarungi kehidupan dunia.

Namun saat ini, agama tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang penting apalagi sebagai pandangan hidup manusia. Arus liberalisme atau paham kebebasan telah berhasil meniadakan peran ini. Sehingga tidak sedikit kita jumpai aktivitas manusia yang ditentukan oleh hawa nafsunya. Tanpa memperdulikan halal haram sebagai timbangannya, akan tetapi manfaat dan materi sebagai tujuannya.

Berbeda dengan Islam yang tegak atas dasar akidah Islam yang sohih, yang darinya terpancar seluruh aturan hidup manusia. Bahwasannya manusia, alam semesta dan kehidupan adalah ciptaan Allah Swt. Dan apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh manusia di dunia. Yakni dalam bentuk hubungan penciptaan dan pertanggung jawaban atau hisab.

Di dalam sistem Islam, pendidikan yang layak wajib diberikan kepada seluruh warga negara. Dalam hal ini kepala negara adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakannya. Negara hadir sebagai pelaksana (operator) bukan regulator atau fasilitator.

Hal ini karena Islam telah membebankan kepada negara berupa tanggung jawab pengurusan seluruh umat. Sebagaimana dalam hadis dinyatakan:

“Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Dengan demikian seorang pemimpin/kepala negara akan benar-benar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan rakyat sesuai aturan syariah.

BACA JUGA:  Urgensi Watak Entrepreneurship Saat Pandemi

Di bidang pendidikan negara akan menyediakan sarana prasarana, baik gedung sekolah beserta seluruh kelengkapannya, guru kompeten, kurikulum sohih, maupun konsep tata kelola sekolahnya.

Negara juga harus memastikan setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan pendidikan secara mudah dan sesuai kemampuannya. Dengan berpegang pada tiga prinsip diantaranya kesederhanaan aturan, kecepatan dan profesionalitas orang yang mengurusi.

Adapun dalam persoalan anggaran pendidikan, maka sistem Islam akan mengatur anggaran secara terpusat. Dengan mekanisme pembiayaan yang dikelola oleh baitulmal, negara mampu memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan. Hal ini tentu dapat meminimalisasi problem kemampuan daerah yang bervariasi dan mencegah para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjalankan aksinya, memanipulasi anggaran dan pembiayaan, jual dedet juga praktek kecurangan lainnya.

Selain itu negara akan senantiasa menciptakan suasana takwa penuh keimanan warga negaranya. Juga aktivitas amar ma’ruf nahi munkar yang akan menjadi bagian dari kontrol terhadap masyarakat sehingga keberlangsungan kehidupan akan berjalan dengan lancar tanpa kisruh termasuk di dunia pendidikan.

Wallahu a’lam bi ash-shawab.