PROBLEMATIKA GEOGRAFIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU(PPDB) DAN SOLUSINYA

Oleh
1.Dwi Angga Oktavianto,SPd,MPd (Guru SMKN 1 Kecamatan Binuang,Kabupaten Tapin,Kalimantan Selatan)
2.Drs.Priyono,MSi( Dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta)

PPDB tahun 2020 ini sepertinya masih memunculkan masalah. DKI Jakarta sebagai daerah tujuan para urbanis atau daerah urbanisasi dengan jumlah penduduk dan jumlah sekolah negeri terpadat mengalami masalah pelik. Detik.com mengambil judul bombastis, “Siswa Korban” PPDB DKI: Peringkat 3 Besar Besar, Tak Bisa Daftar SMA Gara gara Usia.

Lagi dan lagi masalah geografis menjadi problematika PPDB. Tahun lalu masalah geografis yang muncul dalam PPDB antara lain; pembagian zonasi hanya berdasarkan jarak, pembagian zonasi hanya berdasarkan pembagian administrasi, dan pendataan kependudukan (anak usia sekolah).

Tiga tahun sebelumnya problem yang muncul terkait dengan SKTM atau surat keterangan tidak mampu yang asli tapi palsu akibat ulah orang tua yang menginginkan anaknya diterima tetapi melakukan kebohongan berjamaah dengan aparat desa. Kebijakan pemerintah yang punya tujuan mulia, mulai dari orientasi pemerataan kualitas sekolah sampai kesetaraan bagi mereka yang kurang mampu direspon dengan cara atau siasat yang tidak terpuji. Begitu mahalnya sebuah kejujuran di negeri ini?

Tahun ini masalah geografis yang muncul ialah anak usia sekolah yang terlalu muda, tidak dapat sekolah di sekolah negeri yang ada di zonasi tempat tinggalnya. Grup WA Komunitas Geo yang terdiri dari para guru geografi, geologi, dan para dosen ilmu kebumian juga sempat ramai membahas PPDB. Salah seorang rekan di Semarang menyampaikan bahwa anaknya dengan prestasi mentereng kesulitan mendapat sekolah.

Berkaca dari permasalahan-permasalahan tersebut sepertinya perlu melibatkan ahli geografi untuk memecahkan masalah PPDB yang berupa masalah geografis. Masalah geografis terkait dengan ruang, jarak, karakter wilayah, interaksi wilayah dan asesibilitas.

Ilmu Geografi Sebagai Solusi PPDB

Kompleksitas masalah dan karakter wilayah harus diperhatikan dalam proses penyusunan zonasi. Solusinya ialah membagi zonasi tidak hanya berdasarkan administratif dan jarak, serta harus memperhatikan jumlah anak usia sekolah.

“Membagi sebuah wilayah kedalam beberapa zona-zona itu ada ilmunya, tidak bisa asal-asalan dengan kabupaten dibagi beberapa kecamatan, kecamatan dibagi beberapa desa.” Kata Luthfi Muta’ali seorang Geograf dari UGM. Selama ini ego sektoral dalam birokrasi di Indonesia masih sangat kental. Perlu menanggalkan hal tersebut. Data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sangat diperlukan oleh Dinas Pendidikan sebagai dasar menyusun zonasi PPDB.

Geograf bisa menggunakan Central Place Theory milik Walter Christaller. Marsden (1977) menyatakan jika diterapkan pada dunia pendidikan (zonasi sekolah), teori ini menempatkan lembaga pendidikan (sekolah) sebagai ‘lokasi pusat’ untuk wilayah yang menyediakan layanan bagi anak usia sekolah di daerah yang dilayaninya. Dengan asumsi populasi tiap-tiap daerah memiliki distribusi yang seragam dan kemudahan perjalanan (aksesibilitas) yang sama.

Kami beranggapan jika teori ini diterapkan di DKI Jakarta akan mempermudah penyusunan zonasi sekolah. Mungkin perlu diperhatikan lebih lanjut ialah mengenai jalur angkutan umum (bus ataupun angkot) untuk dijadikan salah satu indikator. Andaipun diabaikan, masih ada ojek online yang kami rasa akan memudahkan aksesibilitas siswa.

Bagi dunia pendidikan yang berupa bidang pelayanan jasa, teori ini juga harus memperhatikan faktor-faktor lokal seperti topografi, sejarah perkembangan pendidikan di suatu daerah, serta perkembangan teknologi.

Pada intinya penggunaan teori ini dalam zonasi sekolah perlu memperhatikan beberapa faktor yang akan dijadikan dasar pembagian zona sekolah, sehingga pembagian zona sekolah harus dilakukan secara terencana dan tidak serampangan. Setiap daerah beserta segala atributnya harus dilihat melalui sudut pandang keruangan (spasial).

Pembagian zonasi dapat dengan cepat dan tepat dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografi (SIG). Melalui SIG tiap-tiap daerah dapat memasukkan setiap indikator (atributnya) untuk selanjutnya dibuat harkat, berdasarkan nilai-nilai yang sudah ditentukan. Selanjutnya data-data atribut yang telah diberi harkat tersebut dijadikan beberapa peta, seperti peta persebaran penduduk usia sekolah, peta lokasi sekolah, peta jalan, dan lain-lain. Kemudian peta-peta tersebut dioverlaykan (tumpang susunkan), dan diperoleh peta zonasi sekolah yang dapat dijadikan dasar kepala daerah menyusun petunjuk teknis pelekansanaan zonasi sekolah.

Pembagian zonasi yang hanya memperhatikan aspek administrasi, jarak tanpa mengindahkan jumlah anak usia sekolah dan dan factor geografis yang lain akan selalu menimbulkan masalah baru. (*)