Produktivitas Lahan Kosong Dongkrak Ekonomi Rakyat

Oleh : Tatiana Riardiyati Sophia

Pandemi belum berakhir. Hampir satu tahun ini rakyat Indonesia dan penduduk hampir di seluruh dunia masih menghadapi wabah covid-19. Khususnya di Indonesia pandemi ini belumlah surut, dilihat dari angka penderita Covid-19 yang kian bertambah menembus angka lebih dari satu juta orang.

Hal ini tentunya membawa dampak serius. Bukan hanya bagi negara, terutama berdampak langsung kepada rakyat. Dampak yang paling besar dirasakan adalah pada sektor ekonomi, dimana pandemi ini menyebabkan banyaknya usaha kecil menengah yang gulung tikar dan perusahaan besar pun turut melakukan efisiensi perusahaan dengan mem-PHK para pekerjanya. Akibatnya jumlah pengangguran semakin meningkat, daya beli masyarakat menurun, ekonomi negara pun terpuruk.

Tak berbeda jauh dengan para pengusaha kecil, UMKM, dan pedagang lainnya, lesunya ekonomi ini menyebabkan pendapatan mereka pun menurun drastis. Hal ini sebagai akibat dari berbagai kebijakan pembatasan yang diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerahnya mulai dari PSBB, New Normal sampai dengan PPKM. Kebijakan ini membuat kegiatan masyarakat untuk menopang roda perekonomian menjadi terbatas. Para pekerja kantoran bekerja dari rumah alias Work From Home, orang-orang yang bekerja di bidang industri dan jasa dibatasi jumlahnya demikian juga sekolah-sekolah dilakukan dari rumah dengan sistem daring. Banyak orang tidak keluar rumah untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Untuk mengatasi persoalan ekonomi tersebut, pemerintah menggulirkan kebijakan, salah satunya peningkatan pemasukan kas negara melalui sektor pariwisata. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan kawasan wisata antara lain wisata berbasis kuliner. Wisata kuliner yang menjadi favorit kaum milenial bahkan jauh sebelum adanya pandemi Covid-19 dianggap mampu menambah pundi-pundi negara dengan cepat.

Seperti yang baru-baru ini digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Kecamatan Rancaekek yang akan menyulap salah satu lahan kosong yang ada di Kelurahan Rancaekek Kencana menjadi kawasan wisata kuliner. Kawasan wisata ini diharapkan dapat mendongkrak pendapatan masyarakat sekitar sekaligus mempromosikan produk lokal. Masyarakat sekitar dapat memanfaatkan lahan kosong tersebut untuk tempat mereka membuka usaha kuliner sehingga diharapkan mampu membantu memperbaiki kondisi ekonomi warga sekitar (Sumber : Portal Bandung Timur, 5 Februari 2021).

Pemerintah Kabupaten Bandung bersama-sama anggota DPRD Kabupaten Bandung akan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong milik pemerintah untuk dijadikan kawasan wisata kuliner dan pariwisata. Disamping itu juga mengajukan proposal kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Koperasi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung untuk mendukung rencana tersebut.

Sekilas hal ini terlihat sebagai program yang mendukung rakyat untuk kembali bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tapi apakah hal tersebut sudah tepat sebagai solusi untuk membangkitkan kembali geliat ekonomi rakyat?

Tidak bisa dipungkiri, pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah dan rencana membangun wisata kuliner bagi pengusaha UMKM adalah hal positif yang harus diapresiasi. Sudah menjadi kewajiban pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya yang belum memiliki pekerjaan kapanpun di manapun dan dalam kondisi apapun tanpa memandang apakah di negeri itu sedang terjadi wabah yang menyebabkan keterpurukan ekonomi ataupun dalam kondisi normal.

Menyediakan lahan kosong milik pemerintah secara gratis tanpa dipungut biaya, juga membiayai semua keperluan untuk membuka usaha sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai penguasa. Tidak membebani rakyat dengan pinjaman yang berbasis riba, sekalipun dengan bunga pinjaman yang sangat kecil. Karena hal ini alih-alih menolong rakyat, tetapi justru akan membebani rakyat, terutama rakyat kecil. Bagaimana tidak, dengan penghasilan yang di dapat dari berdagang masih harus menyisihkan sebagiannya untuk membayar utang dan membayar bunganya. Disamping itu juga menambah dosa dan menolak keberkahan rezeki yang didapatkan.

Bagaimana mungkin hal ini dapat menyejahterakan rakyat jika cara-cara yang dipakai adalah cara yang bathil, yang tidak sesuai dengan ketentuan syari’at Allah SWT yang telah mengatur sedemikian rupa aturan untuk kemaslahatan umat manusia.

Islam memiliki aturan sempurna dalam menyelesaikan hal ini. Dalam sistem pemerintahan Islam, negara punya kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk rakyatnya. Negara mendorong setiap laki-laki yang telah dewasa untuk bekerja sehingga dapat memenuhi kewajiban nafkah untuk keluarganya.

Dalam hal menyediakan lapangan kerja, Islam menyediakan empat sektor, yaitu sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa yang berkaitan erat dengan kepemilikan tanah sebagai lahan atau kawasan untuk tempat berdirinya keempat sektor tersebut.
Adapun kepemilikan tanah dalam Islam di dapat dari enam cara, yaitu : Jual beli, waris, hibah, menghidupkan tanah mati (ihya’ul mawat), meletakkan batu di sekeliling tanah mati yang dihidupkan (tahjir) dan pemberian negara kepada rakyat (iqtha’).

Di dalam Islam keberadaan tanah, baik milik pribadi ataupun yang dikuasai oleh negara tidak boleh dipisahkan antara zat tanahnya dan aspek produktivitasnya. Oleh karena itu apabila di satu wilayah terdapat lahan kosong milik pribadi yang tidak produktif dan dibiarkan menjadi lahan mati selama tiga tahun berturut-turut, maka negara dalam hal ini Khalifah berhak mengambil alih dan menjadikannya lahan produktif yang bisa ditanami seperti sawah, ladang ataupun perkebunan dan lahan untuk dijadikan kawasan peternakan.
Seperti sabda Rasulullah Saw :

” Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Dari sabda Rasulullah tersebut jelaslah bahwa seseorang berhak atas tanah mati yang dihidupkannya kembali (ihya’ul mawat) dan tidak disewakan kepada pihak lain atau dengan kata lain tanah itu kembali produktif dan di usahakan sendiri olehnya. Hal ini tidak dilarang dan tidak menjadi dosa asalkan memenuhi syarat-syarat tadi.

Demikian pula jika lahan kosong itu milik negara. Negara akan memberikan secara gratis lahan tersebut kepada siapa saja yang mau mengelolanya (tahjir). Ditambah lagi dengan memberikan biaya untuk produksi tanpa utang. Negara memberikan melalui mekanisme dana hibah yang berasal dari Baitul Mal kepada rakyat sehingga tidak memberatkan dan tidak merupakan utang-piutang.

Terkait dengan pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah untuk dijadikan kawasan wisata kuliner, maka negara akan memberikan lahan kosong tersebut kepada rakyat yang mampu mengelolanya. Dengan sistem demikian tentu saja akan menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola lahan kosong tersebut, karena tidak memberatkan untuk rakyat. Mereka tidak perlu pusing memikirkan biaya pengelolaannya.

Misalnya mereka hendak berbisnis kuliner, maka mereka hanya tinggal memikirkan sumber daya tenaga saja untuk melakukan hal itu. Mereka tidak perlu memusingkan biaya untuk membeli atau menyewa lahan dan biaya produksi, karena semua sudah disediakan sepenuhnya oleh negara.

Jika hal yang demikian terjadi maka tidak ada persoalan pelik masalah ekonomi yang akan terjadi. Karena negara siap dengan sistem pemulihan ekonomi berbasis syari’ah, yaitu membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mendorong masyarakat untuk bekerja memanfaatkan lahan yang ada sebagai sumber pendapatan mereka.
Dan semua ini bisa dinikmati bila penerapan syari’ah Islam secara kaffah bisa diwujudkan dalam sistem kekhilafahan. Wallahu a’lam bi ash shawab.