Program Bedah Kampung Akankah Rampungkan Kemiskinan secara Sistemik?

Oleh : Uqie Nai

Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Menulis BFW  212

Tersebutlah kisah sebuah kampung bernama Cileutik. Lokasi kampung tersebut berada di RT 05 RW 10 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung yang dikabarkan berganti wujud menjadi kampung wisata yang asri dan menyejukkan.  Sebelumnya, kampung ini merupakan kampung kumuh dan kotor. Siapa pun yang sudah mengunjunginya pasti akan malas mengunjunginya lagi. Itu dulu sebelum tahun 2017.

Dikutip dari laman ayobandung.com, Rabu (25/11/2020), dari 40 kepala keluarga yang menghuninya hanya ada satu tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK). “Satu-satunya MCK itu pun tidak layak pakai. Dindingnya terbuat dari karung yang ditempel-tempel,” kenang Ibu Iis Sutiarsih, Kepala Desa Pananjung, ketika dihubungi di kantornya, Rabu, 25/11/2020.

Menurut Kades yang menjabat untuk kedua kalinya itu, Kampung Cileutik adalah kampung yang paling kumuh di antara 5 (RW) kampung kumuh di wilayahnya. Kampung ini masuk dalam proyek yang digagas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung berbarengan dengan bedah kampung di tempat lainnya, seperti Kampung Wangun Desa Pasirmulya, Banjaran; Kampung Cilodong, Paseh, Kampung Cibuluh, Pangalengan.

Tak terbayangkan betapa bahagianya warga yang menghuni Kampung Cileutik setelah disulap menjadi kampung bersih bahkan banyak dikunjungi wisatawan lokal. Jika boleh berandai-andai tentu warga masyarakat di lokasi tersebut berharap kampungnya berubah sejak dulu, namun apa daya, keterbatasan dana serta beban hidup yang menghimpit menutup keinginan untuk merubah kampung dan suasananya.

Kampung Cileutik dan beberapa desa di Kabupaten Bandung yang mendapat kesempatan program bedah kampung patut berbangga dan berbahagia. Namun, bagaimana nasib kampung lain yang tersebar di pelosok negeri nusantara? Bukankah mereka juga bagian dari negara ini, punya hak yang sama mendapat pelayanan dan perhatian?

Regulasi dan Kebijakan Parsial ala Demokrasi

Sejak diberlakukannya otonomi daerah dimana kepala daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan membangun wilayahnya secara mandiri maka secara tidak langsung pemerintah pusat berlepas diri dari keadaan rakyatnya di daerah. Pada akhirnya ada daerah mampu mengelola anggaran daerah (APBD) yang ada bisa membangun dan memajukan warganya namun tidak sedikit karena satu dan lain hal seperti minimnya anggaran daerah atau sumber daya alam kurang memadai membuat suatu daerah menjadi tertinggal. Miris bukan?

Realitas ini telah menunjukkan satu hal,  sistem pemerintahan yang diadopsi suatu negeri dengan demokrasi kapitalismenya memungkinkan pemisahan wilayah dan bagi-bagi kebijakan. Paham tersebut hampir seluruh dunia menerapkannya dalam mengatur dan mengurus bangsa dan negaranya termasuk Indonesia. Paham itu pula yang akhirnya membuat regulasi berputar pada kelompok tertentu tanpa mengindahkan kondisi rakyat menengah ke bawah. Pemerintah mudah mengeluarkan aturan jika kapitalis/pemodal menginginkannya. Berbeda saat rakyat membutuhkan uluran tangan pemerintah, beragam dalih dan kebijakan mengalir tanpa solusi pasti. Oleh karena itu beragam program yang digulirkan pemerintah daerah untuk merubah nasib warganya adalah akibat penerapan aturan dan kebijakan yang salah hingga tidak mungkin mampu menghapus kemiskinan karena kemiskinan tersebut lahir akibat sistem. Begitupun dengan program bedah kampung hanya program yang bersifat parsial. Padahal harusnya program yang dibuat bisa berpengaruh secara menyeluruh.

Sistem Pemerintahan Islam Penuh Solusi

Sebagai gambaran riil pemerintahan shahih penuh perhatian, tengoklah kisah teladan kepala negara sekaliber Khalifah Umar bin Khattab ra. Siapa yang tidak mengenal Umar bin Khattab? Beliau adalah salah satu dari 4 orang khulafaur rasyidin. Sebagai salah seorang sahabat nabi terbaik, tentu saja banyak orang yang mengagumi Umar bin Khattab. Selain ketegasan dan ketangkasannya, kepemimpinan di masa Umar merupakan kepemimpinan terbaik. Kepemimpinannya menorehkan tinta emas dalam sejarah peradaban Islam. Rasulullah saw. memberikan gelar al-Faruq kepadanya yang bermakna sosok yang mampu memilah dan memilih kebenaran di atas kebatilan.

Sebagai seorang khalifah, ia dikenal tegas. Sikapnya keras terhadap orang zalim, tetapi lemah-lembut terhadap orang-orang yang teraniaya dan menderita. Khalifah penakluk Dinasti Sassanid Persia ini hidup sederhana. Baginya, doa rakyatnya sendiri yang merasa terzalimi lebih menakutkan ketimbang rongrongan imperium Romawi-Persia sekalipun. Inilah jiwa pembela keadilan yang selalu tertanam dalam diri Khalifah Umar.

Selaku pucuk pimpinan, Umar bin Khaththab menghendaki agar keadilan tegak dan terasa merata di seluruh jajarannya. Saat itu, wilayah kekuasaan kaum muslim meluas ke barat dan timur. Itu mencakup Afrika Utara hingga sebagian Persia.

Untuk mengurus administrasi, di setiap daerah ada gubernur yang tugasnya melayani kepentingan publik seadil-adilnya serta taat pada perintah Khalifah Umar di Madinah. Tak heran jika sejarah mencatat Umar sebagai khalifah yang banyak menorehkan prestasi.

Tokoh yang berasal dari Suku Adi itu, juga dikenal memiliki reputasi yang kuat setelah memeluk Islam terkait pembelaannya terhadap Islam dan Nabi Muhammad saw. Umar didaulat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar, pada 634 Masehi hingga meninggal akibat dibunuh oleh Abu Lukluk (Fairuz), saat menunaikan shalat Subuh pada Rabu, 25 Dzulhijah 23 H/644 M. Di antaranya adalah sebagai berikut sosok pertama yang berjuluk Amirul Mukminin.

Gelar tersebut belum pernah disematkan kepada siapa pun selain Umar, tokoh pertama yang mengaktifkan baitul mal, figur pertama yang membiasakan blusukan kepada rakyat di tengah malam hari. Ini dilakukan untuk melihat dan memantau langsung kondisi warganya.

Lalu bagaimana cara Khalifah Umar mengendalikan dan mengawasi jajarannya di daerah-daerah? Buku Fatawa wa Aqdhiyah Amiril Muminin Umar bin Khaththab karangan Muhammad Abdul Aziz al-Halawi memaparkannya. Al-Halawi memuat riwayat dari Abu Yusuf.

Bahwa Umar bin Khaththab bila mengangkat seorang gubernur, ia akan mengambil sumpah jabatan di hadapan orang-orang Anshar serta para sahabat Nabi saw. Ada sedikitnya empat perkara yang selalu disebutkan dalam teks sumpah jabatan.

Pertama, hendaknya seorang gubernur tidak naik kuda pengangkut barang-barang berat. Hal ini bermakna bahwa seorang pemimpin tidak akan memamerkan harta kepunyaannya.

Kedua, seorang gubernur tidak akan memakai baju berbahan kain halus nan mahal. Ini bermakna seorang pemimpin tidak tampil lebih mewah ketimbang rakyatnya.

Ketiga, tidak makan roti putih. Artinya, seorang gubernur tidak mengutamakan perutnya sendiri di atas perut rakyat.

Keempat, seorang gubernur tidak boleh menutup pintu rumahnya. Ini agar ia bisa melayani kebutuhan rakyatnya. Seorang gubernur juga tidak boleh mengangkat ajudan.

Dalam riwayat lainnya, Umar bin Khaththab diketahui berpidato kepada sekalian rakyatnya suatu ketika.

Wahai umat manusia! Sesungguhnya aku tidak mengutus para gubernur kepada kalian untuk memukul kalian atau merampas harta kekayaan kalian. Akan tetapi, aku mengutus mereka untuk mengajarkan kepada kalian mengenai agama dan sunnah Rasulullah saw. Maka, barang siapa di antara kalian diperlakukan zalim, dengan perlakuan yang menyimpang dari tugas mereka, silakan lapor kepadaku.

Demi Dzat yang diri Umar ada di Tangan-Nya. Sungguh, aku akan melakukan qishash terhadapnya (gubernur yang zalim akan dibalas dengan hukuman setimpal)!

Demikianlah riayah suunil ummah  (pengurusan umat) yang harusnya dilakukan kepala negara. Kebijakan dan controlling dilakukan secara terpusat agar kezaliman kepala daerah tidak menimpa rakyat atau rakyat memiliki peluang mengadukan nasibnya dan keluh kesahnya kepada kepala negara. Maka, tidak perlu lagi ada otonomi daerah ataupun program bedah kampung, karena pemimpin dalam pemerintahan Islam akan memperhatikan rakyatnya yang  berada di pusat kota hingga ke pelosok desa  agar nasib umat tak lagi ada dalam keterpurukan akibat sistem. Riayah ini senafas dengan Firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an surat Ar-Ra’d [13]: 11,

“….Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Wallahu a’lam bi ash Shawwab.