Program Petani Milenial ,Minim Sukses, Menuai Polemik

Oleh: Inayah

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah

Program petani milenial  yang sudah dijalankan kurang lebih tiga bulan, belum terlihat  mengalami keberhasilan, justru menuai konflik. Pasalnya kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan unggahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang pernah mengupload keberhasilan salah satu petani. menurut Pakar kebijakan publik UPI Cecep Darmawan menyebut pemimpin perlu mengecek langsung kondisi di lapangan. Karena itu salah satu hal yang penting di lakukan oleh seorang pemimpin yaitu untuk turun ke bawah ( turba) di cek, betul ada yang berhasil boleh lah diupload, tapi kalau ada yang gagalpun harusnya diakui, ucap Cecep saat dihubungi News.detik.com, Senin (31/5/2021).

Menurut pemerintah Jabar dengan di adakannya program petani milenial adalah untuk menarik minat generasi milenial untuk bertani. Karena dengan adanya covid-19 ini, banyak generasi milenial yang rebahan saja jadi dengan digulirkanya program ini bisa bergerak para milenial dan lebih dari itu mampu mendongkrak  kedaulatan pangan. Maka untuk menopang keberhasilan petani milenial, maka pemerintah akan menyediakan tanah pertanian, menyediakan modal, pupuk, dan akan menyerap hasil tani dengan harga yang pantas.

Namun pada faktanya, program ini masih terkendala dari segala aspeknya, para petani milenial yang target awal adalah mampu menampung lima ribu peserta namun banyak yang mengudurkan diri akibat ketidakjelasan program. artinya, konsepnya sangat berbau kapitalis dan kurang membumi, sehingga terbukti kurang dipahami oleh stakeholder terkait sebagai pelaksana program, sehingga mengakibatkan salah persepsi dalam koordinasi , sehingga tersisa 600 orang peserta saja.

Dari sisi dana memberatkan para petani milenial, meskipun mereka mendapatkan kucuran dana namun ketika panen harus segera bayar, padahal panen belum tentu menghasilkan. Kadang juga apabila pesertanya masih punya cicilan lain ke bank maka tidak mendapat bantuan. artinya ada unsur riba. dari sisi pupuk pun jadi kendala pasalnya terjadi kelangkaan pupuk subsidi,  akibat penyaluran pupuk subsidi kepada petani yang terdaftar dalam sistem e-RDKK( Elektronik Rencana Definitif Kebutuihan Kelompok). ini akibat ada kenaikan harga pupuk non subsidi, sehingga petani e-RDKK akhirnya mengambil jatah pupuk subsidi. karena pemerintah membedakan kebutuhan pupuk bagi petani.

BACA JUGA:  Solusi Pengelolaan Sampah di Karawang

Produksi hasil petanipun  masih bingung akan bisa diserap oleh pasar, sementara harga tidak bisa bersaing dengan barang impor, karena pemerintah terus membuka kran impor secara bebas.

Jadi permasalahan program petani milenial belum terlihat keberhasilanya, selama pemerintah masih mengadopsi sistem kapitalis yang berorientasi pada keuntungan para kapital saja. Dan juga selama kebijakan politik selalu kontradiktif. tidak akan mampu menyelesaikan masalah kedaulatan pangan, karena setiap kebijakan selalu ditumpangi kepentingan kapitalis.

Berbeda dengan Islam. karena Islam bukan hanya sebagai agama ruhiyah saja tapi sebagai sebuah ideologi yang terpancar aturan –aturan hidup yang sempurna. termasuk masalah pangan, maka islam memandang bahwa pertanian merupakan salah satu bidang yang sangat strategis sehingga sangat diperhatikan oleh negara. Kebijakan negara sangat terpadu dan integral dalam mencapai tujuan kedaultan pangan.

Dari persiapan SDM (petani), penyediaan saprotan yang terjangkau bahkan dibantu oleh negara sampai memastikan produk dapat diserap oleh pasar, kemudian menutup kran impor apabila hasil tani melimpah. hal ini dilakukan negara dengan strategi yang jelas sehingga para petani bersemangat dalam meningkatkan hasil produksi, dan tidak harus di iming-imingi harga tinggi, tapi karena dorongan ruhiyah yang tinggi, bisa memberikan kontribusi  yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekaligus sebagai mata pencaharian(mahisah) yang dapat mensejahterakan bagi para petani.