Program Terus Bergulir, Citarum tak Kunjung Harum

Oleh: Tsamratul Ilmi

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah

Saat ini, beningnya air sungai suiit kita jumpai. Padatnya penduduk dan nerdirinya pabrik-pabrik menyebabkan tercemarnya air sungai. Pemandangan tumpukan sampah, air menghitam karena limbah pabrik sudah biasa kita dapati. Padahal air sungai yang bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Upaya untuk mengembalikan bersihnya air sungai selalu diusahakan. Baru-baru ini Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyampaikan di sela acara Apresiasi Penetapan Hari Citarum di Bendungan Radug Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Sabtu 29 Mei 2021, bahwa dia optimis beberapa tahun ke depan air dari daerah aliran sungai (DAS) Citarum bisa dijadikan bahan baku air minum untuk masyarakat Kabupaten Bandung.(pikiran-rakyat.com)

Adanya upaya mengembalikan bersihnya air sungai oleh pihak pemerintah patut kita hargai dan apresiasi. Hanya saja penting untuk dievaluasi mengapa hingga kini pencemaran air sungai bukannya berkurang? Masyarakat terutama yang berada di sekitaran DAS Citarum semakin sulit mendapatkan air bersih?

Berbagai program sebelumnya sudah digulirkan. Tahun 2000-2003 ada program “Citarum Bergetar” dari Pemprov Jabar untuk pengendalian pencemaran. Ada lagi program “Citarum Bestari” tahun 2013 fokus untuk pengentasan masalah pencemaran serta mewujudkan air sungai Citarum layak minum dalam 5 tahun. Selanjutnya pada tahun 2018 didorong langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan programnya “Citarum Harum”.

Keseluruhan program di atas pada intinya bertujuan memulihkan dan mengembalikan ekosistem DAS Citarum agar kondisinya lebih baik. Namun apa yang terjadi? Sampai saat ini fakta membuktikan tidak ada tanda-tanda keberhasilan sebab pencemaran bukannya berkurang malah tambah akut.

Biaya yang sudah digelontorkan seperti untuk pengerukan, pengangkutan sampah, dan yang lainnya seolah sia-sia. Datang hujan, air meluap menyebabkan banjir dan bau. Penanganan hanya secara teknis sebagus apapun program yang disodorkan akan sulit diimplementasikan. Begitu pun harapan Bapak Bupati Bandung mengembalikan kondisi DAS Citarum beberapa tahun ke depan ditengarai akan sulit tercapai, berkaca terhadap program sebelumnya.

Tidak dipungkiri kesadaran masyarakat akan lingkungan sehat belum sepenuhnya terbangun. Membuang sampah ke sungai sepertinya telah membudaya. Ditambah lagi limbah pabrik. Untuk mengatasi pencemaran limbah sudah ada aturan yang diberlakukan. Perusahaan penghasil limbah industri diharuskan memiliki sistem IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), bagi siapapun yang melanggar akan dikenai sanksi. Akan tetapi hukum seringkali tidak berjalan atau tebang pilih. Buktinya sungai dipenuhi bukan hanya oleh sampah juga tetcemar limbah.
Penanganan khas kapitalisme sekular selalu rumit. Kapitalisme yang mengagungkan materi di atas segalanya telah menumbuhsuburkan budaya suap menyuap sehingga hukum sulit ditegakkan. Selain itu ketergantungan penguasa terhadap pengusaha besar terutama saat pencalonan menjadikan penguasa sulit bertindak tegas.

Bagaimana dengan ketidaksiplinan masyarakat membuang sampah ke sungai? Jawabnya sekularisme yaitu meminggirkan agama (Islam) dari pengaturan kehidupan menjadikan mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tidak dibenarkan oleh syariat. Membuang sampah sembarangan adalah pelanggaran syariat, bukan hanya berkaitan dengan sikap moral.
Oleh karena itu solusi tuntas mengembalikan kondisi sungai membutuhkan solusi ideologis bukan hanya teknis. Solusi ideologis yang shahih hanyalah dimiliki oleh Islam bukan kapitalisme.

Islam menetapkan kebersihan adalah bagian dari iman. Sebagai orang yang beriman selain harus memperhatikan pelaksanaan ibadahnya juga kebersihannya. Edukasi Islam yang terus menerus dijalankan penguasa bagi rakyatnya mulai dari bangku sekolah dan pembinaan-pembinaan umum akan mampu membentuk pribadi yang taat syariat. Tidak perlu di woro-woro terus oleh penguasa agar tidak membuang sampah sembarangan, sebab kesadaran menjaga lingkungan sudah terbentuk dalam dirinya. Kalaupun masih ada yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan maka sanksi berupa takzir dari khalifah akan dijatuhkan dengan tegas tanpa pandang bulu.
Begitupun sanksi tegas akan diberlakukan bagi siapapun yang membuang limbah ke sungai. Tidak ada ketergantungan penguasa terhadap pengusaha, sebab pemilihan pemimpin dalam Islam tidak berbiaya tinggi seperti dalam sistem kapitalisme. Suap menyuap diharamkan dalam Islam.

Negara akan memberlakukan aturan pembangunan pabrik-pabrik industri jauh dari lingkungan padat penduduk. Negara bertanggung jawab menciptakan air sungai bersih agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mewujudkan lingkungan bersih bukan hanya kewajiban masyarakat juga para pemangku kebijakan. Tidak cukup hanya menggulirkan berganti-gantinya program karena akar masalahnya di penerapan sistem.

Air dalam pandangan Islam termasuk bagian dari kepemilikan umum. Tidak boleh siapapun mencemari, mengotori apalagi menguasainya. Pemilik syah sesuai syariat adalah masyarakat. Penguasa berkewajiban menjaga air sungai tetap bersih sebagai tanggung jawabnya. Jangan sampai untuk kepentingan satu pihak rakyat dikorbankan. Perusahaan industri penghasil limbah mendapat keuntungan, sedangkan imbas kerugiannya ditelan oleh rakyat. Penguasa tidak membiarkan kejadian tersebut tetap berlangsung. Problem air bersih akan selalu ada selama kapitalisme tetap terjaga. Bukan hanya permasalahan air sungai, rakyat harus membayar mahal dan tidak berdaya ketika naik harganya demi mendapatkan air bersih.

Wallahu a’lam bi ash shawwab