Quo Vadis Penguatan Pendidikan Karakter?

Oleh: Marta Oktavia Purba

  • Guru di Eagle School, Lembang, Bandung Barat
  • Alumnus Universitas Negeri Medan

Gerakan PPK secara bertahap mulai tahun ajaran 2016. Namun gerakan ini bukanlah suatu kebijakan baru karena sejak 2010 pendidikan karakter di sekolah sudah menjadi gerakan nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Pasal 3. Selain itu, Gerakan PPK juga merupakan perwujudan dukungan Kemendikbud terhadap gerakan nasional revolusi mental yang sejalan dengan nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan Perpres nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Suatu kebijakan yang seharusnya sangat strategis untuk mengatasi degradasi moral yang sedang terjadi di kalangan pelajar. Akan tetapi, tampaknya belum memberi pengaruh yang  cukup berarti.

Berbagai kasus yang terjadi di tahun 2018 lalu menunjukkan betapa karakter para pelajar di negeri ini perlu mendapat perhatian yang serius. Kita tidak dapat menutup mata terhadap kasus-kasus tersebut, seperti kekerasan terhadap guru bahkan ada yang berujung kematian. Bukan hanya itu, November 2018 lalu sempat muncul sebuah video viral guru di-bully oleh murid di Kendal, Jawa Tengah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat kasus tawuran pelajar di Indonesia meningkat 1,1 % sepanjang tahun 2018. Belum lagi kasus bullying yang kerap kali terjadi di sekolah, kasus pelecehan seksual oleh teman sekelas hingga penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar. Lalu, dimanakah peran Penguatan Pendidikan Karakter yang tengah diterapkan?

Penguatan Pendidikan Karakter merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang saat ini menjadi perhatian. Program ini diharapkan mampu menjawab persoalan merosotnya moral generasi penerus bangsa. Dalam Perpres nomor 87 tahun 2017 disebutkan, Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disebut PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Sementara itu salah satu tujuan PPK adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Sebuah tujuan yang sangat besar, namun tampaknya tujuan besar ini masih sekedar angan-angan belaka.

Sampai akhir 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mencatat kurang lebih 64.213 sekolah telah mengimplementasikan program PPK yang diharapkan mampu memberi dampak pada sekolah-sekolah disekitarnya. Jumlah yang tidak sedikit, akan tetapi apakah jumlah ini benar-benar sudah memberikan dampak yang seharusnya? Fakta di lapangan berkata lain, Menurut data KPAI jumlah kasus pendidikan per tanggal 30 Mei 2018, berjumlah 161 kasus, diantaranya anak korban dan pelaku tawuran, kekerasan serta bullying. Tidak hanya itu, kasus penganiayaan terhadap guru yang dilakukan oleh siswa pun jamak terjadi. Salah satunya adalah Ahmad Budi cahyanto, seorang guru SMA N 1 Torjun tewas dipukul siswanya sendiri di Sampang, Jawa Timur. Hal ini menunjukkan sebagus apa pun kurikulum pendidikan karakter yang selama ini diajarkan di kelas, moral siswa belum tersentuh. Sangat disayangkan, Penguatan Pendidikan Karakter yang dicanangkan pemerintah tidak pernah menyentuh level aplikasi diruang kelas, PPK masih dalam penilaian rapor siswa saja.

PPK yang terintegrasi pada kompetensi-kompetensi mata pelajaran serta diimplementasikan melalui kegiatan pembelajaran/KBM, pengembangan budaya sekolah dan ekstrakurikuler tak bisa dipungkiri masih sebatas administratif saja. Disamping itu, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) juga yang memuat PPK masih dianggap sekedar formalitas. PPK juga menitikberatkan aspek keteladanan namun guru yang merupakan role model untuk memberikan contoh yang baik kepada anak didik pun belum banyak mengambil perannya. Lagi, Rendahnya kompetensi pedagogik guru, penguasaan kelas, penciptaan suasana belajar kreatif, menyenangkan dan menantang kreativitas siswa juga menjadi penghambat implementasi PPK.

Hal senada juga dikemukakan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), bahwa implementasi PPK oleh guru-guru banyak mengalami kendala karena minimnya pelatihan guru terkait pengintegrasian PPK dalam kurikulum 2013. Sehingga PPK ini hanya sekedar ada dalam administratif tapi sukar dalam implementasinya. Selain kendala tersebut, ditemukan juga kesulitan dalam mengukur ketercapaiannya dikarenakan nilai-nilai karakter yang dikembangkan di sekolah belum terjabarkan dalam indikator yang representatif. Akibatnya penilaian PPK terkesan asal-asalan.

Melalui pendidikan karakter seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Selanjutnya anak yang memiliki kecerdasan emosi akan berpengaruh terhadap pola tindakannya. Untuk itulah Penguatan Pendidikan Karakter hadir. Namun pada akhirnya Penguatan Pendidikan Karakter tidak pernah bisa dibiarkan menjadi tanggung jawab sekolah saja. Program ini akan semakin berdampak jika melibatkan pihak-pihak berikut.

Pertama, Keluarga, dasar pendidikan karakter adalah keluarga. Ruang lingkup pendidikan karakter pertama sekali tentu harus ditanam dalam sebuah keluarga. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi seorang anak. Orang tua memiliki posisi terpenting dalam memperkenalkan seorang anak kepada pendidikan karakter. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak anak yang berkarakter buruk karena minimnya waktu berkualitas yang diberikan orang tua. Orang tua mengabaikan perannya untuk mengontrol perkembangan akademik serta kehidupan anak di luar rumah. Banyak keluarga yang kehilangan fungsinya hingga tanpa disadari berpengaruh terhadap karakter anak.

Kedua, Lingkungan.Pembentukan karakter seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Betapa pun bagusnya sebuah keluarga dalam mengajarkan pendidikan karakter di rumah namun jika lingkungan anak tersebut tidak mendukung, bisa dikatakan proses ini akan gagal.

Ketiga, Pemerintah, tentunya pemerintah tidak cukup hanya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan tanpa memfasilitasi para eksekutor kebijakan tersebut. Sekolah terkhusus guru tidak akan mampu menangkap dan menerapkan cara pengajaran PPK tanpa pembinaan atau pelatihan yang berkesinambungan dari pemerintah. Pemerintah juga harus segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut, sehingga nantinya dapat membuat perbaikan-perbaikan yang berarti.

Dengan kerja sama yang baik dari berbagai pihak-pihak terkait diharapkan Penguatan Pendidikan Karakter tidak menjadi sebatas kebijakan normatif saja sebaliknya dapat mencapai tujuan besarnya.(*)