Racun Kesetaraan Gender

Oleh: Fathimah Bilqis, S.Pd

Fourth World Conference on Women (Konferensi Dunia Keempat terhadap Perempuan) terselenggara di Beijing, China, pada 4 – 15 September 1995 silam. Dalam konferensi tersebut terhasilkan sebuah dokumen yang dikenal dengan Beijing Platform for Action (BPfA). Sebuah resolusi yang diadopsi lembaga Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nation Women (UN Women). Konferensi perempuan Internasional ini membahas mengenai pemberdayaan perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan hak-hak kaum perempuan melalui konsep kesetaraan gender.

Deklarasi ini diadopsi oleh 189 negara, termasuk belasan negeri-negeri muslim. Konsep kesetaraan gender dalam dokumen BPfA membahas 12 bidang perhatian kritis, yaitu: (1) Perempuan dan Kemiskinan; (2) Pendidikan dan Pelatihan Perempuan; (3) Perempuan dan Kesehatan; (4) Kekerasan terhadap Perempuan; (5) Perempuan dan Konflik Bersenjata; (6) Perempuan dan Ekonomi; (7) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan; (8) Mekanisme Institusional untuk Memajukan Perempuan; (9) Hak Asasi Perempuan; (10) Perempuan dan Media; (11) Perempuan dan Lingkungan; dan (12) Anak Perempuan.

Tahun 2020 ini merupakan tahun ke-25 setelah Deklarasi Beijing ini disepakati. Setiap 5 tahun sekali dilakukan evaluasi mengenai hasil pencapaian Deklarasi tersebut di negara-negara yang bersepakat. Deklarasi ini mendorong negara untuk memformulasikan strateginya dalam seluruh kebijakan hukum dan berbagai program di semua aspek kehidupan untuk memasukan perspektif kesetaraan gender.

Perkembangan BPfA +25 Indonesia

Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM Nasional dengan mandat spesifik penghapusan kekerasan terhadap perempuan ikut melakukan evaluasi dalam forum pemerintah untuk BPfA +25. Selain mereka jaringan NGO (Non Government Organization) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarkat) perempuan pun turut hadir dalam evaluasi tersebut antara lain GPPI (Gerakan Perempuan Peduli Indonesia) dan Kalyanamitra.

Dalam laporan Komnas Perempuan dalam 5 tahun terakhir: (1) tahun 2019 tercatat 406.178 kasus; (2) tahun 2018 tercatat 348.466 kasus; (3) tahun 2017 tercatat 259.150 kasus; (4) tahun 2016 tercatat 321.752 kasus; dan (5) tahun 2015 tercatat 293.220 kasus. Kasus-kasus tersebut baik meliputi ranah personal, komunitas maupun negara. Ranah personal seperti meningkatnya angka kekerasan terhadap anak perempuan pada 2019 artinya rumah bagi anak perempuan sudah tidak aman lagi. Ranah komunitas pada tahun 2019 seperti kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 3.915 kasus, pencabulan 1.136 kasus, perkosaan 762 kasus dan pelecehan seksual 394 kasus. Serta ranah negara yaitu kasus penggusuran dan pelecehan seksual pada WHRD (Women Human Right Defenders, pendamping korban) dan korban saat memperjuangkan wilayah kelolanya (2019).

Berbagai program diimplementasikan di Indonesia dengan harapan kesejahteraan perempuan dengan mewujudkan kesetaraan gender. Namun, selama 25 tahun terakhir ini begitu lambat progress (kemajuan)-nya. Bahkan pada data Komnas di atas menunjukkan kasus-kasus terhadap perempuan kian banyak. Keberadaan kesetaraan gender tidak mampu memberikan perubahan secara nyata pada kesejahteraan kaum perempuan.

Feminis dan Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender bukan isu baru dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan. Kaum feminis merupakan kelompok laten yang sudah malang melintang dalam upaya memperjuangkan kaum perempuan. Gerakan yang senantiasa mengampanyekan hak-hak perempuan baik dalam ranah ekonomi, politik, sosial-budaya bahkan ranah domestik perempuan. Sebuah kampanye untuk menyejajarkan kaum perempuan dan laki-laki.

Gerakan feminis di dunia sudah hadir sejak abad ke-18 beriringan dengan bangkitnya peradaban Barat. Semakin berkembang pesat pada abad ke-20. Budaya patriarki (memandang perempuan di bawah laki-laki) yang kental di masyarakat memarginalkan peran perempuan. Perempuan tidak memiliki hak pendidikan, ekonomi, politik, serta hak-hak lainnya yang hanya dirasakan oleh laki-laki.

Sebelum Konferensi Beijing, Majelis Umum PBB pada tahun 1979 di Amerika Serikat telah menyelenggarakan perjanjian Internasional Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yaitu konvensi (kesepakatan atau perjanjian Internasional) mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini diikuti oleh 189 negara, termasuk Indonesia.

Adapun implementasi konvensi CEDAW yang telah disepakati Indonesia, pada tahun 2000 lahirlah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarus-utamaan Gender (PUG). Selain itu tahun 2011-2012 hadir Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG). Pengarus-utamaa gender maupun keadilan dan kesetaraan gender merupakan ide yang bernafas sama dengan ide kesetaraan gender.

Membongkar Proyek Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah seruan untuk menuju kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk seluruh aspek, baik dalam ranah publik maupun domestik perempuan. Ide ini lahir dari pandangan hidup sekuler-liberal. Pengalaman historis di negeri Barat akan ketidakadilan terhadap perempuan, penindasan perempuan, serta tidak memiliki hak politik, ekonomi, serta pendidikan bagi perempuan melatarbelakangi lahirnya ide ini. Perempuan dipandang masyarakat kelas bawah dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan lebih parah lagi diibaratkan budak atau disamakan dengan hewan. Jelas sekali pandangan mengenai perempuan seperti ini tidak berasal dari Islam.

Kesetaraan gender merupakan ide yang cacat dan irasional. Bagaimana tidak, mereka menafikan perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Pada fitrahnya fisik perempuan tidak sekuat fisik laki-laki, namun dengan ide ini perempuan harus menanggung beban ganda. Selain fitrah keibuan (hamil, melahirkan, menyusui), perempuan pun dibebani sebagai breadwinner (pencari nafkah). Pada gilirannya akan menghantarkan pada keretakan keluarga dan hancurnya generasi.

Proyek kesetaraan gender akan mengeliminasi berbagai peran domestik perempuan. Peran sebagai seorang istri dari suaminya, akan terkikis dengan pemahaman kesetaraan gender yang digaungkan Barat. Bagaimana tidak, dengan ide ini seorang istri tidak merasa perlu untuk menaruh hormat kepada suaminya. Maka, ikatan pernikahan bukan suatu hal yang mustahil akan berujung pada perceraian. Bahkan survei membuktikan perceraian kian marak. Begitupula peran seorang ibu dari anak-anaknya. Kesetaraan gender menjadikan ibu lebih sibuk bahkan sebagai breadwinner (pencari nafkah). Lantas siapa yang akan mendidik generasi? Kian hari angka kriminalitas anak pun kian meningkat, bahkan dengan hal yang tidak manusiawi.

Ironi ide kesetaraan gender dengan penghormatan pada perempuan. Di negara-negara Barat pengusung kesetaraan gender garis keras, persentase angka pelecehan seksual terhadap perempuan yang tinggi, seperti: Swedia 81%, Denmark 80%, Prancis 75%, Inggris 68%. Bahkan di Indonesia berdasarkan laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 bahwa angka IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) mengalami peningkatan dengan sumbangsih pendapatan perempuan. Namun ironi, Indonesia masih menduduki posisi keempat tertinggi Indeks Ketimpangan Gender di antara negara-negara ASEAN. Kesetaraan gender dalam menghormati perempuan jauh panggang dari api.

Negara dengan tingkat partisipasi perempuan yang tinggi baik dalam ekonomi maupun politik tidak berkorelasi dengan kesejahteraan negara tersebut. Rwanda dengan partisipasi politik perempuan 60% anggota parlemen. Namun, tingkat kemiskinan berkisar 40%. Tidak jauh berbeda dengan kondisi Meksiko dan Afrika Selatan. Kesetaraan gender jelas tidak dapat dihubungkan dengan kemajuan suatu negara.

Terlebih sejumlah buruh perempuan di Indonesia yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FPMI) melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Beberapa poster seperti ‘International Women’s Day 2020: Hapus Diskriminasi PPh 21 – Tolak Omnibus Law – Stop Kekerasan dan Pelecehan dalam Dunia Kerja’; ‘Tolak Omnibus Law: Hak Cuti Haid Hilang, Jakarta Cuti Melahirkan Hilang, Hak Cuti Keguguran Kandungan Hilang, Hak Cuti Menikah Hilang.’ [detiknews.com, 6 Maret 2020]

Ide kesetaraan gender yang merupakan mandat dari berbagai perjanjian ataupun kesepakatan Internasional telah nyata bertabrakan dengan keluarnya RUU Omnibus Law. Sangat membingungkan akan cara kerja pemerintahan di negeri ini. Di satu sisi mereka melaksanakan mandat kesetaraan gender dengan ‘harapan’ kesejahteraan perempuan, namun di sisi lain mereka menyerang perempuan dengan RUU Omnibus Law. Sungguh ironi. Seolah perjuangan kaum feminis melawan korporasi terjadi.

Kesejahteraan perempuan yang dipropagandakan oleh kaum feminis melalui ide kesetaraan gender merupakan sebuah ilusi belaka. Bukan hanya tidak mampu menyejahterakan perempuan bahkan data membuktikan bahwa kian hari kondisi perempuan kian memburuk. Diperparah dengan efek domino lainnya, yaitu kehancuran institusi keluarga dan generasi.

Kesetaraan Gender: Proyek Hegemoni Kapitalisme

Sebuah ideologi pasti akan melakukan berbagai cara untuk tetap eksis dan berkuasa. Tidak terkecuali ideologi kapitalisme. Ideologi ini diemban secara totalistas oleh mayoritas negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat (AS). Diikuti pula oleh negara-negara pengekor lainnya. Negara-negara dunia keempat pun dicekoki agar ikut serta dalam pembentukan negara kapitalisme yang lebih utuh.

Suatu proses alamiah bagi suatu ideologi untuk melebarkan sayapnya. Penyebarluasan ideologi ini merupakan bentuk eksistensinya di kancah Internasional, khususnya bagi negara adidaya. Menghentikan penyebarluasan ideologi ke seluruh dunia akan menghilangkan vitalitasnya, pada gilirannya akan tersingkir dari muka bumi. Begitupula AS dengan ideologi kapitalisme senantiasa menjaga eksistensinya agar tetap jaya. Metode baku bagi ideologi ini adalah dengan imperialisme (penjajahan).

Kapitalisme memandang perempuan sebagai pasar yang potensial. Penggerak roda perekonomian kapitalisme dengan adanya program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEP). Pelanggeng hegemoni ideologi kapitalisme dengan adanya program Pemberdayaan Politik Perempuan (PPP). Peran perempuan dalam ranah politik dan ekonomi ini begitu jelas akan melanggengkan hegemoni kapitalisme.

Bukti lain bahwa perempuan hanya dijadikan alat penggerak perekonomian dunia adalah kesenjangan upah dengan laki-laki. AS memberikan upah 79 sen terhadap perempuan, sedangkan laki-laki 1 dolar (100 sen). Inggris memberikan upah perempuan 20% lebih rendah dari laki-laki. Kesenjangan upah perempuan dengan laki-laki di negara-negara penganut kapitalisme seperti AS dan Inggris merupakan bentuk eksploitasi perempuan dalam bidang ekonomi.

Kekuatan AS sebagai negara adidaya kian hari kian merosot. Pangkalan militer AS di negeri-negeri kaum muslim mengalami penolakan atau pemberontak dari masyarakat sekitar. Perekonomian AS mengalami kebangkrutan. Rendahnya aspek moral warga AS. Saat ini AS tidak hanya melakukan penyebaran ideologi kapitalisme. Namun menekan adanya kemungkinan kekuatan baru yang mampu mengalahkannya. The New World Order (Tatanan Dunia Baru), yaitu Bersatunya seluruh kaum muslim dalam kesatuan Negara Islam yang ditakuti oleh kapitalisme Barat.

Keluarga sebagai benteng terakhir pertahanan kaum muslim pun  mulai ditargetkan oleh Barat. Barat begitu paham akan peran strategis seorang perempuan dalam membangkitkan masyarakat. Peran strategis-politis seorang ibu yang mampu melahirkan generasi berkualitas. Berbagai ide untuk menjerumuskan perempuan agar sesuai dengan arahan barat pun digencarkan. Kehadiran kaum feminis merupakan angin segar bagi Barat untuk menghancurkan perempuan. Ide kesetaraan gender yang saat ini dipropagandakan kaum feminis merupakan hal yang diinginkan pula oleh Barat. Hancurnya perempuan mengakibatkan hancurnya generasi. Pada akhirnya kebangkitan pada masyarakat hanya angan-angan belaka.

Telah nyata program atau propaganda kesetaraan gender merupakan proyek Barat untuk melanggengkan hegemoni kapitalisme. Ide ini bukan hanya tidak mampu menyejahterakan perempuan, bahkan sebuah racun yang akan menghancurkan dunia Islam. Selanjutnya, melestarikan hegemoni kapitalisme dengan mencegah kebangkitan Islam sebagai sebuah sistem politik, yaitu Khilafah.

Islam Memandang Kesetaraan Gender

Islam memandang sama laki-laki dan perempuan dalam hal potensi manusia. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi akal dan potensi hidup. Mereka sama membutuhkan makan, memiliki naluri beragama, naluri eksistensi dan naluri melestarikan jenis. Perbedaan di antara mereka adalah ketakwaannya. Sebab tujuan hidup mereka adalah beribadah, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (TQS Az Zariyat [51]: 56)

Adapun secara fitrah jinsiyyah (gender, seksualitas), Allah SWT menciptakan perempuan dan laki-laki berbeda. Perbedaan tersebut menjadikan mereka saling melengkapi. Laki-laki secara biologis didominasi hormone testosterone yang akan membentuk massa otot, ketahanan tingkat energi serta sifat-sifat maskulinitas lainnya. Sedangkan perempuan didominasi oleh hormone progesterone dan estrogen yang akan berpengaruh pada siklus menstruasi, kehamilan (menjaga otot rahim) serta sifat-sifat feminin lainnya. Perbedaan fitrah jinsiyyah ini yang akan menjadikan peran mereka berbeda dalam kehidupan. Laki-laki sebagai pencari nafkah, sedangkah perempuan sebagai ummu warobatul bayt wa ummu ajyal (ibu pengurus rumah tangga dan ibu pendidik generasi).

Perbedaan fitrah jinsiyyah tersebut tidak lantas menjadikan perempuan rendah dibandingkan laki-laki. Perbedaan peran tersebut menjadikan perempuan terhormat. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang harus dilindungi dan dihormati. Sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadits yang masyhur,

“Dari Abu Hurairah r.a., beliau berkata, “Seseorang datang kepada Rasul saw., dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi saw. menjawab ‘Ibumu!’ dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian kepada siapa lagi?’ Nabi saw. menjawab ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab ‘Ibumu.’ orang tersebut bertanya kembali ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi saw. menjawab ‘Kemudian ayahmu’.

(HR Bukhari No. 5971 dan Muslim No. 2548)

Adapun mengenai kesetaraan gender yang digaungkan Barat, jelas ini tidak berasal dari Islam. Sebab ide ini lahir dari sistem hidup Barat sekulerisme-liberalisme. Ide kesejahteraan gender menganjurkan perempuan untuk menentukan hak-hak dan peran mereka sendiri dalam kehidupan. Hal ini bertentangan dengan aqidah Islam, bahwa hak membuat aturan hanya Allah SWT. (lihat QS Al An’am ayat 57)

Lebih lagi makna kebahagiaan perempuan dalam konsep kesetaraan gender bertentangan dengan Islam. Barat memandang bahwa kebahagiaan perempuan disamaratakan dengan laki-laki, yaitu hanya kepuasan materialistik (termasuk seksualitas). Berbeda dengan Islam yang memandang makna kebahagiaan perempuan (tidak berbeda dengan laki-laki) yaitu meraih keridhoan Allah SWT.

Perbedaan taklif (pembebanan) hukum antara laki-laki dan perempuan seperti hak waris, talaq, pembatasan aurat, menjadi pemimpin, dan lainnya harus disikapi dengan taslim (menerima dengan pasrah). Sesungguhnya hanya Allah SWT sang Kholik yang lebih mengetahui mengenai segala hal yang dibutuhkan hamba-Nya. Allah SWT berfirman dalam QS An Nissa ayat 32, yang artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Klaim Barat bahwa Islam merendahkan perempuan seolah dijadikan masyarakat kelas bawah tentu sangat tidak berdasar. Bahkan hanya Islam satu-satunya paham atau ideologi yang memandang mulia seorang perempuan.

Khotimah

Segala permasalahan perempuan yang ada saat ini meliputi kemiskinan, kebodohan, kekerasaan dan lain sebagainya bukan karena permasalahan perbedaan peran aktif perempuan di ranah publik mereka. Melainkan segala permasalahan yang ada termasuk yang menimpa laki-laki diakibatkan oleh tatanan hidup yang rusak. Sistem buatan manusia yang tidak sesuai dengan fitrah manusia sangat nyata menghancurkan kehidupan umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Solusi kesetaraan gender yang ditawarkan Barat sangat jelas merupakan racun yang mematikan.

Wahai kaum Muslimah, sudah saatnya kita bangkit dengan Islam. Islam sebagai satu-satunya solusi atas segala permasalahan hidup manusia. Ideologi Islam yang mengatur urusan ekonomi, politik, sosial-budaya dan ranah domestik perempuan. Sudah banyak bukti mengenai peran perempuan di ranah publik, tanpa meninggalkan ranah domestiknya. Ummul Mukminin Aisyah r.a dengan kecerdasannya senantiasa dimintai pendapat mengenai permasalahan-permasalahan kehidupan. Fatimah binti Ubaidillah yang mampu melahirkan sosok imam besar, Imam Syafi’i. Mariam Al Ijliya seorang muslimah pembuat astrolabe (instrument global position yang menentukan posisi matahari dan planet-planet lainnya). Masih banyak muslimah lainnya yang begitu besar kontribusinya dalam peradaban Islam.

Besarnya kontribusi seorang Muslimah dalam peradaban Islam tidak terlepas dari pandangan hidup Islam yang diimplentasikan dalam kehidupan. Khalifah akan mendorong siapapun baik muslim atau muslimah untuk berkontribusi dalam kemajuan peradaban Islam. Kontribusi mereka didasari oleh landasan aqidah Islam, bukan materi belaka. Namun reward (hadiah) besar akan diberikan oleh para pemimpin sebagai bentuk apresiasi atas usahanya dalam membangun peradaban Islam.

Wallahu ‘alam bi ash showab. (*)