Regenerasi Petani untuk Ketahanan Pangan

(Oleh : Ridho Budiman Utama,

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat)

SEMAKIN menurunnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertanian menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Bertambahnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pasokan pangan sesuai dengan kebutuhan kian menambah ketergantungan Indonesia kepada negara lain. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan tanpa adanya upaya strategis dari pengambil kebijkan, tidak mustahil kedaulatan negeri ini akan terganggu.

Julukan Indonesia sebagai negeri agraris pun mungkin saja hanya tinggal sebuah legenda, atau bahkan mitos yang benar – benar diragukan kebenarannya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menyatakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2003 lalu jumlah rumah tangga petani mencapai 31 juta lebih. Sepuluh tahun kemudian (tahun 2013) jumlah tersebut menyusut hingga 26 juta rumah tangga saja. Sebagian dari mereka lebih memilih untuk mengalihkan usahanya ke bidang non pertanian.

Penurunan jumlah rumah tangga petani tersebut terus terjadi hingga hari ini. Adapun usaha pertanian yang dipandang kurang menjanjikan menjadi alasan utama bagi sebagian masyarakat untuk meninggalkan sawah – sawah mereka. Paradigma semacam ini terutama dianut oleh sebagian besar generasi muda yang saat ini masih duduk di bangku – bangku sekolah maupun kampus. Alhasil, setiap masa tanam maupun waktu panen tiba, para petani kesulitan mencari tenaga kerja karena yang menggarap pertanian saat ini sebagian besarnya adalah orang – orang yang sudah tua.

Jika kita teliti lebih jauh, banyaknya petani ataupun keluarga petani yang memutuskan untuk “pensiun” dari dunia pertanian disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ketidakberpihakan pemerintah terhadap nasib para petani. Rendahnya harga gabah yang dipatok oleh pemerintah untuk membeli hasil panen dari para petani menjadi faktor utama yang mengakibatkan kesejahteraan para petani tak kunjung membaik sekalipun mereka bertindak sebagai pemilik lahan yang sah.

Harga yang ditetapkan oleh pemerintah sering kali tidak seimbang dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan serta keringat yang dikucurkan. Selain itu besarnya resiko yang harus ditanggung oleh para petani apabila terjadi gagal panen pun menjadi alasan tersendiri bagi para petani untuk mengalihkan mata pencaharian mereka. Adapun keuntungan yang lebih besar justru dinikmati oleh para pemodal yang selama ini berperan sebagai distributor.

Kedua, minimnya transfer teknologi di bidang pertanian. Kenyataan menunjukkan, sebagian besar para petani kita menggarap sawah mereka secara tradisional. Hal tersebut bukan saja berakibat pada stagnan nya hasil panen, namun juga dapat meningkatkan resiko gagal panen. Beragam jenis penyakit atau hama pada tanaman semakin banyak ditemukan seiring berubahnya pola hidup masyarakat maupun akibat terjadinya perubahan iklim. Dengan kata lain, pemerintah belum bekerja secara maksimal dan memberikan perhatian khusus pada bidang pertanian. Padahal, ketersediaan pangan nasional akan sangat berpengaruh terhadap kedaulatan bangsa.

Ketiga, keterbatasan lahan. Terbatasnya lahan pertanian juga menjadi penyebab terkendalanya upaya regenerasi petani di tanah air. Banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pemukiman maupun kawasan industri mengakibatkan pasokan pangan semakin hari kian berkurang. Alih – alih berjuang untuk mengembalikan fungsi lahan, sebagian masyarakat lebih memilih untuk pasrah dengan keadaan. Kondisi tersebut diperparah dengan paradigma yang di kalangan masyarakat yang mengidentikkan petani sebagai profesi yang jauh dari kata sejahtera. Artinya, apalah guna memperjuangkan sesuatu yang sama sekali (dianggap) tidak mampu membawa keuntungan yang (lebih) besar.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam proses regenerasi petani sebagaimana dijelaskan oleh penulis di atas sudah sepatutnya menjadi perhatian serius dari para pemangku kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini diperlukan langkah – langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan yang jumlahnya semakin tinggi di masa yang akan datang. Untuk itu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan.

Pertama, memperbaiki taraf hidup para petani. Meningkatkan kesejahteraan (keluarga) petani merupakan hal paling utama yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka. Dalam hal ini pemerintah diharapkan lebih bijak dalam menentukan harga dasar gabah yang biasa dibeli dari para petani. Pemerintah diharapkan dapat menghitung dengan cermat biaya operasional yang telah dkeluarkan oleh petani mulai dari masa tanam hingga waktu panen, termasuk tenaga yang dikeluarkan oleh para petani. Dari data tersebut kemudian dapat dihitung berapa keuntungan yang sepantasnya diperoleh para petani berdasarkan luas lahan yang mereka miliki.

Kedua, membenahi manajemen data pertanian. Kisruh terkait import beras dan jagung yang terjadi beberapa waktu lalu hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi Kementerian terkait dalam proses pengambilan kebijakan. Kebijakan import beras menjelang masa panen dan import jagung di saat stok tengah melimpah merupakan kebijakan keliru yang merugikan kepentingan para petani. Artinya, keran import sebaiknya dibuka apabila ketersediaan pangan di dalam negeri memang benar – benar tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, akurasi data terkait jumlah kebutuhan dan ketersediaan pangan menjadi keharusan.

Ketiga, menyusun kurikulum SMK berbasis potensi daerah. Berdasarkan data dari Kemendikbud, jumlah SMK yang ada saat ini adalah sebanyak 2.944 SMK dengan jumlah siswa mencapai 459.738. Dengan 1.374 bidang keahlian yang tersedia, seluruh SMK tersebut meluluskan kurang lebih 111.984 siswa setiap tahunnya. Namun, jumlah lulusan yang belum terserap lapangan kerja masih cukup tinggi. Pada bulan Agustus 2018 saja, presentase pengangguran lulusan SMK adalah sebanyak 16,97 persen dari total penduduk Jawa Barat. Adapun bidang keahlian yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun potensi daerah setempat menjadi penyebab utama tingginya pengangguran di kalangan lulusan SMK tersebut.

Artinya, pendirian SMK serta penyusunan kurikulum pendidikan hendaknya benar – benar disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Untuk daerah Subang bagian utara, pendirian SMK Pertanian akan lebih bermanfaat bagi para lulusannya karena ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas. Pun demikian dengan daerah kabupaten Pangandaran, pembukaan SMK dengan jurusan Pariwisata lebih dibutuhkan dibandingkan dengan jurusan lainnya.

Keempat, mengendalikan alih fungsi lahan. Pembangunan pelabuhan Patimban secara tidak langsung akan berdampak pada berkurangnya lahan pertanian. Begitu juga dengan massifnya pembangunan pemukiman di daerah pinggiran kota Subang serta berkembangnya kawasan industri. Fenomena tersebut hendaknya disikapi secara serius dengan meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada. Apakah terjadi pelanggaran dalam proses alih fungsi lahan tersebut ataukah tidak. Selain itu pemerintah daerah pun diharapkan aktif dalam mencari lahan pengganti pertanian yang telah beralih fungsi.

Kelima, memberikan insentif khusus kepada daerah – daerah ataupun kelompok tani yang berhasil meningkatkan hasil produksinya maupun mereka yang mempertahankan lahannya agar tidak beralih fungsi. Insentif tersebut dapat berupa dana hibah, kemudahan akses permodalan untuk pengembangan usaha, sampai dengan pelatihan khusus untuk meningkatkan keahlian para petani dalam mengolah ladangnya. Peningkatan kompetensi tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. (*)