Rekonstruksi Pelajaran Sejarah, Akankah Fakta Masa Lalu Terdistorsi?

Oleh : Widya Astorina, S.Kom., M.Pd.

Pendidik Generasi

Indonesia dalam kondisi krisis pengetahuan akan pentingnya sejarah. Betapa tidak, belum luput dari ingatan tentang beberapa kata atau materi yang ditiadakan dan/atau diganti pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), penghapusan konten yang dianggap radikal pada 155 buku pelajaran PAI dalam rangka moderasi agama, dan memindahkan beberapa materi fiqih ke pelajaran sejarah, kini Kemendikbud akan merevisi kebijakannya dengan menjadikan mata pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran tidak wajib pada jenjang SMA/Sederajat di kelas X. Mata pelajaran sejarah akan digabungkan dengan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), seperti yang tertulis dalam file sosialisasi Kemendikbud tentang penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional.

Hal ini menjadi polemik di kalangan masyarakat pendidikan terutama guru dan akademisi. Komisioner Bidang Pendidikan, KPAI, Retno Listyarti menilai wacana untuk menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai pilihan (tidak wajib) di jenjang SMA, bahkan menghapus di jenjang SMK adalah tidak tepat. menurutnya, baik di jejang SMA ataupun SMK berhak mendapatkan pembelajaran sejarah dengan bobot dan kualitas yang sama. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Bagaimana mau menghargai kalau pelajaran tersebut tidak diberikan” tegas Retno, Jakarta (20/09/2020).

Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia, Hilmar Farid pun ikut menanggapi wacana tersebut. “PP-MSI mendukung seruan para guru sejarah bahwa peran sejarah berperan penting dalam meberikan arah dan inspirasi bagi penyelesaian arah dan inspirasi bagi penyelesaian masalah kebangsaan. Selain itu juga memberikan rujukan nyata dan teladan bagi generasi muda, meningkatkan apresiasi terhadap karya Pendahulu, memberikan perpektif dan ukuran untuk menilai perjalanan bangsa.”

*Bagaimana Porsi Pelajaran Sejarah pada jenjang SMA/Sederajat?*
Menilik file sosialisasi Kemendikbud tentang penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional, mulai dari kebijakan menjadi pelajaran tidak wajib atau penggabungan mata pelajaran sejarah dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), secara bahasa memang tidak ada penghapusan mata pelajaran sejarah. Namun secara proporsional, porsinya akan menjadi lebih sempit jikan mata pelajaran tersebut digabungkan dengan mata pelajaran IPS. Kita tahu bahwa pelajaran IPS begitu luas. Banyak materi yang dibahas di dalamnya. Sehingga jika ditambahkan dengan penggabungan mata pelajaran sejarah, maka porsi mata pelajaran akan sedikit.

BACA JUGA:  Kala Emak Terpapar Corona

Dengan demikian, akan ada beberapa materi di dalamnya yang akan dipangkas, dikurangi, dihilangkan atau sejenisnya. Jika kebijakan ini akan diresmikan, perlu dicermati sejarah mana yang akan dipangkas? Karena bukan tidak mungkin, untuk kepentingan tertentu, sejarah kekejaman PKI, sejarah peradaban Islam atau sejarah jasa para ulama dihilangkan. Ini sangatlah berbahaya, karena akan menghilangkan memori bagi generasi mendatang.

*Bagaimana jika Kebijakan Pelajaran Sejarah dihapus pada Jenjang SMK?*
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan dimana lulusannya dicetak untuk dapat berdaya guna di dunia kerja/industri. Mengacu pada kebijakan kurikulum pendidikan 4.0, SMK sangat relevan dengan kurikulum tersebut. Dimana kurikulum pendidikan 4.0 mengarahkan lulusannya pada tuntutan adaptasi perkembangan teknologi generasi ke-4 yang serba canggih. Selintas cukup menarik bagi para siswa/i dan orangtuanya. Akan tetapi, kurikulum ini jika tidak diimbangi dengan pengetahuan agama, sejarah, dan lain-lain, maka mereka akan dicetak menjadi “mesin industri”. Mindset mereka hanya akan berpikir pada pekerjaan, dunia usaha, meraih keuntungan, mengejar kecanggihan yang terus berkembang dan pemikiran-pemikiran kapitalistik lainnya dengan meminimalisasi pembelajaran softskill lainnya, termasuk pelajaran sejarah.

Mereka akan “mati rasa” akan pengetahuan sejarah. Sehingga wacana kebijakan penghapusan pelajaran sejarah harus disikapi dengan arif dan penuh dengan pertimbangan yang matang. Akan dibawa pada arah mana generasi bangsa ini jika pendidikan yang diberikan hanyalah ilmu duniawi?