Relakah “Kita” Subang Terbagi Dua?

Oleh: Yusup Suparman

ENTAH terjadi atau tidak Kabupaten Subang terbagi menjadi dua?

Entah benar-benar dibutuhkan atau tidak oleh masyarakat Pantura memisahkan diri dari Kabupaten Subang?

Atau jangan-jangan hanya keinginan segelintir elit saja.

Nampaknya wacana pemekaran itu terus bergulir. Sejumlah elit getol melakukan konsolidasi.

Mantan Bupati Subang Eep Hidayat pun ditagih janjinya untuk membantu pemekaran Pantura. Wajar saja, Eep hadir pada deklarasi pemekaran Subang Utara tahun 2018, beberapa bulan sebelum Ruhimat-Agus Masykur menang Pilkada Subang.

Eep pun kemudian menyambangi kediaman tokoh Pantura, Dr Otong Rosadi. Mereka diskusi mengenai kelanjutan perjuangan pemekaran Pantura.
Perjuangan pemekaran Pantura sudah cukup lama.

Bila kita tengok ke belakang. Tahun 2010 gerakan pemekaran Pantura begitu menggeliat. Pada masa Bupati Eep. Ratusan masyarakat Pantura datangi gedung wakil rakyat.

“Berpisah dengan Subang adalah harga mati,” kata seorang pengunjuk rasa ketika itu dikutip dari Tempo.co, Rabu (9/2).

Dalam perjalanannya dilakukan pengkajian layak atau tidaknya pemekaran. Hasilnya tidak layak, berdasarkan kajian independen.

Tahun depan, Bupati Subang menganggarkan Rp 2 miliar untuk kajian akademik. Wajar bila bupati menganggarkan, ketika jadi calon bupati dia mendukung pemekaran Pantura.
Wacana pemekaran Pantura telah lama menjadi diskursus di ranah politik, khususnya jelang pemilihan kepala daerah. Baik pemilihan bupati maupun gubernur. Semoga saja wacana ini bukan untuk kepentingan elit politik saja.

Menurut Dian Ratna Sari dalam tulisannya yang berjudul “Menyoal Moratorium Pemekaran Daerah” dalam terbitan Pusat Penelitian Politik LIPI, bahwa sudah menjadi rahasia umum kebanyakan proses pemekaran daerah ditumpangi oleh kepentingan elite lokal yang menyaru sebagai aspirasi masyarakat.

Pilbup 2018 pasangan Ruhimat dan Agus Masykur mendukung pemekaran Pantura. Pilgub Jawa Barat tahun 2018 pasangan Ridwan Kamil dan Uu pun mendukung. Kini mereka menjadi kepala daerah. Masih serius kah memperjuangkan atau hanya meraih simpati masyarakat Pantura saja?
Jika kita amati, pemekaran Pantura bukan tanpa alasan.

Mereka ingin pemerataan pembangunan. Semacam ada kecemburuan sosial dalam pembangunan. Subang utara itu terkesan kurang diperhatikan, bahasa ekstremnya “termarjinalkan”. Benarkah? Mari kita renungkan saja.

Sederhananya seperti ada ketidakpuasan masyarakat Pantura atas perlakukan pemerintah daerah. Lalu sekarang ada harapan Pantura akan lebih maju, masyarakatnya akan sejahtera karena ada Pelabuhan Patimban.

Jika harapan itu jadi kenyataan dalam waktu dekat ini dan Pantura masih bagian dari Kabupaten Subang, masihkah “kekeuh” memisahkan diri? Semoga kita jadi saksi sejarah di masa mendatang.
Jika pemekaran terjadi, cita-cita dan impian aktivitas Pantura almarhum Kang Dadang Juanda (DJ) terwujud. “Dia sangat getol menyampaikan aspirasi soal pemekaran Subang Utara, itu jadi cita-cita perjuanganya. Yang juga harus diperjuangkan bagi aktivis-aktivis penerusnya di Pantura,” kata Tokoh Pemuda di Pamanukan Asep Maulana.

Tetap di alam Kabupaten Subang ataupun memilih suasana baru dengan nama kabupaten yang baru nanti itu pilihan masyarakat Pantura. Itu hak masyarakat. Bukan perbuatan melawan hukum. Dasar hukumnya jelas. Mengenai pemekaran daerah di atur dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Saat ini tinggal bagaimana Pemda Subang menyikapi wacana yang berkembang tersebut. Jika kita amati sudah ada keberpihakan dari Pemda Subang untuk pemekaran Subang Utara. Dengan menganggarkan untuk kajian akademik untuk mengetahui layak atau tidaknya menjadi daerah otonom.

Namun yang terpenting hari ini Pemda Subang mesti memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Pantura. Jangan ada bahasa, pembangunan hanya di Subang selatan saja, mentang-mentang bupatinya dari Subang selatan. Eits, Ketua DPRD Subang saat ini, Narca Sukanda berasal dari Pantura.

“Urusan selatan pak bupati, urusan Pantura saya,” gurauan Narca, politisi PDIP itu belum lama ini di ruang kerjanya.

Mestinya Pemda berusahalah untuk meminimalisir kecemburuan dalam pembangunan. Semuanya masyarakat Kabupaten Subang, berhak mendapat perlakuan yang sama.

Jika upaya-upaya pembangunan itu berhasil memuaskan masayarakat Pantura, masihkah wacana pemekaran terus berlanjut?

Relakah nanti disebut Pelabuhan Patimban bukan berada di Kabupaten Subang?

Untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat apakah jalan satu-satunya hanya melalui pembentukan kabupaten baru?(*)

Penulis adalah Wartawan Pasundan Ekspres