Semua Bisa Sekolah, Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Melalui Pendidikan Kesetaraan

Oleh: Iwan Yuswanto SPd

*) Pamong Belajar Pertama SPNF SKB SNN Kabupaten Subang

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan melakukan revolusi karakter bangsa dapat dicapai melalui bidang pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negara mendapatkan pendidikan. Hak memperoleh pendidikan bagi seluruh warga Negara merupakan hak dasar manusia hal ini sesuai UUD 1945 pasal 31 ayat 2 “setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka partisipasi kasar (APK)keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya sekolahbaik biaya yang langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku, dan biaya lain-lain.

BACA JUGA:  Tantangan ICMI di Era Pandemi dan Disrupsi

Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah tingginya angka putus sekolah (drop out), sehingga berpengarauh terhadap APK.

Dengan berbagai kondisi dan situasi anak sehingga tidak mengikuti program pendidikan dasar maupun kursus keterampilan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian untuk mendata dan mengajak kembali untuk kembali menempuh pendidikannya sehingga nantinya dapat meningkatkan dan sejajar pendidikannya dengan anak-anak se usiannya serta mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa dan Negara.

Bagaimana cara kita untuk mensinergikan dalam penanganan anak tidak sekolah (ATS) agar dapat kembali belajar disatuan pendidikan baik itu jenjang formal maupun nonformal? Ini pertanyaan yang berwujud pada diskusi panjang yang seharusnya menjadikan solusi kongkrit bagi penanganan anak tidak sekolah.

BACA JUGA:  Memperkuat Hubungan Ekonomi dan Sosial Budaya Indonesia Baru