Solusi Hakiki Atasi Dilema Daging Sapi

Oleh : Uqie Nai
Member Akademi Menulis Kreatif4

Di tengah rentetan musibah yang bertubi, daging sapi menuai sensasi. Bagaimana tidak, daging sapi sebagai sumber protein bagi tubuh manusia, kini diacuhkan pembeli hanya karena harganya yang terus naik. Kabarnya, daging sapi di pasar tradisional yang tadinya ada dikisaran Rp110.000 kini menjadi Rp125.000 perkilonya. Bahkan di beberapa daerah semisal DKI Jakarta telah mencapai Rp135.000.

Kondisi ini menyebabkan dilema bagi pedagang daging. Dinaikkan pelanggan menolak, tidak dinaikkan pedagang merugi. Muncullah spekulasi, bahwa kenaikan tersebut disebabkan faktor cuaca, nilai tukar rupiah dan harga bobot hidup sapi yang terus merangkak.

Menurut Kepala UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Bandung Cecep Hendrayadi, sapi hidup impor Indonesia sebagian besar didatangkan dari Australia dan saat ini harganya mengalami kenaikan. Dari Rp4.000-Rp5.000 perkilogram. Selain itu, nilai tukar dolar terhadap rupiah juga mengalami pelemahan sehingga turut mempengaruhi harga pembelian sapi impor. (Ayobandung.com, 22/1/2021)

Kenaikan sumber protein ini sebetulnya bukan hal yang baru. Setiap momen tertentu semisal Ramadan, Hari Raya Ied, Natal dan Tahun Baru pasti mengalami perubahan harga. Anehnya, tindakan pemerintah menyikapi masalah ini selalu sama. Temporal, tidak mengakar.

Lesunya pembelian daging sapi di pasar tradisional akan menyebabkan pedagang putus asa atau bahkan melakukan aksi mogok massal. Kekecewaan ini sering muncul manakala keluh-kesah tak ada yang menanggapi, solusi tak pernah diberi terutama dari pihak pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

Kabar akan adanya mogok massal ternyata sampai juga ke telinga Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Bandung, Marlan. Menurut Marlan, pihaknya telah memiliki cara untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan operasi pasar dan mencari informasi wilayah mana yang terkendala suplai dan pendistribusian, apakah karena faktor cuaca atau bukan (Ayobandung.com, Kamis, 21/1/2021)

BACA JUGA:  Muda Adalah Kekuatan, Saatnya Agent Of Change Berpolitik

Jika solusi yang ditawarkan berupa operasi pasar, maka kemungkinan besar pemerintah akan mengambil kebijakan impor. Sementara, daging impor tersebut pasti dalam kondisi beku. Padahal masyarakat banyak yang enggan membeli daging beku. Ekonomis memang tapi kurang berkualitas. Berbeda dengan daging lokal. Lebih fresh dan jelas pihak pemotongnya (RPH).

Realita berulangnya kenaikan pangan dengan solusi-solusi parsial yang ditawarkan, sudah menjadi watak asli kapitalisme liberal yang ada saat ini. Sebuah paham yang diadopsi negara dalam mengatur perekonomian masyarakat. Selalu pihak pemodal yang diuntungkan ketimbang kesejahteraan pedagang khususnya, dan masyarakat umumnya.

Sumber kekayaan Indonesia sebetulnya melimpah, di daratan dan lautan. Dari Sabang hingga Merauke. Banyak area yang harusnya dijadikan lahan untuk pembudidayaan, pengembangbiakkan pertanian, perkebunan dan peternakan. Namun, alih-alih menggenjot upaya swasembada pangan, membangkitkan semangat rakyat serta mensejahterakannya, pemerintah justru melirik peluang “untung” dari impor. Sampai kapan kondisi ini menimpa negeri?

Selama negara masih berada pada sistem ekonomi kapitalisme, maka sampai kapanpun perekonomian negeri ini tak akan membaik. Sebab, perekonomian saat ini dikuasai hukum rimba. Siapa kuat, dia dapat. Ada pemodal ada manfaat. Fakta ini diperkuat lagi dengan keberadaan negara (pemerintah) sebagai regulator dan fasilitator pengusaha. Jadilah Indonesia surganya korporat dan neo imperialisme.

Satu-satunya cara mengakhiri ketidakmampuan negara mengurus perekonomian bangsa adalah dicampakkannya sistem kolonial di atas diganti dengan sistem perekonomian Islam di bawah institusi syariah kaffah. Mengapa harus sistem ini?