Solusi Hakiki Atasi Dilema Daging Sapi

Oleh : Uqie Nai
Member Akademi Menulis Kreatif4

Di tengah rentetan musibah yang bertubi, daging sapi menuai sensasi. Bagaimana tidak, daging sapi sebagai sumber protein bagi tubuh manusia, kini diacuhkan pembeli hanya karena harganya yang terus naik. Kabarnya, daging sapi di pasar tradisional yang tadinya ada dikisaran Rp110.000 kini menjadi Rp125.000 perkilonya. Bahkan di beberapa daerah semisal DKI Jakarta telah mencapai Rp135.000.

Kondisi ini menyebabkan dilema bagi pedagang daging. Dinaikkan pelanggan menolak, tidak dinaikkan pedagang merugi. Muncullah spekulasi, bahwa kenaikan tersebut disebabkan faktor cuaca, nilai tukar rupiah dan harga bobot hidup sapi yang terus merangkak.

Menurut Kepala UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Bandung Cecep Hendrayadi, sapi hidup impor Indonesia sebagian besar didatangkan dari Australia dan saat ini harganya mengalami kenaikan. Dari Rp4.000-Rp5.000 perkilogram. Selain itu, nilai tukar dolar terhadap rupiah juga mengalami pelemahan sehingga turut mempengaruhi harga pembelian sapi impor. (Ayobandung.com, 22/1/2021)

Kenaikan sumber protein ini sebetulnya bukan hal yang baru. Setiap momen tertentu semisal Ramadan, Hari Raya Ied, Natal dan Tahun Baru pasti mengalami perubahan harga. Anehnya, tindakan pemerintah menyikapi masalah ini selalu sama. Temporal, tidak mengakar.

Lesunya pembelian daging sapi di pasar tradisional akan menyebabkan pedagang putus asa atau bahkan melakukan aksi mogok massal. Kekecewaan ini sering muncul manakala keluh-kesah tak ada yang menanggapi, solusi tak pernah diberi terutama dari pihak pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

Kabar akan adanya mogok massal ternyata sampai juga ke telinga Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Bandung, Marlan. Menurut Marlan, pihaknya telah memiliki cara untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan operasi pasar dan mencari informasi wilayah mana yang terkendala suplai dan pendistribusian, apakah karena faktor cuaca atau bukan (Ayobandung.com, Kamis, 21/1/2021)

Jika solusi yang ditawarkan berupa operasi pasar, maka kemungkinan besar pemerintah akan mengambil kebijakan impor. Sementara, daging impor tersebut pasti dalam kondisi beku. Padahal masyarakat banyak yang enggan membeli daging beku. Ekonomis memang tapi kurang berkualitas. Berbeda dengan daging lokal. Lebih fresh dan jelas pihak pemotongnya (RPH).

Realita berulangnya kenaikan pangan dengan solusi-solusi parsial yang ditawarkan, sudah menjadi watak asli kapitalisme liberal yang ada saat ini. Sebuah paham yang diadopsi negara dalam mengatur perekonomian masyarakat. Selalu pihak pemodal yang diuntungkan ketimbang kesejahteraan pedagang khususnya, dan masyarakat umumnya.

Sumber kekayaan Indonesia sebetulnya melimpah, di daratan dan lautan. Dari Sabang hingga Merauke. Banyak area yang harusnya dijadikan lahan untuk pembudidayaan, pengembangbiakkan pertanian, perkebunan dan peternakan. Namun, alih-alih menggenjot upaya swasembada pangan, membangkitkan semangat rakyat serta mensejahterakannya, pemerintah justru melirik peluang “untung” dari impor. Sampai kapan kondisi ini menimpa negeri?

Selama negara masih berada pada sistem ekonomi kapitalisme, maka sampai kapanpun perekonomian negeri ini tak akan membaik. Sebab, perekonomian saat ini dikuasai hukum rimba. Siapa kuat, dia dapat. Ada pemodal ada manfaat. Fakta ini diperkuat lagi dengan keberadaan negara (pemerintah) sebagai regulator dan fasilitator pengusaha. Jadilah Indonesia surganya korporat dan neo imperialisme.

Satu-satunya cara mengakhiri ketidakmampuan negara mengurus perekonomian bangsa adalah dicampakkannya sistem kolonial di atas diganti dengan sistem perekonomian Islam di bawah institusi syariah kaffah. Mengapa harus sistem ini?

Perekonomian yang diterapkan institusi Islam telah memberi gambaran kongkrit akan kesejahteraan yang ditimbulkannya. Masa Rasulullah saw. saat menjadi kepala negara di Madinah, hal pertama yang dibenahi beliau adalah masalah ekonomi hingga berlanjut masa kekhilafahan. Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ra. dan seterusnya sampai tahun 1924 M masa khilafah Utsmaniyyah.

Perluasan wilayah negara masa kepemimpinan khulafaurrasyidin dengan futuhatnya menuntut pengalokasian harta sesuai arahan syariat. Tidak diperkenankan harta itu berputar hanya pada orang kaya saja (QS. Al-Hasyr [59]:7); dibolehkannya aktivitas jual beli, namun diharamkannya aktivitas ribawi (QS. Al-Baqarah [2]: 275). Inilah salah satu praktik pemimpin bersama umat dalam koridor keimanan.

Selain praktik pemimpin Islam menanamkan akidah dalam beragam kegiatan masyarakat, negara pun akan menempatkan pegawainya untuk menjaga pelanggaran hak publik. Qadhi hisbah misalnya. Pegawai negara ini akan ditempatkan di area pasar dalam rangka mengawasi praktik kecurangan, penipuan yang dilakukan pedagang terhadap pembeli atau sebaliknya, dimana antar keduanya ada hak-hak yang dilanggar.

Jika terjadi polemik seputar harga barang di pasar, maka negara tidak akan bertindak mengambil alih harga. Negara akan menyerahkan urusan harga tersebut ke pedagang atau pembeli sesuai hukum supply and demand (penawaran dan permintaan).
Masa Rasulullah saw. pernah terjadi kenaikan harga yang luar biasa, sehingga kaum muslimin pada saat itu meminta agar Rasulullah mematok harga untuk mereka. Namun Rasulullah hanya berdoa agar Allah menghilangkan kenaikan harga dan memberikan keluasan rizki.

Rasulullah saw. sangat paham jika beliau yang menentukan harga,maka akan ada pihak yang terzalimi. Pedagang atau pembeli.

Sementara Umar bin Khattab ra. sering melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar untuk mengecek harga di pasar. Adakalanya menegur pedagang saat menaikkan harga terlampau tinggi atau terlalu murah karena khawatir menzalimi salah satu pihak.
Begitulah seharusnya seorang pemimpin (kepala negara) mengatur urusan masyarakat. Ada kondisi tertentu kebijakan di tangan pemimpin, rakyat mengikuti dan menjalankan. Ada saatnya pemimpin menyerahkan kepada rakyat jika kondisi di lapangan mereka yang lebih mengetahui, selama tidak ada yang dizalimi atau dicurangi. Peran negara di sini adalah mengawasi serta menjaga mereka dari tindakan pelanggaran dengan diberlakukannya sanksi tegas.

Kebijakan pemimpin untuk tidak mengintervensi harga akan didukung dengan kebijakan lain demi terbentuknya ketahanan pangan masyarakat. Mengupayakan pengelolaan lahan, mengerahkan tenaga ahli di bidangnya, memberikan subsidi pupuk, menghindari alih fungsi lahan, juga pendistribusian secara aman dan terkontrol. Dari mulai petani hingga konsumen adalah upaya optimal negara mewujudkan ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan publik.

Hal yang sama akan dilakukan negara terkait peternakan hewan sebagai sarana pemenuhan gizi masyarakat. Pemberdayaan peternak, ketersediaan lahan, rumah pemotongan hewan, pengawasan, pendistribusian hingga layak dikonsumsi adalah tanggung jawabnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jika pun harus melibatkan swasta, itu semata kerjasama untuk meningkatkan produksi pangan bukan untuk penguasaan secara personal atau kelompok.

Demikianlah kebijakan pemerintahan Islam sebagai implementasi syariat. Aturan yang diterapkan semata-mata ketakwaannya kepada Allah Swt. demi terwujudnya kemaslahatan umat. Bukan untuk pemodal atau imperalis tak punya hati sebagai produk dari kapitalisme. Karena untuk mereka pintu itu tertutup rapat.

Wallahu a’lam bi ash Shawwab.