Solusi Islam dalam Pengelolaan Tanah

Oleh : Lilis Iyan Nuryanti
Komunitas Pena Islam

Menyusuri Sumedang, terlihat keindahan pemandangan alamnya. Namun sayang, dibeberapa tempat masih banyak tanah yang dibiarkan kosong tanpa pengelolaan dan hanya rumput liar yang dibiarkan tumbuh disana.

Sejumlah tanah milik negara di Kabupaten Sumedang terbengkalai dan tidak terurus, tanah negara yang terbengkalai itu diantaranya, tanah bekas hak guna usaha (HGU) Gunung Kareumbi, tanah negara bekas perkebunan teh Margawindu atau Cisoka, lahan bekas Sampora, dan untuk sisanya masih dilakukan pendataan (Tribunjabar.id, 13/11/2020).

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, terdapat ribuan hektar lahan tidur milik pemerintah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan itu akan digunakan untuk kepentingan masyarakat diantaranya untuk agrobisnis juga pariwisata.

“Kedepannya tanah milik pemerintah ini akan dimanfaatkan untuk agrobisnis dan pariwisata dengan mengandeng privat sektor atau investor tapi negara yang menguasainya,” ucap Bupati (timesindonesia.co.id, 14/10/2020).

Pada sebagian lokasi, tanah negara dimanfaatkan oleh puluhan Kepala Keluarga (KK) menjadi rumah penduduk. Seperti yang ada di Blok Pangangonan Dusun Galemo Desa Cilengkrang Kecamatan Wado, yang kini masih berstatus numpang di tanah negara bekas perkebunan yang sudah puluhan tahun ditelantarkan.

Puluhan warga yang tinggal di sana, mayoritas merupakan warga kurang mampu yang betul-betul perlu mendapat perhatian pemerintah. Mereka masih tidak tenang menempati tanah negara tersebut, karena statusnya masih hak guna pakai. Mereka ingin mendapat kepastian soal status lahan yang mereka tinggali. Kalau lahan itu statusnya sudah menjadi hak milik, mereka pasti akan lebih tenang tidak akan takut diusir atau direlokasi (pikiran-rakyat.com, 26/04/2019).

Di sisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, hibahkan empat bidang tanah beserta bangunan kepada empat lembaga atau instansi vertikal yang ada di wilayah Sumedang. Empat lembaga yang menerima hibah tanah beserta bangunan tersebut, masing-masing Kepolisian Resort Sumedang seluas 17.162 m2, Kantor Kementerian Agama Sumedang seluas 1.360 m2, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumedang 270 m2, dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) seluas 5.000 m2 (kabar-priangan.com, 26/5/2021).

Dalam konsep kapitalisme sekarang ini, tidak ada pengaturan tentang mana lahan yang boleh dimiliki individu, lahan milik umum, dan lahan milik negara. Namun, semua lahan diklaim milik negara dan negara bisa mengalihkan pengelolaannya kepada swasta. Status kepemilikannya harus berdasar pada legalitas formal seperti sertifikat.

Tidak sedikit rakyat yang tinggal di suatu kawasan turun temurun dan mengelola lahan tersebut untuk penghidupan, sementara mereka tidak memiliki sertifikat. Kondisi inilah yang sering menimbulkan perampasan lahan dan penggusuran dari lahan yang sudah ditempatinya.

Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator saja serta keberpihakan yang lebih kepada korporasi. Mandulnya negara dari tanggung jawabnya sebagai pelindung dan penanggung jawab rakyat menyebabkan konflik sering kali memenangkan pihak yang kuat. Sedang rakyat dipaksa mengalah. Berbagai regulasi yang hadir pun semakin mendukung penguasaan lahan oleh korporasi, atas nama investasi.

Korporasi turut memicu terjadinya problem seperti perusakan lingkungan, dengan contoh pembangunan perumahan yang tidak mengutamakan keselamatan rakyat. Aparat yang tidak amanah serta sering memanipulasi perizinan termasuk dalam pembuatan sertifikat, sehingga memicu terjadinya konflik.

Butuh perubahan mendasar pada konsep tata kelola lahan yang merupakan bagian dari sistem politik dan ekonomi negara. Satu-satunya konsep yang layak digunakan hanyalah syariat Islam. Yang penerapannya telah terbukti keberhasilannya di pemerintahan islam, yang ditunjukkan Rasulullah dan para Khalifah setelah Beliau Saw.

Ada beberapa paradigma dan konsep penting dalam Islam untuk mengatur lahan dan menanggulangi alih fungsi lahan, yakni:

Pertama, Islam memandang tanah memiliki tiga status kepemilikan. Tanah yang boleh dimiliki individu seperti lahan pertanian. Tanah milik umum yaitu yang di dalamnya terkandung harta milik umum seperti tanah hutan, tanah yang mengandung tambang dengan jumlah yang sangat besar, tanah yang di atasnya terdapat fasilitas umum seperti jalan, rel kereta. Dan tanah milik negara, diantaranya tanah yang tidak berpemilik (tanah mati), tanah yang ditelantarkan, tanah di sekitar fasilitas umum, dll.

Berdasarkan konsep kepemilikan ini, maka tidak diperbolehkan tanah hutan diberikan izin konsesi kepada swasta/korporasi baik untuk pariwisata, perkebunan, pertambangan, maupun kawasan pertanian. Apalagi kawasan hutan tersebut jika dimanfaatkan bisa menimbulkan mudarat yang luas bagi masyarakat.

Kedua, terkait lahan pertanian. Islam memandang kepemilikan lahan sejalan dengan pengelolaannya. Ketika seseorang memiliki lahan namun tidak dikelola, maka hak kepemilikannya bisa dicabut.

Hal ini berdasarkan nash ijmak Sahabat: “Orang yang memagari tanah tidak berhak lagi (atas tanah tersebut) setelah (menelantarkannya) selama tiga tahun.”

Karena itu pula Islam melarang menyewakan lahan pertanian berdasarkan hadis: “Rasulullah Saw. telah melarang pengambilan sewa atau bagian atas tanah.” (HR Muslim)

Jika pemilik tanah itu tidak mampu mengolahnya, dianjurkan untuk diberikan kepada orang lain tanpa kompensasi. Nabi Saw bersabda,”Barangsiapa mempunyai tanah (pertanian), hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya.” (HR Bukhari)

Konsep seperti ini akan menjaga kepemilikan seseorang atas lahan, sekalipun tidak memiliki sertifikat, bahkan memudahkan siapa pun untuk memiliki lahan. Ketika ditemukan suatu lahan yang tidak tampak ada kepemilikan seseorang di sana, maka boleh dimiliki siapa pun asalkan lahan tersebut dikelolanya.

Ketiga, untuk menjamin terkelolanya seluruh lahan pertanian secara maksimal dan kontinyu, negara akan menjamin secara penuh. Caranya dengan memberi bantuan bagi petani hal apa saja yang diperlukan baik modal, hingga infrastruktur pendukung. Semua disediakan dengan murah bahkan gratis.

Karena syariah Islam mengharuskan pemilik tanah pertanian untuk mengolahnya sehingga tanahnya produktif. Negara dapat membantunya dalam penyediaan sarana produksi pertanian, seperti kebijakan Khalifah Umar bin Khathab memberikan bantuan sarana pertanian kepada para petani Irak untuk mengolah tanah pertanian mereka.

Dengan jaminan seperti ini, tidak akan terjadi penjualan atau alih fungsi lahan oleh petani disebabkan tidak punya modal. Apalagi dalam pemerintahan Islam, kebutuhan rakyat akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan juga dijamin negara. Para petani tidak akan diberatkan dengan biaya pendidikan anak-anaknya, maupun biaya kesehatan serta keamanan.

Contoh lain tampak pada kebijakan Umar bin Khathab ketika meminta walinya yang berada di Bashrah, agar memberikan perhatian lebih kepada rakyatnya yang mengusahakan lahannya untuk pertanian dan peternakan kuda. Sebab apa yang diusahakannya mengandung kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin secara umum.

Umar mengatakan dalam suratnya: “Amma ba’du. Sesungguhnya Abu Abdullah menyebutkan bahwasanya dia menggarap ladang di Bashrah dan beternak kuda di kala tidak ada seseorang penduduk Bashrah yang melakukannya. Sungguh bagus apa yang dilakukannya, maka bantulah ia atas pertanian dan peternakannya…”.

Begitulah, pemerintahan Islam akan memberikan perhatian lebih besar dalam pengelolaan lahan-lahan pertanian, karena berdampak besar terhadap pemenuhan pangan seluruh rakyat apalagi bila terancam krisis.

Keempat, untuk lahan-lahan pertanian yang terlanjur beralih fungsi ke penggunaan lain, maka pemerintahan Islam dapat saja mengembalikannya kepada fungsi asal. Hal ini dilakukan karena pemerintahan Islam wajib mengurusi seluruh hajat rakyat termasuk pangan.

Jika lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi fasilitas umum seperti jalan, bandara, atau lainnya, maka fasilitas tersebut dipindahkan dari lahan semula. Sehingga lahannya bisa kembali difungsikan untuk pertanian. Apalagi bila infrastruktur yang dibangun tidak terlalu dibutuhkan masyarakat luas.

Apabila lahan pertanian dimiliki seseorang namun dialih fungsikan kepada pemanfaatan nonpertanian seperti perumahan, maka pemerintahan Islam akan membeli lahan tersebut dengan harga yang disepakati. Lalu tanah tersebut dikelola negara untuk pertanian.

Di samping itu, negara akan melakukan edukasi kepada pemilik lahan terkait pentingnya mengembalikan fungsi lahan untuk pertanian. Negara harus hadir di tengah rakyatnya sebagai pengurus dan pelindung. Negara tidak boleh memberikan pengistimewaan kepada sebagian warganya (seperti perusahaan). Semua rakyat yang di bawah kekuasaannya wajib mendapat perlakuan yang sama. Karakter aparatnya adalah yang bertakwa kepada Allah, kompeten di bidangnya, dan ihsan melayani rakyatnya.

Pelaksanaan hukum-hukum ini akan menjaga terdistribusikannya lahan pertanian kepada orang-orang yang membutuhkan. Semua lahan pertanian akan terus hidup, terkelola, dan tercegah dari masifnya alih fungsi. Kebijakan ekstensifikasi yang mungkin diambil pemimpin Islam, tidak akan menimpa lahan-lahan milik umum seperti hutan.

Implementasi konsep ini harus sejalan dengan aturan-aturan Islam lainnya, baik bidang politik, ekonomi, keuangan, pendidikan, dsb. Tidak mungkin dijalankan kecuali oleh pemerintahan Islam. Sebab dengan institusi inilah yang akan melaksanakan syariat Islam secara Kaffah dan sungguh-sungguh dalam me-ri’ayah urusan umat. Sehingga umat ada dalam ketenangan dan kesejahteraan. Wallaahu a’lam bi ash shawab.(*)