Solusi Islam dalam Pengelolaan Tanah

Oleh : Lilis Iyan Nuryanti
Komunitas Pena Islam

Menyusuri Sumedang, terlihat keindahan pemandangan alamnya. Namun sayang, dibeberapa tempat masih banyak tanah yang dibiarkan kosong tanpa pengelolaan dan hanya rumput liar yang dibiarkan tumbuh disana.

Sejumlah tanah milik negara di Kabupaten Sumedang terbengkalai dan tidak terurus, tanah negara yang terbengkalai itu diantaranya, tanah bekas hak guna usaha (HGU) Gunung Kareumbi, tanah negara bekas perkebunan teh Margawindu atau Cisoka, lahan bekas Sampora, dan untuk sisanya masih dilakukan pendataan (Tribunjabar.id, 13/11/2020).

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, terdapat ribuan hektar lahan tidur milik pemerintah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan itu akan digunakan untuk kepentingan masyarakat diantaranya untuk agrobisnis juga pariwisata.

“Kedepannya tanah milik pemerintah ini akan dimanfaatkan untuk agrobisnis dan pariwisata dengan mengandeng privat sektor atau investor tapi negara yang menguasainya,” ucap Bupati (timesindonesia.co.id, 14/10/2020).

Pada sebagian lokasi, tanah negara dimanfaatkan oleh puluhan Kepala Keluarga (KK) menjadi rumah penduduk. Seperti yang ada di Blok Pangangonan Dusun Galemo Desa Cilengkrang Kecamatan Wado, yang kini masih berstatus numpang di tanah negara bekas perkebunan yang sudah puluhan tahun ditelantarkan.

Puluhan warga yang tinggal di sana, mayoritas merupakan warga kurang mampu yang betul-betul perlu mendapat perhatian pemerintah. Mereka masih tidak tenang menempati tanah negara tersebut, karena statusnya masih hak guna pakai. Mereka ingin mendapat kepastian soal status lahan yang mereka tinggali. Kalau lahan itu statusnya sudah menjadi hak milik, mereka pasti akan lebih tenang tidak akan takut diusir atau direlokasi (pikiran-rakyat.com, 26/04/2019).

Di sisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, hibahkan empat bidang tanah beserta bangunan kepada empat lembaga atau instansi vertikal yang ada di wilayah Sumedang. Empat lembaga yang menerima hibah tanah beserta bangunan tersebut, masing-masing Kepolisian Resort Sumedang seluas 17.162 m2, Kantor Kementerian Agama Sumedang seluas 1.360 m2, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumedang 270 m2, dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) seluas 5.000 m2 (kabar-priangan.com, 26/5/2021).

BACA JUGA:  PANDEMI, WHATSAPP DAN KAMUS GEOGRAFI

Dalam konsep kapitalisme sekarang ini, tidak ada pengaturan tentang mana lahan yang boleh dimiliki individu, lahan milik umum, dan lahan milik negara. Namun, semua lahan diklaim milik negara dan negara bisa mengalihkan pengelolaannya kepada swasta. Status kepemilikannya harus berdasar pada legalitas formal seperti sertifikat.

Tidak sedikit rakyat yang tinggal di suatu kawasan turun temurun dan mengelola lahan tersebut untuk penghidupan, sementara mereka tidak memiliki sertifikat. Kondisi inilah yang sering menimbulkan perampasan lahan dan penggusuran dari lahan yang sudah ditempatinya.

Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator saja serta keberpihakan yang lebih kepada korporasi. Mandulnya negara dari tanggung jawabnya sebagai pelindung dan penanggung jawab rakyat menyebabkan konflik sering kali memenangkan pihak yang kuat. Sedang rakyat dipaksa mengalah. Berbagai regulasi yang hadir pun semakin mendukung penguasaan lahan oleh korporasi, atas nama investasi.

Korporasi turut memicu terjadinya problem seperti perusakan lingkungan, dengan contoh pembangunan perumahan yang tidak mengutamakan keselamatan rakyat. Aparat yang tidak amanah serta sering memanipulasi perizinan termasuk dalam pembuatan sertifikat, sehingga memicu terjadinya konflik.

Butuh perubahan mendasar pada konsep tata kelola lahan yang merupakan bagian dari sistem politik dan ekonomi negara. Satu-satunya konsep yang layak digunakan hanyalah syariat Islam. Yang penerapannya telah terbukti keberhasilannya di pemerintahan islam, yang ditunjukkan Rasulullah dan para Khalifah setelah Beliau Saw.

Ada beberapa paradigma dan konsep penting dalam Islam untuk mengatur lahan dan menanggulangi alih fungsi lahan, yakni:

Pertama, Islam memandang tanah memiliki tiga status kepemilikan. Tanah yang boleh dimiliki individu seperti lahan pertanian. Tanah milik umum yaitu yang di dalamnya terkandung harta milik umum seperti tanah hutan, tanah yang mengandung tambang dengan jumlah yang sangat besar, tanah yang di atasnya terdapat fasilitas umum seperti jalan, rel kereta. Dan tanah milik negara, diantaranya tanah yang tidak berpemilik (tanah mati), tanah yang ditelantarkan, tanah di sekitar fasilitas umum, dll.

BACA JUGA:  Negara Abai, Kebutuhan Rakyat Tergadai

Berdasarkan konsep kepemilikan ini, maka tidak diperbolehkan tanah hutan diberikan izin konsesi kepada swasta/korporasi baik untuk pariwisata, perkebunan, pertambangan, maupun kawasan pertanian. Apalagi kawasan hutan tersebut jika dimanfaatkan bisa menimbulkan mudarat yang luas bagi masyarakat.

Kedua, terkait lahan pertanian. Islam memandang kepemilikan lahan sejalan dengan pengelolaannya. Ketika seseorang memiliki lahan namun tidak dikelola, maka hak kepemilikannya bisa dicabut.