Standar Harga Perjalanan Dinas Tepat, Efisiensi dan Efektifitas  Pembangunan Daerah Meningkat

Oleh Ana Sariasih

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Barat

Saat ini, sesuai Peraturan Pemerintah 17 tahun 2017, kaidah penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis Program (money follow program) melalui pembangunan berbasis kinerja. Bahkan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan kinerja sebagai basis dalam perencanaan maupun pelaksanaan angaran.

Namun, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyatakan bahwa capaian output pembangunan daerah belum memadai dan masih terjadi ketimpangan antar-daerah.Untuk melihat bagaiman kondisi capaian tersebut, antara lain dapat dilakukan dengan melihat instrumen yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja, antara lain indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Standar biaya merupakan instrumen yang berkaitan sangat erat dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas pembangunan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri, Kebijakan Penyusunan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Adapun pedoman yang digunakan adalah standar teknis & harga satuan regional. Sedangkan Bblanja urusan pemerintahan  wajib yang tidak terkait  pelayanan  dasar & urusan pemerintah pilihan berpedoman pada analisis Standart biaya dan standar harga satuan regional.  Standar ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar biaya, juga digunakan  Pemerintah Pusat dalam mengendalikan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dananya berasal dari APBN. Terdapat  standar biaya yang berlalu untuk  kurun waktu tertentu maupun standar biaya yang bersifat tahunan. Standar biaya masukan salah satunya. Dalam standar biaya masukan ini, biaya dikelompokkan dalam 2 kelompok besar yaitu kelompok lampiran I dan II. Lampiran satu berupa honorarium dan uang harian perjalanan dinas. Kelompok ini berfungsi sebagai batas tertinggi di dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Sedangkan kelompok II, berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan. Sebagai contoh biaya pemeliharaan. Proses pembuatan standart biaya ini diawali dengan penyusunan norma, pengumpulan dan entry data, pengolahan & rekonsiliasi data, penyusunan draft Peraturan Menteri Keuangan (PMK),dilanjutkan pembahasan dengan pihak terkait dan finalisasi serta pengesahan PMK.

Di daerah, saat ini standar biaya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Terdapat bermacam proses dalam penetapannya. Ada yang bekerja sama dengan pihak luar misalnya universitas. Ada pula yang ditetapkan berdasarkan usulan SKPD. Stardar biaya yang “tepat” menjadi sangat penting  dan urgent khususnya bagi Pemerintah daerah yang sumber dana untuk pembangunan masih sangat tergantung dari dana tranfer  dari pemerintah pusat. Termasuk Pemda di Jawa Barat. Ketergantungannya menunjukkan angka di atas 60%. Dengan ketergantungan ini, sepatutnya efisiensi dan efektitas pembangunan mendapat perhatian secara khusus.  ‘Value for Money’, harus diwujudkan dalam menjalankan pembagunan.  Pencapaian kinerja yang dapat dirasakan masyarakat menjadi utama.

Namun, Sumber Dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan  menyampaikan bahwa, saat ini perbandingan belanja lansung dan tidak lansung mencapai 30:70. Ini mengandung makna bahwa anggaran yang langsung dirasakan masyarakat hanya 30 persen dari total belanja. Tingginya anggaran tidak langsung ini sangat dipengaruhi oleh standar biaya yang ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.

Standart biaya yang ditetapkan oleh masing masing kepala daerah mempunyai variasi yang besar termasuk dalam besarannya.Perjalanan dinas  salah satunya. Bahkan mempunyai perbedaan cukup menonjol dibanding standar biaya di Pemerintah Pusat (APBN).

Hal pernah mendapat perhatian khusus dari Kementrian Dalam Negeri. Melalui Permendagri No.37 Tahun 2014 tentang Penyusunan APBD TA 2015. Ditegaskan bahwa standar satuan harga perjadin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN. Peraturan mendorong  beberapa pemerintah daerah tetap menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM) dan PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjadin Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagai acuan dalam pelaksanaan Perjadinnya. Lebih lanjut,beberapa Pemda juga menjadikan PMK SBM sebagai acuan dalam menentukan satuan biaya diluar Perjalanan Dinas.

Namun dalam perkembangannya,  saat ini,  Pemda tidak lagi menggunakan SBM pemerintah pusat. Besaran yang dirasa sangat kecil dan kemampuan daerah menjadi pertimbangannya. Ditjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan pernah menyampaikan hasil  analisis komparatif terhadap SBM pemerintah pusat. Satuan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan kepala daerah lebih tinggi sebesar 11-62%. Komponen uang Harian  memiliki rerata lebih tinggi (50%).

Selain besaran, juga  didapat perbedaan pengaturan. Uang harian di pusat hanya dibedakan antar daerah. Di pemerintah daerah untuk perjalanan dalam kota  dibedakan  atas golongan dan jarak dari kedudukan tujuan dalam kota/ kabupaten/propinsi serta ke Propinsi DKI.  Perbedaan antar wilayah digunakan ke tujuan di Luar DKI. Demikian juga besaran uang representatif yang jauh dari besaran pada PMK.

Untuk Tahun 2019 sesuai PMK SBM, maka uang harian yang di peroleh apabila melakukan perjalanan luar kota antara Rp360.000-580.000.  Untuk perjalanan dalam kota melebihi 8 jam  sebesar Rp140.000-230.000. Untuk uang harian bagi peserta diklat sebesar Rp140.000-230.000. Besaran uang harian tersebut sama meskipun golongannya jauh berbeda. Sedangkan uang representatif utntuk pejabat negara sebesar Rp250.000. Untuk pejabat eselon I  sebesar Rp200 ribu dan pejabat eselon II sebesar Rp150.000.

Sedangkan Standar Biaya Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 suatu Pemda, mengatur uang perjalanan dinas golongan I antara 412-870 ribu rupiah. Untuk golongan IV antara Rp 450-1.230 ribu rupiah. Sedangkan uang representatif  untuk perjalanan luar kota 200-550 ribu, sedangkan dalam kota lebih dari 8 jam antara 100- 550 ribu.

Sebagai ilustrasi apabila seorang pejabat eselon II dari Jawa Barat, misalnya Kakanwil Pajak/bea cukai/Kemenagpada bulan januari 2019 melakukan perjalanan ke bali atas  beban APBN selama 3 hari.Uang harian yang akan didapatkan sebesar satu juta delapan ratus  sembilan puluh rupiah (3 x 480.000 ditambah 3x 150.000).  Nilai lebih kecil lagi akan diterima bila kegiatan di Bali bersifat fullboard. Hanya  sembilan ratus tiga puluh ribu (3 x 160 ribu uang harian fullboard ditambah 3 X 150 ribu uang representatif).

Angka diatas  jauh berbeda  dengan apa yang di terima oleh Kepala Dinas di  suatu daerah di Jawa Barat yang melaksanakan perjalanan dinas ke bali dengan acara yang sama namun dibiayai APBD. Besaran uang harian yang diterima adalah tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah.(3x 1.080.000 ditambah 3 x 200 ribu).

Demikian pula bila seorang ASN golongan IV yang berkedudukan di Jawa Barat,  ditugaskan ke Jakarta untuk konsultasi dengan biaya APBD selama 3 hari, maka  uang harian yang akan diterima sebanyak tiga juta enam puluh ribu rupiah (3 X 1.020.000).  Sejumlah satu juta lima ratus sembilan puluh rupiah (3 X 530.000 ) akan diterima bila menggunakan beban APBN.

Belanja  APBD Jawa Barat Tahun 2018  menurut jenisnya sebagai berikut: besaran alokasi belanja pegawai mencapai 34.62%;belanja barang 22.04 %;  belanja modal 15 %  dan 28.34% Belanja lainnya yang diperuntukkan belanja bunga, subsidi, hibah, batuan sosial, bantuan keuangan dll. Dari belanja modal, nampak belanja infrastruktur masih jauh di bawah mandatory. SepatutnyaPemerintah  daerah melakukan Efisiensi. Apabila  besaran standar biaya yang digunakan sama dengan  Pemerintah pusat, bahkan selama ini sudah berjalan maka akanterdapat efisiensi anggaran yang cukup besar. Anggaran tersebut dapat dialihkan untuk membiayai belanja  modal. Belanja mandotory infratruktur akan meningkat. Lebih utama lagi akandapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, tujuan pembangunan daerah  yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha; akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing  masyarakat akan lebih cepat terwujud.

Oleh karena itu, penulis berpendapat Kementrian Dalam Negeri harus mengatur kembali  pengaturan perjalanan dinas.   Kementrian Dalam Negeri dan atau Kementrian Keuangan  selayaknya  menyusun Standar Harga Standar Regional. Ini akan menjadi pedoman bagi Kepala Daerah untuk menyusun standar biaya atas beban APBD. Juga perlu didukung  regulasi yang dapat menjamin keberlangsungannya. Bila perlu dilakukan evaluasi terhadap standar biaya yang disusun kepala daerah. Untuk “Value for Money” pengenaan sanski  bila melebihi Standar Regional Standar Harga yang disusun Pemerintah Pusat juga memungkinkan diberlakukannya.

*))Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak merepresentasikan sikap atau pendapat tempat penulis bekerja.