Tagihan Listrik Naik, Membuat Rakyat Sulit

Oleh : Yanyan Supiyanti, A.Md
Pendidik Generasi Khoiru Ummah, Member AMK

Tragis. Tagihan listrik naik di saat pandemi. Rakyat mengeluhkan kenaikan tagihan listrik hingga empat kali lipat di saat kebutuhan hidup lainnya juga naik. Sungguh, semakin menambah kesulitan rakyat.

Dilansir oleh Cnbcindonesia.com (6/6/2020), PT PLN (Persero) menekankan tidak ada kenaikan tarif listrik. Sebab, menaikkan tarif listrik adalah kewenangan pemerintah bukan PLN. Hal ini menegaskan soal kasus-kasus pelanggan pasca bayar yang tagihan listriknya bengkak beberapa waktu lalu.

Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero), Syofvi F. Roekman menegaskan, bahwa pihaknya juga tidak pernah melakukan manipulasi dalam penghitungan tarif. Penghitungan dilakukan berdasarkan hasil meteran yang juga bisa dilakukan oleh pelanggan sendiri.

Di sisi lain, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bon Syahril mengatakan, perhitungan yang dilakukan PLN secara transparan. Oleh sebabnya, masyarakat yang tagihannya mengalami kenaikan bukan karena manipulasi atau kenaikan tarif melainkan karena pembatasan sosial.

Menurut Bob, selama pandemi Covid-19, masyarakat diharuskan untuk melakukan kegiatan dari rumah, baik untuk kegiatan bekerja hingga sekolah. Dimana tidak hanya orangtua tapi anak dan anggota keluarga lainnya harus di rumah. Maka, otomatis pengggunaan listrik akan bertambah, sehingga ada kenaikan.

Lanjutnya, sejak ada kebijakan Pembatasan sosial oleh pemerintah, PLN memang tidak melakukan pencatatan meteran langsung ke pelanggan karena mempertimbangkan kesehatan. Oleh karenanya, penghitungan tagihan pada Maret dan April dilakukan menggunakan rata-rata pemakaian tiga bulan terakhir.

Pencatatan meteran kembali dilakukan pada bulan Mei untuk tagihan Juni sehingga menggunakan tarif pasti bukan rata-rata. Dengan demikian seolah terlihat ada kenaikkan tarif listrik padahal memang itu tarif yang sebenarnya yang memang sudah terjadi kenaikan sejak awal PSBB.

Islam telah menetapkan negara sebagai wakil rakyat untuk mengatur produksi dan distribusi energi (termasuk listrik) untuk kepentingan rakyat. Negara tidak boleh mengeruk keuntungan dari kepemilikan umum ini. Negara hanya boleh memungut tarif sebagai kompensasi biaya produksi dan distribusi barang-barang tersebut. (Abdurrahman al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla)

Tarif yang diambil dari rakyat juga dalam nilai yang wajar, tidak berlebih-lebihan hingga membuat rakyat sulit untuk membayar tagihannya. Negara juga haram menyerahkan kepemilikan umum kepada pihak swasta atau asing. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.: “Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: padang gembalaan, air, dan api.” (HR Ibn Majah)

Maka, untuk menyelesaikan masalah yang terus terjadi di tubuh PLN hingga merugikan rakyat sendiri dengan menghentikan liberalisasi energi dan mengembalikan seluruhnya pada tangan negara sebagai pengelola utama.

Liberalisasi energi terjadi disebabkan masih bercokolnya sistem kapitalisme-sekularisme di negeri ini.

Liberalisasi (komersialisasi) energi ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Maka, tak heran bila tarif dasar listrik melambung tinggi. Negara ibarat korporasi besar yang menjual listrik dengan harga selangit. Bukan sebagai pengurus rakyat yang berkewajiban menyediakan listrik dengan harga murah bahkan gratis.

Listrik murah dan berkualitas, hanya ada dalam sistem Islam yang menjamin ketersediaannya bagi rakyat baik miskin ataupun kaya, baik muslim ataupun nonmuslim.

Jika rakyat merindukan kehidupan yang tenang, penerangan yang terang benderang, itu hanya didapatkan dalam naungan Islam. Sebagai contoh, bukti majunya peradaban Islam yakni pada masa Khilafah Bani Umayyah, Cordova sebbagai ibukota Andalusia, pada malam harinya diterangi dengan lampu-lampu, sehingga para pejalan kaki memperoleh cahaya sepanjang sepuluh mil tanpa terputus. Ada sebuah masjid dengan 4.700 buah lampu yang menerangi, yang setiap tahunnya menghabiskan 24.000 liter minyak. (al-waie.id, 1/12/2017)

Masyaallah. Negara khilafah sedemikian memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Saatnya mencampakkan kapitalisme-sekularisme, berganti pada Islam kafah dalam naungan khilafah.

Wallahu a’lam bishshawab.