Tahun Baru, Istilah Baru, Akankah Pandemi Berlalu?

Oleh : Arini Faaiza

Pegiat Literasi, Member AMK

Tahun 2020 telah berlalu dengan penuh keprihatinan dan perjuangan tak henti melawan penyebaran pandemi Covid-19. Memasuki awal Tahun 2021 virus Corona masih membersamai kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan pasca libur akhir tahun penyebarannya kian meningkat. Untuk mencegah ledakan baru kasus positif Corona, pemerintah pusat kembali menginstruksikan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pulau Jawa dan Bali.

Pemerintah Daerah Jawa Barat merespon instruksi dari pemerintah pusat dengan memberlakukan PSBB di daerah dengan kasus Covid-19 tertinggi, di antaranya Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, kota/Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. PSBB yang telah bertransformasi menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) diterapkan selama 14 hari, mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Pemerintah Daerah Jawa Barat mendukung penuh upaya penanganan pandemi Covid-19 agar warga tetap produktif dan terhindar dari wabah. (inews.jabar.id, 08/01/2021)

Kebijakan demi kebijakan telah digulirkan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna mencegah laju penyebaran virus Corona. Akan tetapi virus yang tak kasat mata tersebut seolah masih enggan beranjak dari negeri ini. Pandemi yang berlangsung hampir satu tahun telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat hampir di seluruh sektor. Puluhan ribu korban meninggal dunia, meningkatnya warga miskin, PHK,  melambungnya harga kebutuhan pangan, adalah sedikit dari sekian banyak dampak pandemi. Kehidupan rakyat menengah ke bawah yang sebelumnya telah mengalami kesulitan kian terhimpit manakala wabah yang melanda tak kunjung berakhir..

Banyak kalangan menilai pemerintah seolah jalan di tempat dalam menangani pandemi Covid-19. Jika saja pemerintah memilih opsi lock down pada Maret 2020 lalu, ketika baru beberapa orang yang terinfeksi, mungkin saja kondisi memprihatinkan seperti saat ini tak akan pernah terjadi. Namun apa hendak dikata, pemerintah memilih tak mengkarantina daerah yang pertama kali terkena wabah dengan alasan tidak mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidup warga yang dikarantina. Sebagai gantinya pemerintah menerapkan PSBB, tak lama berselang dengan alasan menghidupkan kembali perekonomian new normal pun diberlakukan. Bukannya mereda, paswa new normal kasus positif Corona justru mengalami peningkatan yang signifikan, ledakan kasus baru terjadi hampir di setiap wilayah Indonesia.

Upaya pemerintah dalam penanganan wabah mulai dari pemberlakuan PSBB, new normal hingga PPKM, serta vaksinasi yang mulai dilakukan seolah mengarah pada pemberlakuan herd immunity yang santer diperbincangkan beberapa waktu yang lalu. Herd immunity merupakan perlindungan secara tidak langsung dari suatu penyakit menular yang terjadi ketika sebuah populasi memiliki kekebalan baik melalui vaksinasi  maupun imunitas yang berkembang dari infeksi sebelumnya. Menurut sejumlah pakar epidemiologi, setidaknya 50-70 persen dari populasi harus terjangkit virus ini terlebih dulu untuk mencapai herd immunity. Bahkan ada pula yang menyebutkan sekurangnya 90 persen populasi yang terpapar untuk mewujudkan herd immunity.

Orang yang terinfeksi virus dan lalu sembuh lazimnya telah memiliki antibodi yang kuat terhadap virus yang sama. Tubuh memproduksi antibodi sebagai respons terhadap virus atau bakteri yang masuk. Apabila seseorang pernah melawan suatu penyakit, sistem imunnya telah mengenali penyebab penyakit itu dan tahu cara mengalahkannya secara lebih cepat dan lebih baik di kemudian hari.

Penanganan wabah yang kurang maksimal tak terlepas dari banyaknya kepentingan yang harus dipertimbangkan. Pemerintahan yang mengadopsi sistem demokrasi kapitalis tak mampu bersikap independen dalam mengambil kebijakan demi kepentingan rakyat. Hal tersebut tak terlepas dari banyaknya tekanan dan campur tangan pihak-pihak yang menyokong kepemimpinannya. Sistem Kapitalis menempatkan negara sebagai regulator, bukan sebagai penjamin kesejahteraan rakyat. Alhasil apapun kebijakan negara rakyatlah yang harus menanggung konsekuensinya. Salah satunya kebijakan bantuan sosial (Bansos) bagi warga terdampak corona yang diperoleh dari hutang luar negeri. Bansos tak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, namun kelak seluruh rakyatlah yang harus membayar hutang tersebut.

Sumber daya alam Indonesia yang melimpah jika dikelola oleh negara seharusnya mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat tanpa harus berhutang. Akan tetapi negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis memberi hak pada korporasi asing untuk mengeruk habis SDA, menyisakan kerusakan lingkungan dan kesengsaraan bagi rakyat. Tak hanya itu, kecacatan demokrasi kapitalistik juga melahirkan pejabat-pejabat korup yang tak lagi memiliki rasa empati dan hati nurani. Di tengah kesusahan rakyat imbas dari pandemi, korupsi semakin merajalela. Bahkan dana bansos yang seharusnya dialokasikan demi meringankan beban rakyat tak luput dari korupsi.

Setiap permasalahan sejatinya memiliki solusi. Islam menawarkan solusi tuntas atas segala permasalahan hidup manusia. Bukan solusi tambal sulam ala kapitalis. Islam dan para pemimpinnya telah mencontohkan bagaimana seharusnya negara menangani wabah penyakit menular. Yaitu dengan segera menutup daerah yang terkena wabah, agar wabah tak menyebar sehingga daerah yang tidak terjangkiti bisa beraktivitas normal dan daerah yang terkena wabah cepat tertangani. Begitu pun tes massal, akan masif dilakukan agar segera berpisah antara yang sakit dan sehat.

Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khaththab saat terjadi wabah Tha’un di Syam pada tahun 18 H. Khalifah Umar memerintahkan untuk mengkarantina daerah yang terkena wabah dan langsung membuat posko-posko bantuan agar kebutuhan pokok rakyat yang terkena wabah terpenuhi. Sedangkan pembiayaannya diambil dari baitul maal, yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh negara, zakat, jizyah, kharraj, dan lain sebagainnya.

Begitulah Islam menyelesaikan permasalahan wabah, tak menggunakan istilah yang rumit dan berbelit namun tepat sasaran. Ketegasan aturan para khalifah pun berdasar pada hukum syariat yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. tanpa tekanan apalagi pengaruh dari pihak manapun, seperti yang lazim terjadi di era demokrasi kapitalis.

Wallahu a’lam bi ash shawab.