Tambal Sulam Hukum Demokrasi Yang Urung Berbuah Solusi

Oleh : Irma Faryanti

Member Akademi Menulis Kreatif

Dua bulan berlalu setelah disahkannya RUU cipta kerja, nyatanya masih menyisakan permasalahan yang mengganjal. Rancangan Undang-undang yang telah memicu gelombang demonstrasi di berbagai wilayah ini masih menuai kritik, karena hingga kini naskah akhirnya tidak juga mampu ditunjukkan baik oleh pemerintah maupun DPR. Naskah ini diduga banyak memuat ketentuan bermasalah dan mengandung kecacatan. Namun pemerintah bersikeras membantah berbagai kritik yang ditujukan pada UU cipta kerja tersebut dan menganggapnya sekedar hoaks dan disinformasi.

Namun tidak lama berselang pasca disahkannya RUU tersebut 5 Oktober 2020 silam, salah satu gugatan pengujian UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah ditarik oleh pemohon yang ketiganya merupakan warga Papua bernama Zakarias Horota, Agustinus R.Kambuaya, dan Elias Patege. (Kompas.com 25 November 2020)

Sampai saat ini belum jelas, apa motivasi dibalik pencabutan gugatan tersebut. Dalam pengajuan tersebut ketiganya sempat mempersoalkan proses pembuatan Undang-undang yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemohon juga mempersoalkan proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang juga diatur dalam UU cipta kerja tersebut.

Di tengah gelombang penolakan terhadap RUU omnibus law ini, ada pendapat berbeda yang dikemukakan oleh Sekretaris utama BPIP, Karjono setelah menjadi pembicara pada sebuah diskusi bertemakan “Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Karjono menyatakan bahwa Omnibus Law UU cipta kerja sudah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Republika.co.id 28 November 2020)

Pada laman yang sama Karjono menyatakan bahwa melalui UU tersebut masa waktu perizinan investasi akan mengalami pemangkasan, mempermudah pendirian perseroan terbatas (PT) karena tidak lagi memerlukan modal pendirian (gratis). Pemberian pesangon juga ditetapkan paling tinggi 25 kali gaji. Karjono menegaskan bahwa kalau pun terjadi kesalahan-kesalahan itu hanya bersifat teknis dan manusiawi semata. Untuk itu ia mengajak agar seluruh pihak sama-sama merasa nyaman dan berpikir positif agar terjalin sinergitas yang baik demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Inilah ironi negeri penganut demokrasi. Proses legislasi kebijakan nyatanya tidak selalu sejalan dengan suara rakyat. Negara tak ubahnya hanya sebagai lembaga untuk melegitimasi kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rezim. Demokrasi yang diemban negeri ini nyatanya adalah produk pemikiran asing yang diadopsi. Sedikit ulasan mengenai demokrasi itu sendiri. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yang dicetuskan di Athena atas prakarsa Cleisthenes pada abad ke-5 sebelum Masehi. Demos artinya rakyat, sementara cratos/Kratien/Kratia yang diartikan sebagai kekuasaan, berkuasa, atau pemerintahan. Jadi, demokrasi bisa didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sistem demokrasi yang mengklaim bahwa kedaulatan dan kekuasaan ada di tangan rakyat untuk kemudian diwakilkan pada anggota parlemen, pada kenyataannya menjadikan para wakil tersebut berdaulat membuat hukum yang sesuai dengan keinginan mereka.

Hal ini nampak jelas saat masyarakat tumpah ruah ke jalan menolak kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dinilai merugikan rakyat dan lebih mengutamakan kepentingan asing. Jika benar doktrin demokrasi diterapkan, bahwa rakyatlah yang berdaulat menentukan, tentu tidak pernah akan muncul penolakan rakyat atas kebijakan yang ditetapkan. Inilah salah satu bukti betapa demokrasi gagal dari sisi penerapannya mengesampingkan rakyat yang konon sebagai pemilik kedaulatan.

Pun terkait dengan UU cipta kerja ini, yang penting untuk diperhatikan bukan sekedar permasalahan keabsahan UU itu sendiri, atau manfaatnya bagi masyarakat. Tapi berkaca dari peristiwa ini, kita mampu melihat bahwa ajaran demokrasi nyatanya nihil dari realisasi. Sistem ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan layak dikatakan tengah berada di ambang kematian. Rakyat yang secara teori semestinya memiliki otoritas penuh, nyatanya. Hanya dijadikan sebagai pemulus langkah bagi para wakil rakyat untuk melenggang ke tampuk kekuasaan. Rakyat seolah hanya dibutuhkan saat pemilu, dan dianggap angin lalu ketika pemilu tersebut berlalu. Karena setelah pemilihan berakhir, kepentingan para elit nyatanya lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat. Para wakil terpilih hanya sibuk mewakili dirinya sendiri, partai pengusungnya serta para kapitalis.

Demikianlah, telah nampak nyata keburukan dan kerusakan sistem demokrasi. Mempertahankannya sama sekali tidak akan mengantarkan kepada perbaikan ataupun kebaikan. Justru akan semakin mengokohkan di jalan kesesatan. Allah Swt. sendiri telah menegaskan untuk tidak berhukum pada aturan lain selain Islam. Karena nyatanya hukum Islam jauh lebih baik dan sempurna dibandingkan hukum lainnya, sebagaimana firman Allah Swt:

” Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al Maidah:50)

Jadi yang mesti dilakukan bukanlah sekedar menambal sulam hukum yang telah nampak kerusakannya. Melainkan mengganti hukum rusak tersebut dan berpaling pada syariat Allah yang mulia, dengan menghukumi seluruh aspek kehidupan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Sebagaimana firmanNya:

“Hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah terhadap mereka agar tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling(dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik (QS al Maidah: 49)

Posisi demokrasi itu sendiri hanya bisa tergantikan oleh Islam. Penerapan syariat di setiap aspek kehidupan akan membawa umat ke arah kebaikan, mendapatkan pengayoman penuh dari para penguasa yang menjadikan rasa takutnya hanya kepada Allah semata, yang akan menerapkan aturan Allah secara menyeluruh dalam sebuah sistem pemerintahan Islam yang mulia.

Wallahu a’lam Bishawwab

.