Tambal Sulam Refocusing Anggaran

Oleh : Ika Nur Wahyuni

Pemkab Karawang akan melakukan refocusing anggaran memasuki pertengahan tahun 2021. Hal ini pernah dilakukan Pemkab pada awal tahun 2020 disebabkan wabah Covid-19 yang terjadi diluar perkiraan para pihak yang terlibat dalam rancangan APBD. Ini sangat dipahami oleh pengamat kebijakan publik Dadan Suhendar dari LBH Cakra Institute.

Namun refocusing anggaran di pertengahan tahun ini menimbulkan pertanyaan besar. Apalagi alasannya lagi-lagi terkait penanganan wabah Covid-19, bukankah banyak ahli epidemiologi dan sumber info kompeten lainnya sudah memberikan prediksi bahwa Covid-19 akan lebih mewabah dibandingkan tahun sebelumnya?

Menurut Dadan, refocusing APBD 2021 menimbulkan pertanyaan besar. Bukan masalah setuju atau menolak refocusing tapi Pemkab harus ada penjelasan ke publik soal proses dan fostur APBD 2021, serta besaran anggaran yang disiapkan Pemkab untuk penanganan Covid-19 di APBD 2021. Agar tidak ada prasangka negatif terhadap Pemkab sebagai pengelola dan pengguna anggaran.
(Infoka.id, 19/06/2021)

Kebijakan revisi atau refocusing APBD tentu hal yang diperbolehkan dan dibenarkan namun apabila terlalu sering dilakukan dan dengan alasan yang sama tentu akan menimbulkan pertanyaan besar tentang kualitas dari para penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah. Semestinya Pemkab lebih sigap dalam menangani wabah Covid-19 yang sudah berjalan lebih dari satu tahun lamanya.

Analisis ahli epidemiologi menjadi pertimbangan khusus dalam melakukan plotting anggaran untuk menghadapi kemungkinan terburuk yaitu lonjakan kasus Covid-19. Sehingga refocusing di pertengahan tahun tidak perlu dilakukan karena postur anggaran dirancang untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat.

Tidak hanya di tingkat daerah, Pemerintah Pusat juga sering melakukan refocusing anggaran. Karena disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 menjadi UU nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah memiliki kuasa penuh pada proses penetapan perubahan APBN tanpa campur tangan DPR.

Terlihat kelemahan “power” DPR yang berfungsi sebagai kontrol budgeting di hadapan Pemerintah.
Akhirnya kondisi kemendesakkan selalu dijadikan dalih Pemerintah untuk melakukan refocusing anggaran. Akibatnya banyak sekali kebijakan anggaran yang justru kontra produktif terhadap upaya pencegahan dan penanganan dampak pandemi Covid-19.

Pada akhirnya berpengaruh juga terhadap kebijakan pemerintah daerah. Seyogyanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan baik dalam menghadapi wabah Covid-19 karena rakyatlah yang paling terdampak dengan pandemi ini. Kebijakan yang membuat rakyat tenang dalam menghadapi wabah ini sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam UU nomor 6 tahun Pasal 55 ayat (1) berbunyi :
“Selama dalam Karantina Wilayah kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.”
Dan ini memang tugas negara yang wajib dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada rakyat. Bukan seperti sekarang ini, negara seolah-olah berlepas diri dengan membuat istilah-istilah baru tentang karantina wilayah.

Refocusing anggaran sering dilakukan karena kas negara tidak mencukupi untuk menanggulangi wabah Covid-19. Utang luar negeri berbasis riba yang pada akhirnya membuat pemerintah tidak lagi bisa membayar biaya operasional rumah sakit baik swasta maupun milik pemerintah. Karut marut keuangan dan terpuruknya ekonomi lebih disebabkan karena negara ini menganut sistem kapitalisme-liberal.

Padahal jelas dan terbukti bila dibandingkan dengan sistem kapitalisme-liberal, sistem Islam lebih mampu mengatasi pandemi tanpa tambal sulam refocusing anggaran bahkan lebih menyejahterakan. Dalam sistem Islam kas negara dipegang oleh Baitul Mal dimana pendapatan negara berasal dari tiga pemasukan. Yang pertama dari Fai’ dan Kharaj (ghanimah, kharaj, status tanah, jizyah, fai’, dan dharibah)
Kedua dari kepemilikan umum (Sumber Daya Alam baik pertambangan, kelautan, perikanan, pertanian, hasil hutan, dll). Dan yang ketiga dari shadaqah (zakat mal, zakat pertanian, zakat binatang gembalaan seperti unta, sapi, dan kambing). Dari pemasukan ketiganya lebih dari cukup untuk membiayai pemerintah dalam melaksanakan kewajiban negara untuk melayani hajat hidup rakyatnya.

Bagian kepemilikan umum saja apabila seluruh pertambangan dan kekayaan alam lainnya seperti perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, yang disediakan Allah SWT dikelola negara secara mandiri tanpa campur tangan pihak swasta maupun asing dipastikan mampu membiayai kebutuhan negara. Bahkan mampu menyejahterakan rakyat sampai ke pelosok negeri tanpa harus ada pungutan pajak yang kini kian digencarkan.

Bangsa ini akan selamat dan sejahtera jika menggunakan sistem Islam untuk mengatur urusan negara. Bangsa ini rusak hingga nyaris binasa, kesengsaraan, dan kemiskinan karena negara menerapkan sistem kapitalisme-liberal sehingga kekayaan yang Allah SWT ciptakan dikuasai oleh segelintir orang rakus (para kapitalis), rakyat bukan saja tidak mendapat bagian bahkan terabaikan dan disengsarakan.

Wallahu’alam bisshawab