Tanpa Resep Dokter, Antibiotik Masih Dapat Dibeli Bebas

Oleh: Beta Yusnita Elparida

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, dengan tubuh dan jiwa yang sehat, manusia dapat menjalankan aktvitas sehari-hari dengan baik. Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatakan kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Parumpu and Kusumawati, 2018). Pada pasal 3 Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Deo Andika Putra S, 2017).

Di Indonesia, prevalensi penyakit infeksi masih cenderung tinggi dan menjadi masalah kesehatan (Nur and Erawati, 2020). Banyaknya penyakit infeksi juga menyebabkan tingginya kebutuhan dan penggunaan antibiotik di Indonesia. Antibiotik merupakan golongan obat keras yang pemberiannya harus menggunakan resep dokter yang fungsinya untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah resistensi antibiotik. Oleh karena itu pemberian antibiotik memerlukan pertimbangan klinis yang tepat dan memenuhi standar rasionalitas sehingga penggunaannya aman, tepat dan efektif (Ihsan and Akib, 2016). Namun sayangnya, masih banyak apotek yang menjual antibiotik kepada pasien tanpa menggunakan resep dokter, hal ini berarti antibiotik cenderung bebas diperjualbelikan di apotek tanpa memerlukan resep dokter (Ihsan and Akib, 2016).

Apotek merupakan tempat penjualan obat yang pada dasarnya membantu masyarakat dalam memfasitasi penyediaan obat guna penyembuhkan penyakit pasien. Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, dijelaskan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Mustika, Fajarini and Muldiyana, 2020). Standar pelayanan kefarmasian di apotek juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dimana standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang digunakan oleh tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Sudah tersedianya berbagai aturan dan pedoman mengenai standar pelayanan kefarmasian bukan berarti semua apotek telah melaksanakan setiap peraturan sebagaimana mestinya. Misalnya, masih banyak apotek yang menjual obat keras tanpa resep dokter salah satunya antibiotik.

Antibiotik merupakan obat golongan keras yang ditandai dengan huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam pada kemasannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa obat tersebut merupakan obat keras yang pemberiannya harus disertai dengan resep dokter. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik merupakan kemampuan bakteri menahan efek serangan antibiotik, yang artinya bakteri telah kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakteri yang telah kebal terhadap berbagai jenis antibiotik dikenal dengan sebutan superbugs. Jika seseorang telah mengalami infeksi superbugs maka akan sulit untuk melakukan penyembuhan juga memerlukan biaya terapi yang cukup mahal, terdapat pula beberapa kasus yang berakhir dengan kondisi cacat bahkan kematian. Resistensi antibiotik merupakan permasalahan yang serius yang tidak hanya dihadapi oleh Negara Indonesia tetapi juga dunia. Menurut WHO, 64% pemberian antibiotik tanpa resep dokter terjadi di Asia Tenggara (Ompusungu, 2020). Terdapat pula hasil penelitian yang dilakukan di Brazil yang menyatakan bahwa 74% dari 107 Apotek dimana 88% diantaranya terdaftar sebagai Municipal Health Secretary menjual antibiotik tanpa resep dokter (Ihsan and Akib, 2016). Di Indonesia sendiri, 86,10% masyarakat memperoleh antibiotik tanpa resep dokter (Ompusungu, 2020).

Obat keras khususnya antibiotik dapat dengan mudah diperoleh di apotek tanpa resep dokter disebabkan oleh beberapa alasan seperti persaingan antar apotek yang bertujuan untuk meningkatkan omset atau pendapatan apotek, kurangnya pengetahuan masyarakat, juga lemahnya peraturan dan sanksi yang berlaku menyebabkan terus meningkatnya penggunaan obat keras tanpa resep dokter khususnya antibiotik. Lalu sebenarnya bagaimana aturan yang telah ada mengenai penjualan obat keras khususnya antibiotik dan seperti apa sanksi yang akan dikenakan bagi para pelanggarnya?

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep

Berdasarkan peraturan tersebut, obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter adalah obat yang memenuhi kriteria seperti, tidak ada kontraindikasi pada penggunaan bagi ibu hamil, anak dengan usia dibawah 2 tahun dan juga orang tua dengan usia diatas 65 tahun; pengobatan sendiri dengan obat yang tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit, obat yang pada penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus dari tenaga kesehatan, obat yang penggunaannya diperlukan bagi penyakit yang prevalensi kejadiannya di Indonesia cukup tinggi, dan yang terakhir obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan pengobatan sendiri.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G (“Kepmenkes 2396/1986”).

Dalam pasal 2 peraturan ini, dikatakan bahwa obat keras hanya dapat diberikan dengan resep dokter dengan kriteria: pada etiket dan kemasan tercantum tanda khusus untuk obat keras dengan jelas.

PP No.51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 24 (c)

Pasal tersebut mengatakan bahwa, “Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari hal tersebut, jelas dinyatakan bahwa pemberian obat keras dimana antibiotik termasuk didalamnya memerlukan resep dokter, selain itu pelayanan dan penyerahannya pun dilakukan oleh seorang Apoteker sendiri.

Lalu bagaimana dengan apotek yang masih melanggar ketentuan tersebut?

Masih banyaknya masyarakat yang dapat memperoleh antibiotik tanpa resep dokter membuktikan bahwa masih rendahnya perhatian dan pengawasan pemerintah terkait hal tersebut. Padahal Negara Indonesia telah memiliki peraturan khusus terkait penjualan obat keras dimana antibiotik termasuk didalamnya. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Obat Keras St. No.419 tgl. 22 Desember 1949 (Fernandez, 2013), dimana pada pada pasal 12 ayat 1 (a) dinyatakan bahwa pelanggaran bagi penjuaalan obat keras yang tidak sesuai ketentuan akan dikenakan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 (enam) bulan dan denda uang setinggi-tingginya 5.000 gulden yang bila di konversikan kedalam rupiah sebesar kurang lebih Rp39 juta. Selain itu dapat pula diberikan larangan untuk melakukan penjualan obat keras untuk jangka waktu setinggi-tingginya selama 2 tahun. Semua peraturan yang ada terkait antibiotik tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pengawasan yang ketat terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemerintah perlu turut andil dalam menangani dan mengawasi penjualan antibiotik di tempat yang tidak semestinya. Sidak atau inspeksi mendadak secara rutin di lapangan dapat menjadi salah satu upaya untuk memantau bagaimana jalannya peraturan yang telah ada dilapangan khususnya mengenai penjualan antibiotik.

Mengenai rendahnya kesadaran penggunaan antibiotik yang tepat pada masyarakat, diharapkan pula apoteker dapat memberikan edukasi dan konseling guna pengendalian resistensi antibiotik baik kepada konsumen, tenaga kesehatan, maupun anggota keluarga konsumen. Apotek disarankan untuk tidak melayani permintaan antibiotik tanpa resep dokter guna mengurangi masalah resistensi antibiotik meluas. Selain itu penyuluhan kepada masyarakat luas juga sebaiknya dilakukan dengan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain guna meningkatkan pengetahuan masyarakat luas mengenai antibiotik. Evaluasi yang berkelajutan diharapkan dapat memantau bagaimana respon masyarakat mengenai penyuluhan dan konseling tersebut dengan kaitannya dalam penggunaan antibiotic tanpa resep dokter.

Sebagai masyarakat kita pun perlu bijak dan cermat dalam penggunaan antibiotik, karena sesunggunya yang paling banyak dirugikan dari penggunaan antibiotik tanpa resep dan pengawasan dokter adalah kita sendiri. Seperti apa yang telah disebutkan sebelumnya, penggunaan antibiotik yang tidak sesuai akan menimbulkan resistensi antibiotik, dimana hal tersebut tentunya menjadi tanggung jawab kita pula yang tidak melakukan konsultasi secara tepat sebelum menggunakan antibiotik. Maka dari itu sebagai masyarakat yang cerdas, untuk mencegah resistensi antibiotik hal-hal yang perlu kita lakukan adalah, tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter, tidak juga memaksa dokter untuk meresepkan antibiotik, minumlah antibiotik sesuai ketentuan dan instruksi dari dokter dan apoteker, habiskan dengan tuntas, jangan menggunakan resep antibiotik orang lain, dan tidak menyimpan (menstok) antibiotik dirumah. Dengan melakukan hal tersebut diharapkan masalah resistensi antibiotik dapat terselesaikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (*)