Tantangan dan Peluang Pendidikan Pesantren serta Urgensi UU No. 18 Tahun 2019

oleh:
Hj Widayanti M.PMat
(Pengawas Madrasah/Sekolah Kemenag Kabupaten Purwakarta)

ARUS pesantren mulai begitu kuat di Indonesia. Saudi Arabia baru dua tahun belakangan ini memproklamirkan tentang kebangsaan. Sementara di Indonesia sudah sejak zaman dahulu.
Pengesahan UU Pesantren merupakan bentuk pengakuan negara dan difasilitasi negara untuk pesantren atas jasanya yang sangat besar terhadap kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia.
UU Pesantren sebenarnya sudah dibahas sejak lama. Munas NU 2017 di Lombok sudah membuat rekomendasi. Yang melatar belakangi mendorong adanya UU Pesantren no 18 Tahun 2019 ini di antaranya adalah; 1. Fungsi pesantren yang terabaikan, sudah bergeser hanya pada fungsi pendidikan saja. Sementara fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat sudah berkurang. 2. Negara terjebak ke dalam formalisasi dan normativitas kelembagaan, sehingga terkesan pesantren itu di bawah lembaga pendidikan sekolah, tidak sejajar. 3. Ketimpangan terhadap lulusan pesantren. 4. Membentengi pesantren dari terkontaminasi paham radikal.

Amanat UU Pesantren No 18 Tahun 2019 ini di antaranya; 1. Rekognisi. Supaya lulusan pesantren diberlakukan secara adil dan sederajat sehingga mempercepat proses kaderisasi ulama. 2. Mengembalikan Fungsi Pesantren. Mengembalikan fungsi pesantren, yaitu; pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. 3.Memunculkan Lembaga Baru. Dengan adanya UU No 18 Tahun 2019 ini menyebabkan adanya lembaga penjaminan mutu menuju standarisasi. Lalu dilakukan pengecekan dengan akreditasi, yang semua ini hanya akan membuat pesantren terjebak dalam pengadministrasian.

Pesantren tidak ingin terjebak dengan pengadministrasian, sehingga disepakati adanya Majelis Masyayikh yang diisi oleh para Kyai yang memiliki kapasitas keilmuan yang memadai untuk menilai standar pesantren tercapai atau tidaknya hingga tidak terjebak pada administrasi namun pada subtansi.
4. Dana Abadi Pesantren. Dana Rp 40 triliun per tahun untuk pesantren. Konsern kita tidak hanya di dana abadi, tapi ada dana hibah dari luar negeri.

BACA JUGA:  Nyontek itu Musibah Besar

Rencana dan tindak lanjut pasca-diberlakukannya UU No 18 Tahun 2009; 1. Mari bersama-sama mendorong Pemerintah Kab/Kota membuat perda. 2. Menyiapkan pesantren. 3. Memaksimalkan fungsi pesantren yakni pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. 4. Menyiapkan orang-orang yang berkualitas. 5. Pesantren harus akuntabel. 6. Mengawal regulasi turunan dari UU No 18 Tahun 2019 ini.

UU No 18 Tahun 2019 ini baru 40 persen dari keseluruhan yang ada. Masih ada delapan urusan dari turunan UU ini yg harus diatur lagi, yakni tiga oleh presiden dan lainnya oleh Kementerian Agama.

Pesantren diapresiasi secara luar biasa dan mendapatkan rekognisi dan legitasi dari negara. Kita akan diuji dan dicoba sejauh mana pelaksanaan UU ini.

Kita sekarang dalam posisi Dilan-Digital melayani Era Disrupsi. Tantangan dan ancaman anak zaman now melalui medsos; 1. Narkoba, 2. Radikalisme (banyak anak yg belajar agama secara instant hanya tergantung dari google), 3. Seks bebas.

Medsos bisa juga dijadikan ajang peluang mengcounter semua ancaman itu.Mari kita lakukan inovasi untuk jaman revoluai 4.0 ini salah satunya Presiden menjadikan 7 generasi milenial untuk jadi staf ahli.

Di era disrupsi ini semua hampir serba digital mobile sistem kalau kita tidak mau berubah berinovasi dan kreatif maka kita akan punah. Pesantren tanpa kemandirian akan mengalami disrupsi.
Ketika FB muncul pertama kali, yang pertama mengharamkan adalah muslimat NU. FB bisa mudarat dan juga bisa memberi manfaat. Bagaimana kita memanfaatkannya.

Bagaimana cara agar kita punya anak saleh? Salah satunya masukkan ke pesantren. Pesantren akan diberi bantuan oleh pemerintah. Dari sekarang harus belajar pengelolaan keuangan negara.

Radikalisme itu awalnya pemahaman secara tekstual, tanpa mau menggunakan tafsiran para ulama.
Buatlah orang berkesan dengan islam sehingga tertarik dengan sendirinya terhadap ajaran Islam.

BACA JUGA:  Pencegahan Perceraian ala Malaysia: Kasus di Kabupaten Pemalang,Jateng

Kesimpulannya sebelumnya sudah ada PMA yang mengatur tentang kesetaraan pesantren ini. Sehingga konten UU No 18 Tahun 2019 ini hampir mirip dengan PMA tersebut. Kalau tidak salah mengenai kesetaraan pesantren salaf dengan kebijakan muadalah.

Saya melihat pada pasal 17 UU No 18/2019 ini masih ambigu dan paradoks. Di satu sisi negara menganggap pesantren sejajar, di sisi lain pada saat yang sama negara menganggap tidak sejajar dengan memunculkan persyaratan untuk sejajar.

Saya masih belum jelas melihat ada pasal yg berkaitan dengan rekognisi pesantren secara jelas,yang manakah pasalnya.
UU No 18 Tahun 2019 ini masih mengesankan pesantren menjadi sangat administratif sehingga dikhawatirkan substansi terabaikan.
Di dalam kitab kuning itu sudah tercover seluruh ilmu agama dan pengetahuan yang bisa saja setara dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah umum, sehingga memang sepantasnyalah lulusan atau ijazah pesantren disetarakan dengan ijazah layaknya sekolah umum tanpa syarat dan ketentuan.
Sehingga percepatan kaderisasi ulama semakin bisa dilakukan. Saya yakin para Kyai hebat di Majelis Masyayikh sudah memiliki formula mengenai kurikulum pesantren ini.

Ibu Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan tentang pembentukan 2000 BLK di pondok pesantren.Hal ini saling berkorelasi dengan pembahasan mengenai UU No 18/2018 ini.
Selanjutnya mungkin akan ada PR turunan dari UU No 18 Tahun 2019 ini yang harus lebih rinci diatur dalam peraturan-peraturan di bawahnya, seperti peraturan pemerintah, dan lain-lain. Karena dalam UU No 18 Tahun 2019 ini juga mengamanahkan agar pemerintah segera melahirkan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan Peraturan Menteri Agama sebagai derivasi turunan dari UU No 18/2019 ini.

Semoga dari turunan UU No 18 Tahun 2019 ini, selanjutnya akan dibentuk badan khusus yang mengelola mengenai Pesantren.(*)

BACA JUGA:  Sawahku Terkikis di Negeri Agraris