Target Pembangunan saat Pandemi, Akankah Terealisasi?

Oleh : Ruri R
Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah

PR yang belum terselesaikan sampai saat ini mengenai pembangunan daerah di Kabupaten Bandung masih tersisa 4 persen lagi setelah target yang harus dicapai sebesar 90 persen kini harus tertunda. Padahal target tahun 2021 pihak Dinas Pekerjaan Umun dan Tata Ruang (DPUTR) akan fokus menyelesaikan pembangunan tersebut. Dilansir dari sebuah Iaman Dara.co.id tanggal 14 Januari 2021.

Pembangunan infrastruktur yang sebelumnya ditunda di tahun 2020 tersebut dikarenakan anggaran pembangunan tersebut direcofusing (batal) sampai 55 persen sehingga target tidak bisa dicapai, ini akibat dari dampak pandemi Covid-19.

Program-program yang telah direncanakan selama ini juga belum terealisasi karena angggaran infrastruktur dialokasikan dulu untuk penanganan pandemi Covid-19. Dan anggaran untuk infrastruktur rencananya akan dialokasikan dari APBD namun ditolak oleh pihak legislatif saat pembahasan di DPRD.

Untuk itu, pihak dari PTUR Kabupaten Bandung akan menata dan memprogram ulang rencana peningkatan dan perbaikan infrastruktur yang tidak tercover tahun ini dan semoga di tahun 2022 pandemi berakhir dan pembangunan akan terlaksana, ujar Agus Nuria selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PTUR).

Saat ini pandemi Covid-19 memang masih berlangsung, dari awal pandemi datang hingga saat ini cara penanggulangan yang tidak sesuai syari’at sehingga entah sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Masyarakat sudah tidak mengindahkan lagi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, seolah pandemi ini sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat.

Pembangunan yang selama ini dijalankan nyatanya hanya untuk meraup pemasukan buat pihak-pihak tertentu yaitu pengusaha yang memiliki modal besar. Mereka hanya mementingkan tujuannya tanpa memikirkan nasib rakyat. Sistem ekonomi-kapitalis yang diemban saat inilah yang membuat kesejahteraan rakyat terpuruk.

Dampak dari pembangunan-pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Dimulai dari kehilangan mata pencaharian yang dirasakan oleh setiap kepala rumah tangga, hingga masalah banjir yang semakin besar terjadi di mana-mana. Belum lagi permasalahan-permasalahan lain yang terjadi.
Seharusnya di masa pandemi Covid-19 ini pembangunan-pembangunan bukanlah prioritas utama dalam memajukan negeri. Harusnya yang terlebih dahulu diselesaikan adalah masalah pandemi, dimana pemerintah harus menetapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai syari’at Islam. Sehingga kehidupan masyarakat jauh lebih terjaga keselamatannya terutama dari segi kesehatan.

Islam mengatur segala permasalahan dalam kehidupan, termasuk permasalahan infrastuktur. Pembangunan infrastruktur dalam Islam dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya :
Infrastruktur milik umum. Meliputi jalan-jalan umum dan sejenisnya seperti : laut, sungai, danau. Pabrik atau industri yang berhubungan dengan benda-benda milik umum seperti : pertambangan.
Infrastruktur milik negara. Seluruh sarana yang dapat dimanfaatkan, meliputi sarana yang ada di pedesaan, provinsi, maupun yang dibuat oleh negara selama sarana tersebut bermanfaat dan membantu.
Infrastruktur yang bisa dimiliki individu. Seperti : industri berat dan senjata, landasan pesawat terbang, sarana transportasi seperti bis dan pesawat terbang serta yang lainnya.

Infrastruktur yang
terkategori milik umum harus dikelola oleh negara dan biaya dari dana milik umum. Sedangkan untuk infrastruktur milik negara maka yang menyediakan negara sendiri untuk melayani masyarakat dalam memudahkan kehidupan mereka. Negara akan mendapatkan pendapatan dengan menentukan tarif tertentu atas pelayanan termasuk juga mengambil keuntungan. Hasil pendapatan tersebut sebagai pemasukan Baitul mal.

Adapun infrastruktur yang dibangun oleh individu akan menjadi milik individu atau swasta dan negara tidak melarangnya. Bahkan negara akan mendorong setiap individu untuk membantu pemerintahan dalam melayani kepentingan masyarakat dan mengaturnya sesuai dengan hukum syariah dan kemaslahatan umat.

Namun apabila negeri sedang dilanda suatu penyakit yang mengamcan jiwa seperti pandemi Covid-19 saat ini. Maka pembangunan sementara dihentikan dulu. Pemerintah fokus menangani permasalahan pandemi dengan memperhatikan masyarakat, apa saja yang dibutuhkan masyarakat pemerintah harus memenuhinya. Selain itu dengan menetapkan lock down disetiap wilayah dan memisahkan orang yang terpapar positif Covid-19 dengan orang yang sehat. Sehingga semua permasalahan pandemi bisa teratasi dan masyarakat bisa menghadapi pandemi ini dengan tetap tenang dan nyaman karena pemerintah melindungi mereka dengan baik.

Wallahu a”lam bi ash-shawab.