TKA Merapat, Sudahkah Kebijakan Pro Rakyat?

Heni Yuliana S, Pd

(Aktivis Muslimah Karawang)

Miris. Di media sosial ramai beredar video para pencari kerja yang berdesak-desakan di salah satu garai makanan cepat saji di Karawang. Seolah tak ada pandemi. Mereka tak mengindahkan lagi protokol kesehatan yang harusnya dijalankan.

Tentu ini sebuah ironi, mengingat Karawang adalah kota sentra industri di Jawa Barat. Walaupun dulu digelari sebagai lumbung padi. Seiring bergulirnya waktu, investasi mulai masuk. Lalu banyak industri didirikan, berubahlah Karawang jadi kota industri. Konon katany UMR kota ini disebut-sebut paling tinggi se-Indonesia. Fantastis.

Walaupun belum dipastikan berapa jumlah penganggurannya tapi Karawang menempati urutan ke 5 kota dengan pengangguran tertinggi di Jawa barat. (Radar Karawang)

Tentu ini adalah masalah yang perlu segera diatasi. Dan sebenarnya Pemkot sendiri tidak tinggal diam. Ada program yang telah diciptakan diantaranya pemagangan.

Program ini bisa menyerap 100 hingga 200 tenaga kerja. Tapi sayang karena ada pandemi program ini tidak berjalan lagi. Yang ada sebagian tenaga kerja dirumahkan bahkan di PHK.

Bila kita lihat lagi kebijakan magang sebenarnya kurang efektif. Selain karena jumlah penganggurannya yang begitu besar, juga karena status karyawan magang rawan pemberian insentif yang sewenang-wenang dari pihak perusahaan.

Seperti menggarami luka, di tengah situasi yang tak menentu adanya kebijakan pemerintah dengan tetap mendatangkan para pekerja asing menjadikan suasana semakin buruk.

Mau gimana lagi. Negeri ini sudah terikat perjanjian negeri yang memberi utang. Utang riba yang diberikan dengan alasan investasi itu tentu saja bersyarat. Gak ada makan siang yang gratis.

Salah satu syaratnya yaitu dengan mengizinkan tenaga kerja mereka datang ke Indonesia. Jadi walaupun keadaan negeri sedang carut marut harus tetap menyediakan lapangan kerja untuk para TKA.

Itulah ketika tidak ada kedaulatan penuh dari negara. Mudah di obrak-abrik oleh negara lain. Apalagi sistem yang digunakan bukan sistem Islam. Tapi kapitalis yang jelas-jelas hanya akan menguntungkan para pemodal saja. Yang notabene adalah orang-orang kafir.

Allah ‘Azza wa Jalla melarang memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman dalam firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS. Al-Nisâ’ [4]: 141)

Berbeda dengan negara yang berasaskan Islam. Mengayomi semua warga negara. Memenuhi kebutuhan mereka tanpa melihat status sosial. Kebutuhan semisal pendidikan, kesehatan dan keamanan diberikan langsung. Sedang kebutuhan sandang, pangan, papan diberikan secara tidak langsung. Tetapi difasilitasi dengan baik dan mudah.

Itu yang dilakukan khalifah Umar bin Khattab ketika ada kepala keluarga yang mengadukan keadaannya. Umar tidak memberikannya makan setiap hari. Memenuhi pangannya dan juga memberikan mereka peluang untuk berusaha sendiri dengan memberinya kapak. Sebagai modal untuk berusaha.

Masyarakat diberi lapangan pekerjaan. Yang akan menjadi sumber penghasilan mereka. Lapangan kerja ini diptioritaskan untuk warga negara terlebih dahulu. Apalagi lapangan kerja padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Jika itu sudah mencukupi baru mendatangkan TKA. Itupun karena bila memang sangat dibutuhkan sekali. Jika tidak maka cukup mempekerjakan warga sendiri.

Dengan demikian sangat wajar kalau kita merindukan sistem Islam tegak kembali. Sistem yang meneparkan aturan sang Pencipta Allah SWT dengan sempurna. Yang akan memberi rahmat bagi semua. (*)