Tragedi 65, Sampai Dimana Akhirnya?

Oleh:  Alfi Dwi Yuliyanto

Mahasiswa smt 5 Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Di penghujung tahun tepatnya pada tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari (HAM) Hak Asasi Manusia Internasional. Hari Hak Asasi Manusia Internasioanal lahir sebagai penghormatan terhadap individu. Setiap orang memiliki kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama dalam setiap hal. Indonesia menanggung beban pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu yang sangat berat dalam sejarahnya.

Pelanggaran HAM terbesar dan belum ada titik terang sampai sekarang salah satunya ialah Tragedi 65, dimana tragedi 65 bisa dibilang sebuah konflik politik dan kekuasaan yang menyebabkan jatuhnya korban dikalangan masyarakat sipil yang dibunuh di luar proses hukum, ditangkap dan ditahan sewenang-wenang tanpa proses peradilan, disiksa, diperkosa hingga kehilangan harta benda bahkan nyawa. Ribuan orang dipisahkan secara paksa dari keluarganya dan harus hidup membisu akibat ketakutan dan trauma, termasuk dalam relasi sendi sosial kehidupannya.

Hal ini dikuatkan pula dalam peraturan-peraturan diskriminatif serta kebijakan negara yang menstigmatisasi korban. Negara secara terang terangan telah melakukan pelembagaan kekerasan terhadap warganya. Sudah 55 tahun berlalu, belum terkuak kebenaran formil terhadap peristiwa ini.

Sementara korban yang semakin tua masih saja memperjuangkan hak untuk keadilan dan rehabilitasi. Menurut pencarian fakta dan data yang dilakukan oleh Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)  menyatakan jumlah korban tragedi 65 berkisar antara 500.000 hingga 2.000.000 jiwa.

Dan pelaku utama yang menjalankan semua perlakuan keji tersebut tidak lain adalah negara sendiri. Sarwo Edhie yang saat itu menjabat sebagai Komandan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) secara terang-terangan mengatakan “ Kami memutuskan untuk mendorong kaum sipil anti-komunis membantu pekerjaan ini… kami melatih mereka dua atau tiga hari lalu mengirim mereka untuk membunuh orang-orang komunis”.

Setelah setengah abad lebih, pada 18-19 April 2016 terselenggarakan Simposium Tragedi 65, simposium ini tak ubahnya bagaikan setitik cahaya terang dalam gelap gulitanya tragedi 65, karena Simposium Nasional 1965 ini sebenarnya semacam upaya terakhir untuk mencoba menyelesaikan peristiwa 65. Inilah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, sebuah simposium nasional tentang 1965 diadakan oleh pemerintah.

Apa yang didapat dari simposium ini? Adalah dialog dan pertemuan terbuka tentang peristiwa 65 yang sebelumnya selalu mendapat gangguan atau pembubaran. Dialog dan diskusi terbuka inilah yang sebenarnya sangat berharga dari simposium resmi yang dijalankan pemerintah ini. Dari simposium ini terlihat kembalinya harapan bagi penyelesaian segera atas peristiwa 65 oleh pemerintah.

Terutama tuntutan dasar para penyintas/korban 65, adalah Rehabilitasi Umum atas status kewarganegaraan mereka yang sampai saat ini tetap didiskriminasi dan dicurigai. Penyintas yang umurnya rata-rata sudah 70-80 tahun ini hanya berharap di sisa-sisa usianya, mereka bisa kembali menjadi warga Negara yang penuh, yang normal; dipulihkannya harkat dan martabat mereka sebagai manusia merdeka, tanpa diskriminasi. Inilah harapan sederhana mereka, sehingga mereka bisa meneruskan kehidupannya bersama anak cucunya sebagai warga negara biasa kembali. Setahun setelah simposium pada awal tahun 2017 Menkopolhukam Wiranto membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Namun cahaya itu nampaknya mulai redup sebab pemerintah tidak dengan serius dan mengambil tindak lanjut lebih terhadap hal tersebut.

Negara sudah saatnya bersikap serius untuk Meminta maaf dan mengakui pelanggaran HAM yang dialami oleh korban 1965 melalui sebuah kebijakan resmi

[1] Hughes, Indonesia Upheaval, h. 132. Kedutaan Besar Amerika Serikat menyampaikan laporan dalam bentuk telegram ke Washington bahwa Angkatan Darat, atas perintah Soeharto dan Nasution, ‘mendorong kelompok-kelompok agama mengambil tindakan politik yang akan didukung Angkatan Darat,’ Kedutaan Besar AS kepada Departemen Luar Negeri, 9 Oktober 1965. Dalam telegram lain dilaporkan : ‘Di Jawa Tengah, Angkatan Darat (RPKAD) melatih kelompok pemuda islam dan memberi senjata, serta akan mengirim mereka untuk menghadapi PKI.

negara, memulihkan martabat dan hak-hak korban 1965 dengan membatalkan berbagai peraturan diskriminatif, membuka dialog publik berkaitan monumen dan peringatan yang mendiskriminasi korban, mendesain dan melaksanakan sebuah program reparasi untuk korban yang sesuai dengan pemenuhan hak-hak korban. Membentuk sebuah tim pencari fakta untuk meluruskan sejarah dan kebenaran berkaitan dengan tragedi 1965; mandat, acuan maupun anggota tim harus dikonsultasikan dengan korban dan melibatkan partisipasi publik. Segera menyusun temuan fakta telah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, menyebarluaskan hasil kajian dan penyelidikannya seluas-luasnya, dan merekomendasikan penyidikan pelanggaran HAM Berat pada Kejaksaan Agung sebagai tindak lanjut.