Utopia Kemandirian Pangan di Era Demokrasi

Penulis : Putriyana
Aktivis Pemerhati Sosial

Awal tahun baru ini para pencinta tahu dan tempe harus menahan hasratnya mengonsumsi makanan favorit masyarakat Indonesia ini. Karena tahu dan tempe akhir-akhir ini harganya melonjak di pasaran. Yang biasanya pembeli mendapatkan 10 buah tahu dengan harga Rp5.000,00 tapi sekarang sudah tidak bisa lagi.

Ternyata melonjaknya tahu dan tempe dikarenakan kenaikan bahan baku kedelai impor sehingga membuat perajin tahu dan tempe mogok massal. Dari harga bahan baku kedelai yang biasanya Rp7.000,00 per kg meningkat menjadi Rp9.500,00 per kg. Hal ini membuat para perajin tahu dan tempe sepakat untuk menghentikan produksi sementara.

Sekjen Sedulur Perajin Tahu Indonesia (SPTI), Musodik menuturkan bahwa dengan naiknya harga bahan baku tersebut, para perajin tahu merugi karena keuntungan mereka kian berkurang. Hampir 30 persen perajin tahu kelas kecil se-Jabodetabek sudah berhenti produksi karena rugi. Dia menjelaskan, libur produksi atau mogok massal tidak hanya dilakukan oleh SPTI tetapi juga oleh perajin tahu dan juga tempe hampir di seluruh Indonesia. Beliau berharap ada perhatian dari pemerintah, agar menekan harga kedelai segera turun. Beliau ingin menyelamatkan perajin tahu yang kecil-kecil. Kalau tidak segera dilaksanakan (turun harga kedelai atau naik harga produk), dampaknya akan menjadi luas. (Republika.co.id, 2/1/2021)

Kejadian mogoknya para perajin tahu dan tempe ini membuktikan bahwa mereka sangat tergantung dengan kedelai impor. Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraatmaja berpendapat bahwa dari sisi kualitas tidak dipungkiri kalau kedelai impor lebih unggul dan besar-besar dibanding kedelai lokal yang kecil-kecil. Ditambah lagi harga kedelai impor lebih murah dibanding produk lokal.

Oleh sebab itu para perajin tahu dan tempe lebih memilih kedelai impor dan hanya sedikit pula petani yang mau menanam kedelai. Padahal pendapat ini dibantah oleh Deputi Bidang Hayati LIPI, Prof Endang, dimana beliau berpendapat dengan teknologi yang tepat, kedelai yang ditanam di Indonesia, sesungguhnya dapat memenuhi kuota kebutuhan produktivitas nasional, tetapi ini terkait dengan beberapa kendala yang membelit rakyat. Di antaranya tata niaga kedelai yang saat ini tidak menguntungkan petani, impor kedelai lebih diutamakan oleh pemerintah, tidak ada kebijakan nasional untuk swasembada kedelai, rendahnya penerapan teknologi di lapangan, dan lemahnya permodalan bagi petani.

Pada faktanya kedelai yang ada di pasaran banyaknya adalah produk impor. Harga kedelai impor selalu lebih rendah dari kedelai lokal, diakibatkan adanya fasilitas kredit impor yang diberikan dari negara produsen dan bea masuk kedelai yang sempat ke titik nol persen. Hal ini makin menyulitkan petani lokal untuk mempertahankan gairah menanam kedelai. Kelangkaan benih saat musim tanam pun menjadi salah satu faktor sulitnya petani untuk bertahan. Faktor-faktor inilah yang menjadikan Indonesia tidak mandiri dalam urusan pangan. Disebabkan pengaruh dominasi global dan pasar bebas yang tidak bisa lepas dari cengkeraman ekonomi kapitalisme neoliberal.

Seperti inilah sistem ekonomi kapitalisme neoliberal berjalan. Sistem ini menganggap bahwa pasarlah yang berkuasa. Ditambah dengan konsep globalisasi dengan pasar bebasnya akhirnya yang muncul justru bentuk neoimperialisme. Pasar bebas ini memungkinkan seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar yang akan memengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa secara sukarela. Sehingga peran pemerintah dalam perekonomian sangat minim bahkan tidak ada.

Maka dari itu sangat utopis adanya kemandirian pangan di sistem sekarang, karena pemerintah sendiri memang dipandang masih setengah hati mengembangkan komoditas kedelai ini. Karena saat kebutuhan kedelai meningkat, pasokan kedelai lokal tidak memadai. Sehingga sulit untuk melepaskan ketergantungan dari kedelai impor ini. Terkecuali pemerintah serius untuk membudidayakan kedelai lokal yang diterima dan memenuhi kebutuhan pasar perajin tahu dan tempe.

Padahal jika kita melihat pada sistem ekonomi Islam saat memenuhi kebutuhan rakyat adalah dengan cara memaksimalkan peran negara (kemandirian pangan). Negara bertanggung jawab penuh terhadap pasokan komoditas pangan maupun non pangan agar terpenuhi dengan baik secara mandiri. Tidak bergantung pada negara lain.

Negara akan melakukan kegiatan ekstentifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstentifikasi adalah menambah luas areal tanah dan luas lahan. Sementara intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Karena di dalam Islam terdapat dorongan rohani yang kuat untuk bertani.

Rasulullah saw bersabda:
“Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon (berkebun) atau menanam sebutir biji (bertani), lalu sebagian hasilnya dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan baginya ada pahala sedekah.” (HR. Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Ahmad)

Negara pun akan memaksimalkan produksi lahan pertanian, baik lahan milik petani maupun milik negara, dengan cara menghentikan alih fungsi lahan. Kemudian negara akan mendukung para petani dengan berbagai subsidi yang dibutuhkan, berupa modal dan teknologi pendukung. Selain itu berbagai subsidi dalam negara diberlakukan berbasis kebutuhan petani, diberikan secara murah bahkan gratis, tanpa riba atau bunga. Negara juga dapat membeli produk petani atau swasta sebagai stok pangan. Kebijakan ini membantu petani dari anjloknya harga saat surplus. Begitu pula langkah impor, diambil dengan syarat dilakukan langsung oleh negara dengan memperhatikan status negara importir apakah negara harbiy fi’lan atau harbiy hukman.

Dengan sumber pemasukan yang sangat banyak, khilafah mampu menopang kebutuhan rakyat yang merupakan kewajibannya. Terlebih, keberkahan akan diturunkan Allah kepada umat-Nya yang menerapkan seluruh aturan-Nya, sehingga Allah akan memampukan khilafah untuk menjalankan tanggung jawabnya.
Wallahu a’lam biashawab.