Vaksin Sinovac, Jaminan Sehat atau Nekad?

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institusi Literasi dan Peradaban

Dilansir dari merdeka.com, 4 Januari 2021, Kepala Badan POM Penny K Lukito mengingatkan vaksin Covid-19 Sinovac yang sudah didistribusikan ke sejumlah daerah belum boleh disuntikkan. Sebab, masih belum mengantongi izin penggunaan darurat atau EUA.

“EUA masih berproses, tapi vaksin sudah diberikan izin khusus untuk didistribusikan karena membutuhkan waktu untuk sampai ke seluruh daerah target di Indonesia,” kata Penny kepada wartawan di Jakarta.

Berikutnya beredar berita bahwa vaksin yang telah datang di beberapa wilayah di Indonesia dikhususkan untuk tenaga kesehatan( Nakes). Itupun hanya nama yang khusus mendapatkan pesan melalui SMS. Bagaimana dengan rakyat biasa? Dan mengapa bukan para pejabat terlebih dahulu sebagai teladan dan publik figur umat?

Kegaduhan tak dapat dielakkan, disisi lain kehalalan vaksin masih dipertanyakan karena pada kemasan tertulis untuk uji coba di sisi lain sudah ada nama-nama yang “terpaksa” menerima vaksin karena namanya terdaftar sebagai penerima.

Pemerintah pun melegalisasikan ( baca: memaksa) vaksin ini melalui UU, seorang warga Jakarta bernama Happy Hayati Helmi berencana mengajukan permohonan uji materi Pasal 30 Peraturan Daerah DKI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 ke Mahkamah Agung (MA). Ia mempermasalahkan soal vaksin Covid-19 dalam aturan itu,  tertulis setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.

Kuasa hukum Happy, Viktor Santoso Tandiasa menyebut kliennya itu menggugat pasal tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Terlebih lagi jika menolak vaksin akan dikenakan denda.

“Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU 36/2009 yang memberikan hak kepada setiap orang secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya,” ujar Viktor dalam keterangan tertulis, Jumat (Suara Jakarta.co.id, 18/12/2020).

Bagaimana bisa sekelas negara masih terkesan main-main dengan urusan kesehatan rakyatnya? Apalagi ini menyangkut nyawa manusia. Mereka yang sudah terpapar Covid tak terhitung, data yang disampaikan gugus Covid-19 bisa jadi tidak valid, fenomena gunung es masih bisa saja terjadi. Dari rakyat biasa hingga pemimpin, dari anak-anak hingga dewasa, dari pengangguran hingga nakes dan tenaga pendidikan.

Masihkah tutup mata tutup telinga, pura-pura mati hati atau sebenarnya sudah benar-benar mati. Nyatanya nafsu syahwat berbisnis dan memperoleh keuntungan lebih mendominasi dibanding dengan sekedar memperhatikan nasib rakyat. Kasarnya lagi, rakyat jadi tumbal tak mengapa asal manfaat atas bisnis tersebut terealisir. Sudah tahu tak sesuai standar, namun tetap saja ngotot beli vaksin dalam jumlah besar .

Ketika urusan kesehatan diserahkan kepada kapitalis atau pemilik modal, maka sejahtera tak akan pernah dinikmati semua rakyat individu perindividu. Terutama ketika mental penguasa sudah menjadi mental pengusaha. Berbanding terbalik dengan makan pemimpin dalam Islam. Rasulullah bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Makna dari hadis di atas adalah posisi pemimpin bagi rakyatnya, yaitu sebagai pelayan. Jelas ia tak akan berani melenceng dari akad yang sudah diambil dari baiat rakyat kepadanya. Pun ia tak akan nekad mengambil sembarangan kebijakan, kecuali yang bersumber dari Wahyu Allah SWT yaitu syariat.

Terlebih tujuan Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, tentu tak boleh terlewat satupun apa yang diwajibkan syariat. Kesehatan sebagai salah satu kebutuhan pokok rakyat, tak mungkin jika hanya ditanggung rakyat sendiri, sementara yang seharusnya jadi jaminan negarapun menyerahkannya pada pihak ketiga untuk mengurusnya.

 “Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti (meneror) muslim yang lain.” (HR. Abu Daud, 5004, Ahmad V/362). Hadis inipun menegaskan jika seorang muslim saja haram menakut-nakuti muslim yang lain, apalagi jika kedudukannya sebagai pemimpin. Dimana ia diberi ijin Allah atas sebuah kekuasaan.

Banyak ayat dan hadis bertebaran yang menerangkan bagaimana kesudahan pemimpin yang lalai terhadap urusan rakyatnya. Masihkan yakin kita tak akan mengambil Islam sebagai sebuah solusi? Padahal apa yang maslahat bagi kita hanya Allah SWT yang tahu pasti?

Tak ada lagi yang bisa diharapkan dari sistem pengaturan hari ini, masalah Covid saja berlarut-larut apalagi masalah yang lain. Asas sekularisme pada ujungnya memang hanya menyisakan harapan semu, sebab dengan sadar mengesampingkan aturan Allah dan mengambil hukum produk manusia, tunggulah kehancurannya. Wallahu a’lam bish showab.